Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Thursday, March 12, 2009

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan CAMEL Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Perkreditan Rakyat BPR

(kesimpulan) Studi empiris yang dilakukan oleh Asli Dermiguc-Kunt dan Enrica Detragiache mengenai faktor determinasi krisis perbankan disebutkan bahwa suatu kemerosotan perbankan dapat dikategorikan sebagai krisis apabila memenuhi satu dari empat kondisi berikut, yaitu (1) rasio non-performing assets terhadap total assets dalam sistem perbankan telah melampaui 10%; (2) biaya penyelamatan bank paling tidak mencapai 2% dari GDP; (3) masalah perbankan telah menyebabkan terjadinya nasionalisasi bank-bank; dan (4) terjadi penarikan dana besar-besaran atau pembekuan dana nasabah.

Krisis yang terjadi dalam industri perbankan perlu diantisipasi dan dipulihkan, terutama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat baik terhadap bank sebagai sebuah perusahaan atau sistem perbankan secara keseluruhan. Dengan kata lain dapat dikatakan bagaimanapun proses nasionalisasi dilakukan dan berapapun dana yang dikeluarkan untuk penyelamatan atau rekapitasilasi perbankan, hal tersebut tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Dalam situasi seperti itu, masyarakat akan menjadi lebih jeli untuk menilai kondisi suatu bank bahkan sistem perbankan secara keseluruhan.

Dampak krisis tidak hanya dirasakan oleh bank-bank umum tetapi dirasakan juga oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR sebagai salah satu dari dua jenis bank yang ada di Indonesia seperti dimaksudkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang keberadaannya diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan ataupun di perkotaan.

Upaya untuk menghadapi kondisi seperti yang digambarkan di atas mengharuskan setiap perusahaan perbankan apakah itu bank umum seperti bank pemerintah dan bank swasta nasional ataupun BPR mengambil langkah antisipatif. Perusahaan perbankan dituntut menjadi lebih dinamis dalam berbagai hal termasuk meningkatkan kemampuan pelayanan dalam meraih kembali kepercayaan masyarakat yang selama ini menurun. Dalam hal lain BPR lebih dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif apalagi ketika BPR mulai bersaing dengan bank umum. Tuntutan itu timbul karena dalam beberapa tahun terakhir bank umum telah memasuki daerah sampai tingkat kecamatan. Pada saat yang bersamaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai sebuah sistem menurun seiring dengan krisis yang melanda perbankan.

Di Indonesia penggunaan CAMEL sebagai indikator penilaian kesehatan bank tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Khusus untuk BPR, dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/12/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Hasil pengukuran berdasarkan CAMEL diterapkan untuk menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yang dikategorikan sebagai berikut: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
Hasil penilaian kinerja terhadap sebuah bank yang diukur dengan menggunakan alat analisis CAMEL dapat dimanfaatkan secara langsung baik oleh pemilik modal, pengelola ataupun masyarakat. Hasil penilaian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemilik modal dalam menanamkan modalnya dan dapat dijadikan informasi penting bagi pengelola dalam menyusun langkah-langkah operasional pengembangan usahanya. Bagi masyarakat, informasi tentang kinerja bank dapat menjadi acuan dalam memilih perusahaan perbankan yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan akan jasa keuangan.
Data New York Stock Exchange di Amerika Serikat dan menemukan bukti bahwa Kekuatan prediksi rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba untuk periode satu tahun lebih tinggi dibandingkan dua tahun, dan kekuatan prediksi untuk periode dua tahun ditemukan tidak signifikan.

Penggunaan variabel short term liquidity, long term solvency, profitability, productivity, indebtedness, investment intensiveness, leverage, ROI dan equity mengatakan bahwa terdapat tiga belas rasio keuangan yang signifikan dalam memprediksi pertumbuhan laba dari empat puluh tujuh rasio keuangan yang dianalisis. Variabel Capital, Asset, Earning dan Liquidity dan analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat rasio keuangan yang signifikan dalam memprediksi pertumbuhan laba baik untuk periode satu tahun ke depan maupun untuk periode dua tahun ke depan.
BPR merupakan perusahaan perbankan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan bank umum. Keberadaan BPR dimaksudkan secara khusus untuk menjangkau masyarakat dari golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dalam hal lainnya, BPR cenderung menerapkan mekanisme pelayanan jasa yang lebih sederhana, tingkat suku bunga yang lebih tinggi, dan lebih bersikap proaktif dalam mencari nasabah dibandingkan dengan bank umum. Dengan perbedaan karakteristik tersebut BPR perlu ditinjau secara khusus, dimana tinjauan terhadap bank umum belum tentu sesuai dengan kondisi BPR.

BPR untuk pertama kalinya berdiri di Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama Bank Bantuan Tabungan Pegawai Pemerintah Indonesia. Misi yang diembannya adalah membantu para pegawai, petani, dan tukang dari cengkeraman renteneer. Dalam kurun waktu tahun 1900 – 1915 telah didirikan beberapa Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat, Lumbung Desa dan Bank Desa. Pada tahun 1916 – 1930 BPR-BPR didirikan di Pulau Jawa yang diikuti dengan keberadaan Bank Pasar. Kurun waktu berikutnya yaitu tahun 1931 – 1945 Algemeene Volkscrediet Bank, Syhomin Ginko dan Penerbitan Ordonansi Badan Kredit Desa (Bank Desa dan Lumbung Desa), Bank Karya Produksi Desa dan Bank Pasar Kosgoro.

Pada tahun 1967 lahir Undang-Undang tentang Perbankan namun hanya mengatur Bank Umum, Bank Pembangunan dan Bank Asing. Bank kecil seperti BPR tidak memperoleh tempat atau tidak jelas masuk ke dalam kelompok yang mana. Pada tahun 1988 muncul kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan yang intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan bank termasuk BPR. Pada tahun 1992 Undang-undang No. 14 tahun 1967 diganti dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan situasi ekonomi di Indonesia. Sejak saat itu eksistensi BPR mulai mendapat tempat.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, pengaturan jenis bank hanya dilihat dari fungsinya saja. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir (2) dan (3) bahwa Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terlihat perbedaan fungsi antara Bank Umum dan BPR. Dalam hal ini BPR memiliki fungsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum.

Bank umum di Indonesia baik itu milik pemerintah ataupun milik swasta pada saat ini belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan terutama dalam hal pemberian kredit bagi pengusaha mikro/kecil. Karena itu eksistensi BPR diharapkan mampu memberikan pelayanan perbankan secara khusus kepada masyarakat yang belum dijangkau oleh bank umum. Namun demikian untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, BPR harus secara profesional menempatkan diri sebagai perusahaan perbankan yang benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat.

Dilihat dari jenis usahanya, BPR mempunyai usaha yang lebih sederhana dibanding dengan Bank Umum. Meskipun tidak disebutkan secara tegas oleh undang-undang, namun tersirat bahwa Bank Umum mempunyai usaha pokok dan usaha tambahan. Sedangkan BPR hanya menjalankan usaha pokok saja. Namun demikian tidak dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank khusus di bidang perkreditan, karena Bank Umum juga mempunyai usaha perkreditan. Dalam undang-undang tidak ada sifat-sifat khusus yang dimiliki BPR, yang tampak hanya usahanya lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum.

Usaha BPR sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2) Memberikan kredit. 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Dalam menghimpun dana, produk funding BPR yang dapat diserap dari masyarakat adalah: 1) Deposito berjangka, yaitu simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya baru dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang diperjanjikan/jatuh tempo sedang bunga/bagi hasil dapat dibayar setiap bulan. 2) Tabungan, yaitu simpanan pihak ketiga pada BPR yang pengembaliannya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, sedang bunga/ bagi hasil dibayarkan setiap bulan.

Dalam menyalurkan dana, produk lending BPR yang dapat diserap oleh masyarakat adalah: 1) Kredit modal kerja, yaitu kredit/pinjaman uang yang habis dalam suatu siklus usaha tertentu dan berjangka pendek. 2) Kredit investasi, yaitu kredit/pinjaman uang yang diberikan untuk membiayai pembelian modal (jangka menengah/ panjang). 3) Kredit konsumtif, yaitu kredit/pinjaman uang yang diberikan untuk keperluan konsumtif, diberikan melalui perjanjian pinjam meminjam antara penerima kredit dengan BPR dimana pihak peminjam harus mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Aktiva, berisi sembilan pos-pos keuangan meliputi: Kas yang menunjukkan jumlah uang kartal yang ada dalam kas; Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bagi BPR yang menempatkan dananya dalam bentuk SBI; Antar Bank Aktiva yaitu semua jenis simpanan atau tagihan BPR dalam rupiah kepada bank lain di Indonesia; Kredit yang diberikan yaitu baki debet pemberian kredit dan atau pembayaran oleh BPR kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kredit dan atau pembiayaan kepada pengurus dan pegawai BPR; Penyisihan penghapusan aktiva produktif yaitu penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di bank lain; Aktiva dalam valuta asing yaitu mata uang asing milik BPR yang melakukan kegiatan money changer yang dijabarkan dalam nilai rupiah; Aktiva tetap dan inventaris terdiri atas tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, inventaris, dan akumulasi penyusutan inventaris; Antar kantor aktiva yaitu semua tagihan BPR terhadap kantor-kantornya yang lain (kantor pusat dan kantor cabang); Rupa-rupa aktiva berupa saldo rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos-pos keuangan yang telah dikemukakan di atas.

Pasiva, berisi sebelas pos-pos keuangan meliputi : Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar yaitu semua kewajiban BPR yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar; Tabungan yaitu simpanan-smpanan dari pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu; Deposito berjangka yaitu simpanan-simpanan pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan BPR; Bank Indonesia yaitu kewajiban BPR kepada Bank Indonesia; Antar Bank Pasiva yaitu semua jenis kewajiban kepada bank lain; Pinjaman yang diterima yaitu pinjaman BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam bentuk pinjaman subordinasi atau pinjaman lainnya; Antar Kantor Pasiva yaitu semua kewajiban BPR terhadap kantor-kantor yang lain (Kantor pusat dan atau kantor cabang); Rupa-rupa Pasiva yaitu saldo rekening yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos-pos yang sudah ditetapkan; Modal yang meliputi modal dasar, modal yang belum disetor, modal sumbangan, dan modal pinjaman; Cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik atau rapat pemegang saham atau rapat anggota BPR terdiri atas cadangan umum, cadangan tujuan, dan laba yang ditahan; Laba atau Rugi baik tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

Rekening Administratif, yaitu rekening-rekening dari transaksi-transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan harta dan utang serta beberapa catatan penting terdiri atas enam pos berikut: Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik dari bank lain dan atau dari pihak ketiga; Pendapatan bunga dalam penyelesaian adalah bunga atas penanaman dana BPR yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancer, diragukan, dan macet namun hingga saat pelaporan masih belum diterima pembayarannya; Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik; Penerusan kredit atau chanelling yang dananya berasal dari bank lain dan atas penyaluran kredit tersebut BPR pelapor tidak menanggung resiko; Aktiva produktif yang dihapusbukukan baik dalam bentuk kredit yang diberikan maupun aktiva produktif lainnya; Lain-lain yang bersifat administratif yaitu saldo rekening administratif yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu rekening administratif yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan penilaian tingkat kesehatan BPR, BI melakukan penilaian menggunakan lima aspek. Penilaian atas aspek-aspek tersebut dilakukan secara kuantitatif yang di dalamnya memuat rasio keuangan dengan tujuan agar hasil penilaiannya lebih obyektif, seragam dan konsisten. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penilaian tersebut meliputi: 1) Faktor permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu kewajiban pemenuhan modal minimum dinilai berdasarkan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko; 2) Faktor kualitas aktiva produktif (KAP), merupakan ketentuan untuk menetapkan kolektibilitas atau golongan kredit berdasarkan tingkat kelancarannya baik pembayaran pokok maupun bunga, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali penanaman dalam surat berharga. Penilaian didasarkan dua hal yakni rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif serta rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk; 3) Faktor manajemen dinilai berdasarkan manajemen umum terdiri dari unsur-unsur strategi atau sasaran, struktur, sistem dan kepemimpinan, sedangkan penilaian berdasarkan manajemen resiko terdiri dari unsur-unsur resiko likuiditas, kredit, operasional, hukum, kepemilikan dan kepengurusan; 4) Faktor rentabilitas dinilai berdasarkan dua rasio yakni laba terhadap rata-rata volume usaha serta rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional; 5) Faktor likuiditas merupakan ketentuan yang mewajibkan bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar prosentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Penilaian didasarkan pada dua rasio yakni rasio alat likuid terhadap hutang lancar serta rasio kredit terhadap dana yang diterima.

Laba merupakan perbedaan antara pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba. Dalam akuntansi, perbandingan tersebut memiliki dua tahap proses pengukuran secara fundamental yaitu pengakuan pendapatan sesuai dengan prinsip realisasi dan pengakuan biaya. Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya, dilakukan dalam laporan Rugi Laba.

Daftar rincian laba rugi memuat saldo rekening-rekening pendapatan dan beban yang dihitung secara kumulatif sejak awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan laporan. Laporan tersebut dirinci sebagai berikut : 1) Pendapatan operasional, yaitu semua pendapatan operasional dari semua kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR terdiri dari : Bunga atau pendapatan dari kegiatan usaha yang semata-mata berdasarka prinsip bagi hasil baik dari kredit yang diberikan maupun dari penanaman lainnya; Provisi dan komisi, dipungut atau diterima BPR dari berbagai kegiatan yang dilakukan; Lainnya, yaitu pendapatan diluar bunga, provisi dan komisi. 2) Beban Operasional, yaitu semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR terdiri atas: Bunga kepada Bank Indonesia, bank lain, dan pihak ketiga bukan bank; premi asuransi; Tenaga kerja yang terdiri dari gaji, upah, honorarium, biaya pendidikan pengurus atau pegawai, dan lainnya; Sewa yang dibayar oleh BPR antara lain kantor, rumah, alat-alat dan perabot; Pajak-pajak; Pemeliharaan dan perbaikan; Penyusutan atau penghapusan pada aktiva produktif, aktiva tetap, dan inventaris, serta amortisasi beban atau biaya-biaya yang ditangguhkan; Barang dan jasa; Lainnya. 2) Laba Rugi Operasional, yaitu selisih dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional, nilai positif untuk laba dan nilai negative untuk rugi. 3) Pendapatan non operasional yang didapat dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. 4) Beban non operasional yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. 5) Laba Rugi non operasional, yaitu selisih dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional. 6) Laba Rugi tahun berjalan, yaitu selisih dari pendapatan operasional dan non operasional dikurangi beban operasional dan non operasional. 7) Taksiran pajak penghasilan tahun berjalan yang menjadi beban laba tahun berjalan. 8) Jumlah Laba Rugi, adalah laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.

Artikel Lainnya: