KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Senin, 09 Maret 2009

Kajian Mengenai Perjanjian kerjasama Kota Bersaudara (sister city) antara Kota Semarang dan Kota Beihai CINA

(kesimpulan)

PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 Februari 2007, salah satu kota di Cina bagian selatan, Pemerintah Kota Otonom Beihai, menawarkan kerja sama dalam bentuk sister city (kota kembar) kepada Pemerintah Kota Semarang. Penawaran itu disampaikan Wali Kota Beihai, Lian Younong, ketika mengunjungi Wali Kota Sukawi Sutarip di Balai Kota. Kedatangan Lian disertai dua Wakil Wali Kota Beihai, Yang Zhiyuan dan Liu Bin, serta tujuh pejabat dari kota di negeri Tirai Bambu tersebut. Dari Semarang, turut serta dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota Mahfudz Ali serta sejumlah pejabat Pemkot.

Lian Younong menyatakan bahwa Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang cukup maju sehingga Jalinan kerja sama Semarang-Beihai akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama Semarang-Beihai meliputi ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Terkait dengan itu, pihaknya mengundang Wali Kota Sukawi Sutarip untuk bertandang ke Cina, melanjutkan pembicaraan tentang kemungkinan jalinan sister city.

Terhadap tawaran itu, Sukawi memberikan respons positif. Tawaran Beihai menunjukkan apresiasi kota tersebut terhadap potensi dan perkembangan Semarang. Kota Beihai memiliki letak yang strategis, sebagai pintu gerbang ke Cina di bagian selatan. Kalau terjalin kerja sama dalam bentuk sister city dengan kota itu, paling tidak ada jaminan kemudahan masuk negeri tersebut melalui Beihai. Jika dibandingkan Shenzen, Kota Beihai lebih kecil. Tapi posisinya yang strategis membuat penawaran Beihai patut dipertimbangkan. Beihai juga menunjukkan minat untuk terlibat dalam Semarang Pesona Asia, yang digelar Agustus-September 2007 yang lalu. Pada event tersebut, kota itu menyiapkan tim kesenian serta delegasi untuk mengikuti pameran perdagangan dan pariwisata.

PERMASALAHAN

Perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Beihai China merupakan suatu kerjasama yang memiliki banyak manfaat bagi kedua kota tersebut. Kerjasama tersebut diharapkan menjadi dasar yang kuat sebagai akibat dari tuntutan perkembangan teknologi di era globalisasi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar kota di dunia.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memberi arti bahwa kedua perangkat hukum tersebut menandai dibukanya paradigma baru yang memberi kemungkinan daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing atau luar negeri secara langsung. Otonomi Daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Hal ini diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerjasama secara langsung dengan pemerintah kota di negara lain bagi Kota Semarang diharapkan dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kerjasama kota kembar tersebut dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Pokok permasalahan yang dapat dilihat dari kerjasama kedua kota tersebut yaitu sejauhmana kekuatan perangkat hukum yang ada dalam perjanjian tersebut? Sejauhmana manfaat positif dan dampak negatif bagi Kota Semarang? dan Sejauhmana prospek ke depan yang dapat diharapkan?

ASPEK HUKUM PERJANJIAN ANTAR KOTA (SISTER CITY)

Aspek hukum dalam perjanjian antar pemerintah kota di lingkungan NKRI dengan pemerintah kota di negara lain pada dasarnya meyangkut dua hukum yaitu KUHPerdata, mengenai kajian hukum perjanjian dan hukum administratif. Mengenai hukum perjanjian atau kontrak terdapat tiga unsur yaitu: 1) Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. 2) Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah (regelend / aanvullend). 3) Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu.

Di dalam nota kesepahaman tersebut harus mengacu kepada tiga syarat unsur tersebut, unsur essensialia menunjuk pada: 1) Adanya dua pemerintahan kota yang otonom. Perjanjian yang ditandatangani dalam nota tersebut harus menjelaskan adanya kerjasama antara pihak Pemerintah Kota Semarang sebagai pemerintahan otonom setingkat Dati II yaitu Pemerintah Kotamadya Semarang dan pihak Pemerintah Kota Beihai, Daerah Otonom Guangxi Zhuang Republik Rakyat China. 2) Adanya unsur work atau pekerjaan/bidang kerjasama. Unsur work dalam hal ini yaitu lingkup kerjasama atau bidang yang disepakati dan akan dilakukan oleh kedua belah pihak, pada Pasal 1 tentang Tujuan dan Lingkup Kerjasama untuk membangun kedua belah pihak dalam bidang pelabuhan dan pelayaran; Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; Seni dan Budaya; Pariwisata dan Lingkungan Hidup. 3) Adanya jangka waktu kerjasama. Pada Pasal 7 tentang Pemberlakuan, Masa Berlaku, dan Penghentian dijelaskan bahwa: Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani, Nota Kesepahaman akan berlaku selama masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kepentingan kedua belah pihak, Nota Kesepahaman akan dihentikan pelaksanaan kegiatan yang dibuat berdasarkan pada Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku hingga selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Nota kesepahaman tersebut telah menerapkan ketiga unsur-unsur hukum perjanjian. Mskipun begitu perlu dipahami bahwa kerjasama tersebut adalah kerja sama antar kota sehingga segala sesuatu yang dapat dilakukan merujuk pada hak dan kewenangan setingkat kota. Dengan demikian perlu adanya kejelasan apa yang harus dilakukan kedua belah pihak ketika nantinya muncul kendala atau permasalahan yang harus diselesaikan di luar kewenangan kedua belah pihak/kota tersebut.

Memang pada Pasal 5 menjelasakan tentang penyelesaian perbedaan akan ditempuh secara musyawarah melalui konsultasi atau negoisasi antara kedua belah pihak. Meskipun begitu perlu adanya suatu rekomendasi secara khusus yang merujuk pada instansi, badan, atau dinas secara kongkrit yang akan dilibatkan seperti pirangkat hukum (ketika muncul masalah yang berkaitan dengan hukum pidana dan/atau perdata hubungan antar pengusaha antar kota).

Jika kerjasama tersebut akan melibatkan pihak swasta maka harus ada kejelasan yang mengatur keikutsertaan pihak swasta dari kedua kota, seperti hubungan secara langsung yaitu hubungan antara perusahaan swasta di Kota Semarang dengan perusahaan swasta di Kota Beihai, atau melalui fasilitasi kedua pemerintahan kota.

Permasalahan tersebut dapat diatasi jika ada kepastian yang mengatur mengenai penyelesaian sehingga perlu dikonkritkan pada Pasal 5 tersebut bentuk-bentuk penyelesaian yang akan ditempuh. Pada Pasal 6 menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat dilakukan perubahan, sehingga ada baiknya celah dalam Pasal 6 tersebut untuk memasukkan sejauhmana penyelesaian sengketa secara kongkrit baik bentuk sengketa maupun cara penyelesaiannya pada waktu yang akan datang.

Di dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Republik Iindonesia dan Pemerintah Kota Beihai, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, Republik Rakyat China menyatakan: “....dengan memperhatikan pentingnya asas kebersamaan dan asas kesetaraan dan saling menguntungkan.....telah sepakat”.

Kata “sepakat” dapat diartikan dengan Kata konsensus (berasal dari kata latin consensus). Suatu perjanjian harus berasaskan konsensus (konsensualisme) karena pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat di antara Kota Semarang dan Kota Beihai mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Perjanjian menurut KUH Perdata secara umum bersifat konsensual, kecuali beberapa perjanjian tertentu yang merupakan perjanjian riil atau formal.

Jika diturut dari kronologi munculnya kesepakatan kerjasama antara Kota Semarang dengan Kota Beihai, diawali dengan kunjungan Walikota Beihai Lian Youning ke Balai Kota Semarang untuk menyatakan penawaran dan keinginan pembentukan kerjasama kedua kota (Kota Kembar) yang kemudian disambut positif oleh Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip. Ke dua belah pihak menyatakan bahwa jalinan kerja sama Semarang-Beihai akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Selain itu dinyatakan bahwa kerjasama tersebut melambangkan tali persahabatan yang kekal antara kedua kota. Pernyataan ke dua belah pihak tersebut merupakan dasar filosofi kerjasama yang harus menjiwai substansional pada setiap perjanjian ke dua belah pihak di waktu yang akan datang.

Dalam perkembangannya, perjanjian ini akan mengalami perubahan dari konsensual menjadi riil, karena menurut KUHPerdata pada asasnya merupakan perjanjian konsensual. Akan tetapi, perjanjian kerjasama antara kedua kota menurut hukum investasi (misalnya) yang berlaku sekarang merupakan perjanjian riil karena didasarkan pada hukum bisnis ataupun hukum pajak yang bersifat riil.

Bidang-bidang kerjasama yang telah menjadi konsesnsus dalam perjanjian tersebut yaitu pelabuhan dan pelayaran akan dapat diimplementasi secara riil mengacu pada hukum pelayaran dan bea cukai, kemudian bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi mengacu pada hukum alih teknologi, dan sebagainya. Begitu pula dengan kerjasama di bidang seni dan budaya, serta pariwisata dan lingkungan hidup.

Merupakan hak setiap pihak dalam nota kesepahaman tersebut sesuai dengan dengan acuan hukum perdata dalam perjanjian secara umum yaitu: 1) Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian baik mengenai bentuk maupun isinya. Asas ini juga disebut asas otonom yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih di antara mereka. Asas kebebasan berkontrak ini berhubungan dengan isi perjanjian (vide Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata); 2) Asas konsensualisine adalah suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian (vide Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata); 3) Asas kekuatan mengikat/kepastian hukum adalah setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang artinya perjanjian itu dapat dipaksakan bilamana saiah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Asas kekuatan mengikat atau asas kepastian hukum ini berhubungan dengan akibat perjanjian (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).

Berdasarkan pada asas tersebut maka baik pihak Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Beihai memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan perjanjian dan menentukan hal-hal yang akan disepakati dalam perjanjian.

Bagi Pemerintah Kota Semarang, jika merujuk pada hukum administratif, maka hak untuk melakukan perjanjian kerjasama secara langsung dengan suatu pemerintahan kota di luar negeri diperoleh setelah dipenuhinya aturan yaitu: 1) Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri. 5) Permenlu No. 09/A/KP/X11/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama antar Kota (sister city) dan antar Provinsi (Sister Province) Dalam dan Luar Negeri. 7) Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) Pembentukan Kota Bersaudara (sister city) antara Kota Semarang dan Kota Beihai (tanggal 27 April 2007).

Dasar-dasar hukum tersebut pada prinsipnya ada suatu perspektif sebagai usaha untuk mengatasi kendala dari tuntutan arus globalisasi, tuntutan percepatan laju perekonomian dan perdagangan, serta implementasi dari otonomi daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang memiliki hak untuk berkerja sama dengan kota-kota lain di dunia secara setara.

Kesetaraan posisi dalam Nota Kesepahaman penting dipahami karena tidak boleh ada pihak yang berkedudukan lebih tinggi dan memanipulasi atau memaksankan kehendaknya kepada pihak lain. Asas persamaan hukum akan menempatkan kedua pihak dalam persamaan derajat walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, dan lainnya. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus saling hormat mengormati dalam pemenuhan perjanjian.

Kesetaraan posisi dapat dilihat dari sudut pandang kondisi dari kedua kota tersebut, kesetaraan “posisi tawar” dalam perjanjian secara politis akan terwujud jika didukung secara riil kondisi dan situasi kongkrit kedua kota. Menurut Tri Cahyo, jalinan kota kembar sebaiknya dilakukan dengan kota yang setara. Semarang sebagai ibu kota provinsi sebaiknya menggandeng kota kembar yang juga ibu kota provinsi dan dalam banyak hal memiliki masalah hampir sama dengan Kota Semarang.

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR KOTA (SISTER CITY)

Mengenai bidang-bidang kerjasama yang akan dilakukan dijelaskan pada Pasal 1 yaitu: Bidang Pelabuhan dan pelayaran; Bidang Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; Bidang Seni dan Budaya; serta Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup. Bidang-bidang kerjasama yang akan dilakukan tersebut tentu saja bidang-bidang yang telah disepakati kedua belah pihak. Bagi Kota Semarang harus memberikan dampak positif dan bermanfaat yang maksimal, serta meminimalkan dampak-dampak negatif yang kemungkinan merugikan.

Program sister city (kota kembar) antara Kota Semarang dengan kota-kota lain di dunia, diperlukan untuk perbandingan dalam banyak hal. Jalinan kerja sama itu bisa dimanfaatkan untuk melihat kemajuan kota lain, yang kemudian diadaptasikan dengan kondisi objektif Kota Semarang.

Pakar hubungan internasional FISIP Undip Drs Tri Cahyo Utomo MA, mengatakan bahwa sejauhmana kerjasama dapat dimanfaatkan secara optimal, kota kembar akan memberikan makna positif bagi perkembangan sebuah kota. Kerja sama dalam bentuk kota kembar juga dilakukan negara-negara lain di dunia.

Achyani (Kepala Infokom Kota Semarang) menyatakan bahwa kerja sama sister city dengan Beihai punya nilai strategis, ada kesepakatan untuk menjadikan Semarang menjadi pintu gerbang ke Pulau Jawa. Jika dilihat pada kerjasama kota kembar sebelumnya yaitu antara Kota semarang dengan Brisbane, telah banyak keuntungan yang diperoleh. Semarang belajar banyak soal pertanian, pengembangan perkotaan, lingkungan hidup, transportasi dan pariwisata, industri, perdagangan dan industri, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan kebudayaan. Bidang-bidang tersebut memang menjadi muatan kerja sama kota kembar Semarang-Brisbane, yang ditandatangani 11 Januari 1993.

Pendapat berlainan disampaikan Agung Budi Margono (Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono dari Fraksi PKS) yang menyatakan bahwa kerja sama kota kembar Semarang-Brisbane, Queensland Australia yang telah dilakukan sejak 2000 tetapi sampai sekarang kerja sama kota kembar Semarang-Brisbane pun belum terdengar gaungnya.

Suatu keharusan bagi pihak Pemerintah Kota Semarang untuk menetukan substansi bidang-bidang kerjasama dalam perjanjian tersebut. Pemkot hendaknya betul-betul menghitung manfaat dan mudarat atas kerja sama kota kembar dengan Beihai. Ketika sampai pada realisasi nantinya, kerja sama itu diharapkan bisa benar-benar berimbas positif, langsung kepada masyarakat.

Di bidang pelabuhan dan pelayaran diharapkan, industri di Semarang akan terangsang untuk bangkit jika kota kembar terealisasi, Semarang akan menjadi pintu gerbang dan jalur-jalur perdagangan bagi Beihai serta kota-kota di China lainnya, untuk masuk ke Jawa Tengah. Cakupan kerja sama dengan Beihai, meliputi sejumlah bidang. Dalam bidang perdagangan dan industri, kerja sama akan direalisasikan dalam penyediaan bahan baku. Bidang pendidikan dan iptek, berupa pertukaran pelajar/guru, serta pemagangan/pelatihan tenaga kerja. Bidang kesehatan masyarakat, kerja sama meliputi peningkatan standar/kualitas jamu tradisional, pelatihan tenaga medis/pengobatan alternatif. Kerja sama juga dalam bidang pelabuhan dan pelayaran, khususnya membuka jalur pelayaran wisata. Dalam bidang wisata, menyiapkan paket wisata religi, mengingat Semarang memiliki keterkaitan emosional dengan China, berhubungan dengan Laksamana Cheng Ho. Semarang dengan Beihai dan Fuzhou juga akan melakukan pertukaran seni dan budaya. Pada saat pembahasan kerjasama tersebut pihak Beihai berjanji untuk membawa 200.000 turis ke Semarang.

Pemerintah Kota Semarang dalam kaitannya dengan bidang-bidang kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak Kota Baihai harus dapat mencari manfaat yang sebesar-besarnya serta berusaha untuk menghindari dampak-dampak negatif yang akan merugikan. Kerjasama di bidang pelabuhan dan pelayaran, sumber daya manusia, dan pariwisata sudah merupakan keputusan yang tepat, mengingat Kota Beihai lebih maju pada bidang tersebut dibandingkan dengan Kota Semarang, sehingga dapat belajar banyak dari mereka.

Jika kerjasama tersebut menyangkut perdagangan maka Kota semarang akan lebih banyak merugi, seperti apa yang dikemukakan oleh Agung Budi Margono, bahwa program sister city dengan Kota Beihai diharapkan lebih menitikberatkan pada alih pengetahuan atau transfer knowlegde. Dengan fokus pada soal itu, Kota Semarang akan lebih memperoleh manfaat, dibandingkan jika ditujukan pada upaya pembentukan jalinan perdagangan.

Perdagangan tidak termasuk yang direkomendasikan karena terkait pada khawatir, jika perdagangan termasuk dalam hal yang dikerjasamakan, hasilnya akan timpang, produk dari China akan membanjiri Semarang, mengingat kekuatan masing-masing pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang kerjasama seperti yang terdapat pada Pasal 1 Nota Kesepahaman kerjasama antara Kota Semarang dengan Kota Beihai telah tepat, Kota Semarang dapat memanfaatkan keuntungan semaksimal mungkin dan belajar lebih banyak dari Kota Beihai.

PROSPEK KE DEPAN YANG DIHARAPKAN DARI PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR KOTA (SISTER CITY)

Kerja sama kota kembar (sister city) antara Semarang dengan kota di China, yaitu Beihai jangan hanya sekedar ikut-ikutan, sebelum menyetujui rencana kerja sama, penting bagi Pemerintah Kota Semarang melengkapi data-data profil Kota Beihai.

Pada Pasal 2 menjelaskan mengenai rencana teknis, yaitu kedua kota akan menyusun rencana teknis yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman dengan melakukan konsultasi sewaktu-waktu. Jika dilihat dari pengetian tersebut maka dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan kongkrit yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak belum dirumuskan pada saat pengesahan perjanjian tersebut. Hal ini dapat dimaklumi sebab nota perjanjian tersebut adalah nota yang bertujuan untuk terjadinya kesepahaman, saling pengertian, memiliki tujuan dan motivasi yang sama diantara kedua kota. Perjanjian tersebut adalah perjanjian yang paling awal dilakukan sebelum memungkinkan dilakukan perjanjian-perjanjian selanjutnya.

Di dalam konteks kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada orientasi ke depan (future oriented), yaitu kondisi yang lebih baik ada di masa yang akan datang, yang harus dicapai melalui serangkaian upaya atau strategi. Selain itu pencapaian tidak seketika dapat terwujud. Ada jangka waktu yang pertu ditempuh dan memerlukan kesabaran atau upaya yang bersifat terus menerus. Dengan kata lain, suatu tujuan kerjasama tidak dapat dilakukan hanya dalam sekejap dan dengan sekali pukut, sekali jadi. Suatu tujuan memerlukan kerja keras yang berkesinambungan. Sebab itu dapat dipahami bila tujuan tersebut menjadi cita-cita bersama yang diinginkan.

Sejalan dengan kebijakan kerjasama antar kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, tidak lagi dapat dilihat hanya terbatas dalam bidang ekonomi, tetapi pada akhirnya (perlu ditelaah) akan membawa dampak meliputi berbagai bidang kehidupan. Maka itu makna kerjasama (cakupan global) juga menjadi lebih luas. Indikator yang dipakai untuk mengukur implikasi juga menjadi lebih luas tidak sekedar indikator-indikator ekonomi saja. Dalam bidang kebijakan publik, kriteria yang dipakai dalam proses perumusan strategi/kebijakan pembangunan juga berubah, tidak lagi sekedar kriteria ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan konsumsi, investasi, tingkat pertumbuhan dan jumlah ekspor atau impor dan sebagainya. Ataupun sasaran untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik, mendorong upaya mewujudkan kemandirian daerah, meningkatkan kemampuan daerah dalam persaingan global, mewujudkan kerjasama antar kota/daerah yang saling menguntungkan, dan mewujudkan international networking dan intern ational friendship. Tetapi juga mencakup tingkat, ketergantungan politik dan ekonomi ke luar negeri, stabilitas keamanan nasional dan global, kemampuan kemandirian sebuah daerah otonom, dan lain-lain.

Sebelum menyusun dan menyetujui rencana teknis seperti yang terdapat pada Pasal 2 tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang harus membekali diri dengan perhitungan-perhitungan yang akurat, melakukan studi data-data kekuatan dan profil baik kota Semarang sendiri maupun kota Beihai. Tujuan dari semua itu yaitu untuk mengeluarkan seluruh potensi yang dapat dikembangkan (“dijual”) kepada kota Beihai, potensi-potensi tersebut dapat menjadi bahan dalam rencana teknis tersebut.

Achyani, Sister City Untuk Kota Setara, www.suaramerdeka.com, 20 Juni 2007 (diakses pada tanggal 30 Januari 2007).

Agung Budi Margono, Kota Kembar Jangan Terkesan Ikut-Ikutan, Kompas Cyber Media, www.kompas.com, 27 Juni 2007, (diakses pada tanggal 29 Januari 2008).

Agung Budi Margono, Fokus Kota Kembar Alih Pengetahuan, www.suaramerdeka.com, 17 Desember 2007, (diakses pada tanggal 30 Januari 2008).

Budiman Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Marim Darius Badrulzaman, Aneka Hukum Perjanjian, Penerbit Alumi, Bandung, 1994.

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003.

Tri Cahyo, Sister City Untuk Kota Setara, www.suaramerdeka.com, 20 Juni 2007 (diakses pada tanggal 30 Januari 2007).

Kompas Cyber Media, Beihai Tawarkan Kota Kembar, 9 Februari 2007, www.kompas.com (diakses pada tanggal 30 Januari 2008).

www.Semarang.go.id. “Kota Beihai di Cina Tawarkan Sister City”, 9 Februari 2007 (diakses pada tanggal 30 Januari 2008).

Artikel Lainnya:

Jurnal Sains