Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Pendidikan Hukum di Era Transisi Menuju Indonesia Baru Dengan Membangun Moralitas Aparatur Untuk Mewujudkan Good Governance

(kesimpulan) Manusia adalah mereka yang paling besar memberikan manfaat bagi sesama, John F. Kennedy berkata “And so, my fellow Americans: Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” (Wahai bangsa Amerika, janganlah kamu bertanya, apa yang bisa dilakukan negara kepadamu, hendaknya bertanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negara.

Dua pitutur luhur di atas, mengandung prinsip nilai-nilai kemaslahatan dalam kaitan dengan hak dan kewajiban individu. Ia mengajarkan, agar manusia dengan nurani dan akal budinya diletakkan dalam kerangka melihat, mengakui, dan menghormati hak-hak sesama pada satu sisi, dan pada sisi lain menekankan kewajiban untuk mewujudkan kebajikan bagi seluruh rakyat. Ajaran akhlak sosial yang tersimpul di dalamnya, mengandung pesan moral, agar manusia tidak menjadi makhluk yang egois. Sebaliknya‚ bersikap empatik, tanggap sasmita, dan peduli untuk kebajikan universal.

Salah satu elemen dasar akhlak yaitu adanya faktor rasa kemurnian, akhlak melekat dalam jiwa, yang melahirkan amalan-amalan praktis. Dalam teori kefitrahan manusia, dimensi rasa, karsa, dan cipta, memerlukan pengelolaan (manajemen) diri dalam aktivitas kesehariannya, terutama dalam relasi individual. Bagi pengelola lembaga negara, hal ini lebih diperlukan ke dalam proses-proses kelembagaan. Diperlukan institusionalisasi ketiga dimensi di atas, mengingat ia sedang berada pada posisi mengemban amanat rakyat. Sehingga, jiwa atau ruh menjadi faktor penting dalam manajemen kekuasaannya.

Dari perspektif teori politik di mana manusia diberi makna lebih substansif dari doktrin-dokrin wahyu, yaitu bahwa manusia sebagai umat merupakan unity of man, maka kesadaran akan makna penting kebersamaan, kebersatuan, dan senasib dalam arti kualitatif menduduki tingkat kesadaran fundamental. Ditambah lagi dengan komitmennya atas kefitrahannya, niscaya dalam realitas relasi antar individu dan rakyat dengan pengelola negara, akan berada pada patokan fitrah atau kodratinya. Maka, hanya mereka yang berusaha keras untuk tetap berada dalam posisi kefitrahannyalah, yang kemudian difungsikan secara proaktif dalam kehidupan sehari-hari, akan memperoleh kesadaran nurani dan akal budi yang cerdas dan penuh kearifan. Sebagai manusia (rakyat) akan menyadari posisinya sesuai hak dan kewajibannya, termasuk terhadap negara. Dan, manusia (yang sedang menjabat sebagai pengelola negara), akan taat nilai dalam mengemban amanatnya bagi kepentingan rakyat dan bangsanya. Dalam kerangka hubungan kesadaraan diri seperti inilah, para pengelola negara akan memperoleh dukungan para pengikutnya.

ASPEK-ASPEK REFORMASI

Reformasi adalah suatu proses perubahan paradigma dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena proses perubahan yang demikian meliputi banyak bidang, tidak pada semua bidang dapat dilakukan perubahan serentak datam waktu yang sama. Yang pertu diingat bahwa reformasi yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia bertujuan untuk meletakkan dasar ke arah demokrasi, hak asasi manusia, dan kemajuan.

Reformasi sebagai proses perubahan dari suatu sistem ke sistem baru yang diinginkan menghendaki adanya berbagai persyaratan dalam berbagai bidang, antara lain bidang potitik, ekonomi, sosial budaya, dan administrasi pemerintahan. Karena perubahan dalam bidang-bidang tersebut membawa dampak pada tataran yang luas dalam seluruh bidang kehidupan, reformasi seringkali dipandang sebagai perubahan menyeluruh, meskipun sebenarnya tidak semua unsur dalam semua bidang harus mengalami perubahan.

Pandangan yang memandang reformasi sebagai perubahan apa saja yang ada dalam masyarakat dapat dianggap sebagai reformasi kebablasan. Karena perubahan dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa ada penilaian dan kadang-kadang tanpa ada tujuan yang jelas. Sebaliknya, reformasi yang cenderung melindungi dan memelihara status quo juga bukan reformasi, jika pun tidak dapat dipandang sebagai sisa-sisa dari apa yang segera harus direformasi.

Sehubungan dengan itu, pertanyaan pertama yang timbul adalah, dari mana reformasi harus dimulai? Jawabannya berkaitan dengan bidang-bidang strategis tersebut, yang jika dapat diperbaiki akan mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat. Pilihan strategis pertama yang pertu diprioritaskan adalah birokrasi pemerintah. Alasan dari pilihan ini berhubungan dengan posisi birokrasi sebagai sarana pelaksanaan kebijakan publik. Birokrasi yang lemah dapat menggagalkan pelaksanaan suatu kebijakan betapapun kebijakan publik itu cukup baik. Itulah sebabnya, mengapa derajat suatu pemerintahan diukur berdasarkan kemampuan birokrasinya merealisasikan keputusan pemerintah (di lapangan).

Dalam sistem demokrasi, keberhasilan merealisasikan kebijakan itu sangat ditentukan oleh responsif tidaknya birokrasi dalam memahami lingkungan. Ini dapat dilihat pada kemampuan birokrasi menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi tersebut kepada para pengambil keputusan, dan menterjemahkan kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Reformasi pada umumnya terjadi jika dalam masyarakat terdapat kesenjangan yang mendasar antara aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kenyataan yang ada. Kesenjangan ini berkaitan dengan paradigma yang berlaku, yang antara lain metiputi pola pikir, nilai, metodologi, standar pelayanan yang diinginkan dan pola tindak atau kebijakan pemerintah.

Dilihat dalam periodisasi pemerintahan, sejak dari Orde Lama sampai Orde Baru dan era reformasi sekarang ini, kesenjangan-kesenjangan itu timbul sebagai akibat dari pengabaian aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebab itu demokrasi dipandang sebagai sistem dan prinsip yang pertu diwujudkan di waktu yang akan datang.

Sistem pemerintahan, yang bersifat sentralistis dan otoriter pada Era Orde Lama selama hampir 20 tahun berganti dengan pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1967, tetapi perubahan itu tidak lebih dari hanya sekedar pertukaran dinasti yang berkuasa. Struktur kekuasaan yang bersifat statistis tidak berubah. Kondisi politik lebih stabil, karena memang tidak ada alternatif lain bagi rakyak di luar pemerintahan untuk berbeda pendapat. Perbedaan sebagai salah satu prinsip demokrasi dianggap sebagai opsi, sementara oposisi menjadi sesuatu yang diharamkan pada masa itu.

Pada bagian awal sampai masa pertengahan Era Orde Baru, kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi cukup meyakinkan. Hal ini dimungkinkan karena penentuan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh suatu tim ahli ekonomi yang disebut sebagai teknokrat. Namun karena kedudukan mereka dalam pemerintahan tidak lebih dari sekedar teknokrat, bukan birokrasi politik, mereka bekerja dan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada rakyat. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bukan dipilih oleh rakyat. Sebab itu betapapun baiknya strategi pembangunan, namun kurang berorientasi kepada rakyat. Jika pun ada, itu lebih merupakan suatu kebetulan, yang terselip karena keprihatinan individual.

Sejalan dengan perkembangan kesadaran masyarakat, pemerintahan yang bersifat otoriter dipandang sebagai kondisi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Keadaan ini menimbulkan konflik yang meluas dalam masyarakat. Bersamaan dengan itu terjadi krisis dalam nilai tukar yang mempersulit jalannya pemerintahan. Sebagai akibat dari kondisi ekonomi Indonesia yang berbasis sempit dan rentan pada setiap gejolak di luar negeri, krisis nilai tukar ini meluas menjadi krisis ekonomi. Keadaan ini kemudian diperparah oleh kesenjangan yang sudah ada dalam bidang politik.

Sekarang, ketika kemelut dari proses reformasi menjadi berlarut, orang berfikir sebaliknya. Akibatnya, terbuka kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan gerilya politik guna mengembalikan keadaan pada keadaan sebelum reformasi. Sikap ini sebangun dengan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan menyesatkan arah perubahan (reformasi) seperti yang dilakukan Presiden Soeharto pada pertengahan Era Orde Baru.

Perubahan paradigma sebagai wujud dari reformasi menghendaki tegaknya berbagai nilai tertentu dalam masyarakat dan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut secara umum bertumpu pada nilai-nilai ketuhanan, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Sebab itu tuntutan reformasi di Indonesia antara lain menghendaki terwujudnya sistem politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang berkeadilan, hapusnya KKN, tegaknya hukum, dan hak asasi manusia, serta terwujudnya masyarakat madani sebagai realisasi nilai demokrasi yang berketuhanan.

Ada empat agenda pokok yang harus dilakukan dalam reformasi di Indonesia ini yaitu pada:
1. Demokrasi politik
2. Keadilan ekonomi
3. Hapusnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
4. Tegaknya hukum dan HAM

Cita-cita reformasi dari keempat tuntutan tersebut tidak lain yaitu terciptanya masyarakat madani, suatu konsep yang diterjemahkan dari kata “civil society” (masyarakat sipil) / “masyarakat kewarganegaraan”. Masyarakat madani adalah suatu atmosfir yang memiliki karakteristik free public sphere, demokratis, toleran, dan pluralisme atau masyarakat demokratis yang pluratis (bhinneka), tetapi mempunyai rasa kebersamaan yang utuh (tunggal ika). Sebagai masyarakat demokratis yang maju, masyarakat (society) mempunyai kedudukan atau posisi yang setara dengan negara (state). Kesetaraan kedudukan antara negara, yang dalam kehidupan sehari-hari diperankan oleh pemerintah, dengan masyarakat yang ditunjukkan oleh peran dari rakyat, terlihat pada adanya saling tergantung dan saling mendukung. Artinya, rakyat bergantung dan berkepentingan pada pemerintah, pemerintah juga bergantung dan berkepentingan pada rakyat. Rakyat dapat mengontrol pemerintah, pemerintah juga dapat mengontrol, rakyat, melalui peraturan dan ketentuan-ketentuan yang disepakati.

Hubungan kesetaraan ini akan berwujud manakala terdapat kemandirian dari rakyat. Rakyat tidak akan mampu mengontrol pemerintah atau negara, kalau kehidupannya bergantung pada dan ditentukan oleh pemerintah. Baik dalam pengertian ekonomi maupun dalam kehidupan politik. Dalam hal demikian dilihat dari perspektif lain, rakyat yang bergantung itu menjadi beban bagi pemerintah. Sehubungan dengan itu ada dua strategi umum yang diperlukan untuk melepaskan posisi rakyat dari ketergantungan itu, dan menjadi mitra sejajar dengan pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Pertama, strategi pemberdayaan rakyat (empowering people). Strategi ini mencakup dua strategi-antara, yaitu: 1) Rakyat diberikan wewenang untuk berperan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Ini merupakan prinsip dalam sistem demokrasi, rakyat dipandang sebagai pemilik negara. 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ini bukan sekedar peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan kemampuan untuk mandiri. Kemampuan untuk mandiri ini memberi kemungkinan untuk mengembangkan diri dalam hubungan yang sepadan sebagai jejaringan atau net-working yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak tertentu.

Strategi umum kedua berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan keimanan atau ketauhidan sebagai lanjutan dari sifat kemandirian tersebut. Melalui strategi ini diharapkan terbentuk kepercayaan-diri dan kejujuran yang bersumber dari dalam. Kejujuran yang bersumber dari dalam ini menjadi landasan untuk mewujudkan sifat amanah atau trust dari pihak Lain. Trust atau amanah inilah yang sesungguhnya menjadi tandasan kegiatan bisnis dan ekonomi modern sekarang ini. Atas dasar amanah atau trust inilah terjadi transaksi jarak jauh dan berbagai sistem perkreditan lain serta kegiatan bisnis dan ekonomi modern lainnya.

Dengan demikian, tuntutan untuk perwujudan masyarakat madani akan berhasil kalau dapat dikembangkan tiga unsur dalam masyarakat, yakni: demokrasi, kemampuan (teknologi) untuk mandiri, dan ketauhidan atau keimanan yang dapat melahirkan sifat amanah.

Untuk memenuhi tuntutan reformasi menuju masyarakat madani tersebut diperlukan adanya birokrasi yang responsif, yang mampu menampung aspirasi dan tuntutan rakyat dan menyalurkan aspirasi tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab membuat keputusan. Selanjutnya menterjemahkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang berlaku. Kesulitan dan kesenjangan timbul bilamana birokrasi yang bersangkutan tidak mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, dan tidak mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bahasa rakyat dan lingkungan yang ada. Birokrasi tidak mempunyai tujuan dan misi yang jelas, sehingga tidak mampu memahami aspirasi rakyat yang dilayaninya. Dalam hal ini boleh jadi pendidikan dan pengalaman dari birokrat yang bersangkutan tidak sesuai dengan jabatan dan posisi yang diduduki. Penempatannya dalam jabatan mungkin tidak melalui penyaringan yang tepat sesuai dengan kriteria yang berlaku. Di samping itu mungkin karena pendidikan dan pelatihan yang diterima memang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemasyarakatan.

Struktur organisasi dan kekuasaan tidak berorientasi pelayanan, tetapi berorientasi pengaturan dan distribusi. Birokrasi yang demikian merasa diri sebagai lembaga yang lebih tinggi dari masyarakat. Posisinya di tengah-tengah masyarakat dirasakan sebagai penjelmaan dari raja yang beralih menjadi pangreh praja dan selanjutnya menjadi PNS. Sebab itu istilah pelayanan tidak mungkin melekat dalam perilakunya. Pelayanan lebih dilihat sebagai pemberian atas dasar belas kasihan atau kerelaannya, bukan sebagai kewajiban untuk melayani. Sebab itu tidak heran kalau yang dilayani juga merasa rikuh tanpa memberikan sesuatu imbalan atau upeti kepada "sang raja." Tetapi karena "sang raja" tidak mempunyai pendapatan yang cukup, akhirnya timbul diskriminasi dalam pelayanan berdasarkan besarnya upeti. Keadaan ini sangat terkait dengan tanggung jawab dan wewenang yang kabur dalam masyarakat.

Tidak jelasnya tanggungjawab dan wewenang ini bersumber pada tidak jelasnya konsekuensi dari setiap perilaku yang tercermin dalam kinerja birokrasi. Kinerja sebuah birokrasi tidak dinilai berdasarkan bidang tugas dan tanggungjawabnya, tetapi lebih dilihat berdasarkan prioritas sektoral pada suatu saat dan kedekatan pimpinannya dengan pucuk pimpinan kekuasaan, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat.

Adanya sentralisasi kekuasaan. Setiap keputusan berada di puncak kekuasaan, sehingga terlalu jauh dan lama suatu aspirasi masyarakat untuk sampai ke atas dan balik kembali sebagai suatu kebijakan. Jarak pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat yang dilayani, mengakibatkan timbulnya berbagai variasi dan penyimpangan.

Adanya budaya formatisme dan simbolisme dalam masyarakat. Segala sesuatu dijadikan simbol dan diungkapkan dalam bentuk slogan. Contoh dari keadaan ini dapat dibaca pada berbagai tema diskusi dan konperensi serta pada berbagai tulisan dalam peringatan hari-hari besar nasional. Tema dan slogan tersebut seringkali tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang diungkapkan. Akibatnya, semua masalah tidak ditangani secara proporsional, tetapi cukup dengan semboyan dan pernyataan tekat.

Karena birokrasi secara umum dapat dibedakan atas tiga bidang, yaitu kelembagaan, prosedur atau tata laksana dan sumberdaya manusia, maka perwujudan birokrasi yang responsif dimaksud juga harus didekati dari ketiga bidang tersebut.
Bidang kelembagaan. Perlu ada lembaga yang efisien dan efektif, yakni lembaga yang berorientasi pada tugas dan tanggungjawab yang jelas. Tidak dibentuk sekedar untuk mengakomodasikan personil yang berlebihan. Lembaga tidak diadakan kalau tidak ada tugas dan tanggungjawab yang jelas. Jumlah petugas yang melayani di lapangan lebih banyak dan mempunyai tanggung jawab tersendiri, dari pada jumlah pejabat. Lembaga bersifat terbuka pada laporan dan pengaduan masyarakat pada tingkat yang terendah dan menengah. Untuk itu ke dalam (internal) juga tersedia saluran penampungan keluhan dan saran dari pegawai (bawahan) tentang berbagai keperluan dan kelemahan. Sejauh dimungkinkan dihilangkan adanya monopoli kekuasaan, dengan membuka kemungkinan pelayanan tidak hanya pada satu tempat.

Prosedur atau tata taksana tidak berbelit-betit, mudah dan cepat dalam melayani dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Pelayanan bersifat terbuka untuk semua pihak yang berhak dan terbuka untuk penilaian. setiap saat ada penilaian sesuai dengan kebutuhan dan keluhan yang diterima. Tarif pelayanan semurah mungkin dan mudah dijangkau dari berbagai tempat dalam suatu lokasi dan wilayah.

Personalia. Pengadaan personalia harus benar-benar dilakukan secara objektif dan terbuka. Demikian juga dalam penempatan dan pengembangan. Penerapan merit system harus dilakukan secara konsekwen, objektif, jelas dan tegas. Pendidikan dan pelatihan didasarkan pada kesadaran mengenai kebutuhan pelayanan dan pembangunan dalam masing-masing bidang. Pendidikan dan pelatihan relevan dengan fungsi dan tugas aparatur. Gaji yang dibayar cukup untuk menjamin kehidupan yang layak. Dengan demikian, menjadi pegawai negeri merupakan pilihan yang layak bagi orang-orang yang jujur.
Singkatnya, jika kita ingin mengembangkan birokrasi yang responsif pada tuntutan reformasi, prioritas pertama harus diberikan pada reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan, prosedur, dan sumberdaya manusia aparatur.

REFORMASI SISTEM PERADILAN

Definisi sistem peradilan ialah berjalannya proses penegakan hukum dan keadilan oleh lembaga dan personil penegak hukum dalam suatu sistem. Di Indonesia, hal ini dilakukan oleh polri, kejaksaan, KPK, dan badan pengadilan. Ditambah unsur penasehat hukum (lawyer), dalam perkembangannya terdapat pengadilan tipikor

Lembaga-lembaga penegak hukum ini, memiliki kewenangan berbeda. Kendati demikian, secara prinsip, memiliki fungsi yang sama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Polri sebagai lembaga penyelidik dan penyidik pada tahap awal, demikian halnya kejaksaan sebagai lembaga penuntut yang juga memiliki wewenang penyelidikan dan penyidikan untuk kasus-kasus pidana khusus memiliki peran awal yang sangat menentukan arah proses-proses hukum selanjutnya. Demikian halnya dengan KPK.

Tahapan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga ini berujung pada proses peradilan. Badan peradilan umum maupun khusus, berada pada setiap daerah Tk. II dan I diseluruh Indnesia, yang berpuncak di MA. Sesuai hukum acara, proses peradilan berjalan sejak dari tingkat I, tingkat banding, dan kasasi serta peninjauan kembali di MA. Disamping itu terdapat juga Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang khusus dengan sifat putusannya yang final and binding.

Dari sisi konstitusi, masing-masing lembaga di atas diatur oleh peraturan perundangan yang berbeda-beda, sekalipun ada beberapa sisi yang sama. Namun yang perlu ditekankan pengertian dasarnya adalah, bahwa keberadaan, wewenang dan fungsi lembaga itu sama-sama sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee). Substansi cita-cita hukum ini adalah “moralitas konstitusional”, yang rumusannya terdapat di dalam preambule UUD Th 1945.

Karena sifat moralitas konstitusional itulah, maka sistem peradilan yang konstitusional dan adil adalah yang mencerminkan rechtsidee itu, untuk hal ini disebut dengan aspek filosofisnya. Adapun aspek sosiologisnya adalah, merujuk pada realitas sosial empiris yang menggambarkan wajah ke-Indonesiaan dalam masa kini.

Dari perspektif demikian, maka prospek peradilan yang konstitusional dan adil adalah, jika keseluruhan proses peradilan itu konsisten dalam berpijak pada dua tataran, yaitu filosofis dan sosiologis. Dalam perspektif ideal dan demi pencapaian “masyarakat adil”, seyogianya tataran sosiologis diarahkan pada tataran filosofis. Bukan sebaliknya. Dari pijakan pemikiran ini, maka, pertanyaan tentang mungkinkah sistem peradilan yang konstitusional dan adil?

Dalam era rezim otoriter, yakni orde lama, dan terutama orde baru, proses peradilan sepenuhnya tidak mencerminkan moralitas konstitusional, apalagi berpihak kepada nilai keadilan. Bangunan kekuasaan rezim ini didasarkan pada pendekatan “machstaat”. Melalui mesin politik utama, dengan dukungan militer, konglomerat hitam dan ilmuwan oportunis, semua lembaga negara telah sempurna menjadi alat kepentingan penguasa. Negara sebagai perwujudan teori “kontrak sosial” yang seharusnya merealisasi “hak dan kewajiban” antara negara (pemerintah) dengan rakyat, berjalan dengan sangat timpang.

Rakyat diposisikan sebagai obyek, bukan sebagai komunitas subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Di bawah rezim yang nyaris fasis, negara tidak tersentuh oleh tangan-tangan demokrasi. Jajaran lembaga penegak hukum, tidak lagi berjalan dalam koridor hukum dan moral, melainkan justru menjadi alat penguasa untuk menjebloskan tokoh-tokoh kritis. Sejumlah besar aktivis hukum, HAM, demokrasi, agama dan kampus dijebloskan melalui putusan hakim ke dalam ruang sempit, pengap, dan berteralis besi. Sebagian yang lain dilenyapkan hingga kini.

Anggota parlemen dan jajaran birokrasi pusat hingga daerah nyaris sempurna menghambakan diri dan menjadi alat penguasa. Alih-alih aparat parpol menjadi wakil dan articulator rakyat, yang terjadi justru sebaliknya. Politisi yang seharusnya mengkarakterkan watak moralis, telah tercerabut dari pijakan moralnya. Lembaga peradilan dipolitisir. Pemuka-pemuka agama kehilangan kesadaran kesejatiannya sebagai pencerah dan pengarah umat serta pemberi peringatan terhadap penguasa. Agama berada dalam ruang-ruang ritualitas rokhani, rutin, dan normatif dogmatis, serta teralienasi dari kepekaan untuk perlawanan terhadap problem ketidakadilan struktural.

Dalam situasi demikian, prinsip demokrasi yang berakar pada berperannya kedaulatan di tangan rakyat digantikan dengan sistem otoriter yang sentralistik. Namun pada akhirnya, kekuasaan yang dibangun di atas kerapuhan moral ini terpaksa harus mengakhiri kekuasaannya pada 21 Mei 1999 sebagai ujung sukses dari gerakan reformasi yang merupakan sinergi spiritual aktivis kampus dengan elemen-elemen masyarakat sipil telah berhasil merubah era otoriter ini, yang tentu dengan izin Tuhan.

Pasca rezim otoriter, ditandai dengan reformasi politik, yang salah satu agendanya adalah mewujudkan pemerintah yang bersih (clean government and good governance) dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Tujuannya adalah memulihkan kembali kesadaran berdemokrasi, yang menuntut dijaminnya fungsi “cheks and balances” sebagai pilar utama demokrasi.

Ruh yang melatari bangkitnya reformasi adalah keterpanggilan nurani dari entitas yang tertindas oleh rezim yang korup yang telah menyalahgunaan wewenang publik untuk memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi negara (the misuse of public power for private gain, damaging the nation). Keterpanggilan nurani, adalah merupakan potensi fitrah (kodrat asal) umat manusia, sedang penindasan terhadapnya adalah imperialis atas fitrah. Dalam sejarah gerakan moral dan peradaban, gerakan perlawanan atas penindasan nilai-nilai fitrah selalu tampil sebagai pemenang.

Konstitusi, pada dasarnya adalah penormaan terhadap nilai-nilai moral. Dalam negara dan bangsa relijius seperti Indonesia sebagaimana terbukti dalam preambule UUD 1945 dan realitas sosiologis, maka konstitusi seharusnya merupakan perwujudan nilai-nilai moral relijius itu. Persamaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antar manusia, dan antara rakyat dengan negara, pada dasarnya termasuk di dalamnya. Karena itulah, kedudukan manusia menjadi sentral di dalam konstitusi, sebagaimana secara umum bisa dielaborasikan dari pandangan Friedmann, Majid Khadduri, dan Magnis Suseno serta filosof lainnya.

Secara fundamental dan universal, agama langit yang berunsur kitab suci, mengedepankan pengutamaan nilai-nilai manfaat yang sama (equal benefits) dan manfaat timbal-balik (reciprocal benefits). Ukuran kemanfaan tentu saja yang bersifat intrinsik. Jika ditarik dalam konsep perumusan konstitusi melalui legislasi nasional/daerah, pembuatan putusan oleh para hakim, dan tafsir atas konstitusi oleh para hakim, maka hampir tidak pernah ada persoalan yang crusial di dalamnya.

Karena sudah jelas patokan/kriteria nilainya, dan di mana sumber-sumber nilai itu dapat digali, maka persoalan tentang “adil” selain yang konstitusional tadi, kiranya secara sederhana dapat dikonseptualisasikan. Bertitik tolak dari kata adil yang secara umum berarti “menempatkan sesuatu secara proporsional”, maka selanjutnya berpulang kepada pilihan antara konsep teori keadilan proporsional, sama rata atau dalam konsep-konsep teori keadilan politik, ekonomi dan sosial.

Ukuran untuk pilihan-pilihan tentang hal ini, perlu memperhatikan realitas obyektif tentang bagaimana praktik keadilan di masyarakat. Baik dalam hubungan antar perorangan, antar komunitas, antara rakyat dengan negara, antar lembaga-lembaga negara, yang semuanya ini memiliki status sebagai subyek hukum. Secara umum bisa dikemukakan, bahwa peradilan yang konstitusional dan adil adalah yang memenuhi kriteria nilai-nilai moral relijius, nilai-nilai kemanusiaan dan juga bersifat pembebasan bagi kelompok yang terzalimi.

Dalam sengketa antara pemilik lahan milik negara yang sudah berpuluh tahun yang digarap oleh para petani gurem sebagai tergugat, dengan pengugat dari kalangan elit bisnis yang memiliki kolaborasi dengan elit politik, maka peradilan yang konstitusional dan adil, akan melahirkan putusan yang berpihak kepada yang lemah dalam hal ini petani gurem. Karena konstitusi kita mengatur negara berkewajiban memproteksi warga negara yang miskin. Tapi ini akan sangat ditentukan oleh kualitas relijius, moral, intelektualitas dan komitmen keberpihakan di pihak sang hakim.

Demikian halnya tentang perkara-perkara yang menjadi wewenang hakim konstitusi, yang memiliki wewenang menguji konstitusionalitas undang-undang dengan UUD 1945. Para hakim konstitusi yang mengandalkan pada otoritasnya sebagai penafsir, akan melahirkan putusan yang konsitusional dan sekaligus adil, jika memiliki kriteria di atas, dan tentu ada garansi kualitas dan integritas serta keberpihakan hakim yang bersangkutan pada hal-hal di atas.

NEGARA DAN KONTRAK MORAL

Kontrak, mengkonstruksikan pengertian hukum antara dua subyek hukum atau lebih. Dalam perspektif hukum perikatan, kontrak diberi kriteria keabsyahannya. Di antaranya adalah causa halal. Suatu kontrak batal demi hukum, jika kriteria ini tidak dipenuhi, ini dalam lapangan perdata. Dalam lapangan politik yang berupa hubungan hukum antara rakyat sebagai subyek hukum pemberi mandat, dan negara sebagai subyek hukum penerima mandat rakyat, kriteria di atas memerlukan konsep yang lebih luas dan komprehensif.

Dalam perspektif John Locke, negara diciptakan atas dasar perjanjian kemasyarakatan (kontrak sosial). Tujuannya adalah melindungi hak milik, hak hidup dan kebebasan, baik terhadap bahaya dari dalam maupun dari luar. Dari perspektif ini, tujuan negara yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan causa filosofis‚ Secara teleologis, causa yang mengikat kontrak antara negara dengan rakyat‚ ini sudah semestinyalah diturunkan ke dalam sejumlah peraturan perundangan dan berbagai kebijakan publik.

Kedalaman ruh/spirit, dan kecerdasan intelektual menjadi modal bagi mereka yang memiliki kearifan dalam menerjemahkan causa filosofis itu untuk dijabarkan dalam berbagai legislasi dan kebijakan nasional. Komitmen moral memegang peranan penting di dalamnya. Mereka yang mampu menormakan spirit moral di dalam causa filosofis menjadi kebijakan yang pro-rakyat, adalah mereka yang memiliki kesadaran untuk mengurus negara ini dengan berpegang teguh pada prinsip pembedaan antara nilai baik dan buruk. Dialah negarawan.

Locke memiliki pandangan tentang pentingnya kedudukan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-haknya. Suatu misi ajakan kepada semua orang untuk berusaha keras menciptakan masyarakat yang adil, dan kaum lemah diperlakukan dengan baik. Yang hingga sekarang masih terus menerus menjadi problem yang tak kunjung terdapat solusinya adalah sejauh mana keseriusan untuk secara konsisten menurunkan substansi Pembukaan UUD 1945 secara konkrit menjadi kebijakan besar negara yang berpihak pada rakyat miskin.

Masyarakat sipil atau masyarakat madani yang berpangkal pada kesadaran bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadaban, sangat mengedepankan nilai-nilai moral. Maka, dalam konteks di atas, pentingnya kepemilikan unsur jiwa merupakan modal penting bagi keseluruhan proses pengurusan negara dan perwujudan hak-hak asasi rakyat yang telah memberi mandat kepada penguasa. Kesadaran akan hal ini sangat relevan di negeri kita ini, ketika tengah terjadi proses demoralisasi di berbagai lini dan sektor, termasuk di birokrasi negara.

Realitas masih tingginya tingkat maupun kualitas korupsi dan praktik mafia peradilan serta beragam penyalahgunaan jabatan (abuse of power) dewasa ini semakin diperparah dengan perusakan moral masyarakat secara luas. Pemilu dan pilkada yang sarat dengan pemberian suap kepada rakyat sungguh-sungguh merupakan praktek perilaku politik yang amat mengerikan dan merusak moral rakyat. Rakyat yang berposisi sebagai subyek hukum pemberi mandat dan berhak bahkan berkewajiban mengontrol penerima mandat, seharusnya tidak diperdayakan kualitas moralnya. Bagaimana mereka berani dan mampu mengontrol bilamana sudah masuk dalam kubangan dan pelatihan korupsi.

Dapat dibayangkan, jika demoralisasi seperti yang sekarang tengah berlangsung dengan sistemik dan para aktornya melakukannya dengan sempurna, sementara rakyat‚ semakin terbiasa dengan praktek suap yang merupakan kategori tindak pidana ini. Di mana ada ruang dan waktu bagi manusia Indonesia ini untuk bisa memperoleh udara bebas mengaktualisasikan kefitrahannya? Di mana ada ruang dan waktu untuk bisa menjaga keselamatan dirinya, keluarga dan kerabatnya? Di mana ada ruang dan waktu untuk menuntut pelaksanaan kontrak moral kepada negara, polisi, jaksa, hakim, dan para politisi serta pejabat publik lainnya yang telah mereka pilih dalam setiap lima tahun?

Kendati pun untuk mencapai tujuan moral, para politisi agar menggunakan semua sarana hukum yang ada, namun untuk konteks Indonesia tidaklah sederhana problem yang kita hadapi. Bagaimana ketika hukum yang hakekatnya penuh kandungan nilai moral, transendentalitas, humanitas dan watak pembebasan atas semua bentuk penindasan dan ketidakadilan, dengan mudah bisa dirubah sesaat menjadi alat untuk mencabut hak-hak rakyat, untuk melanggengkan jabatan, untuk membebaskan dirinya dari kontrol publik.

Azymardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2005. Hal.240.

Bank Indonesia. Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 1997/1998. Bank Indonesia, Jakarta, 1999

Edi setiadi, Penegakan hukum Yang Berkeadilan, Di sampaikan pada Seminar Legal Hermeneutics Sebagai Alternatif Kajian hukum, 24 Nopember 2007, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Marwan Effendi, Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya di Indonesia Kini dan yang Akan Datang, disampaikan dalam seminar Program Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang, 3 Februari 2008

Muh. Busyro Muqqodas. Negara dan Moralita Negarawan. Web site Resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia. 12 Maret 2008 (diakses pada tanggal 12 Maret 2008).

Samuel P. Huntington and Joan Nelson, Partisipasi politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwuh, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, Undang-Undang Dasar 1945 dan TanggungJawab Profesi Hukum Dalam Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan, Disampaikan dalam seminar Nasional Mahkamah Konstitusi RI bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang, 5 Juli 2007.

Artikel Lainnya: