Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)

Kasus Kasus Kejahatan Pembobolan Bank

(kesimpulan)

Kasus YKAM

Yusup Handoyo Ongkowidjojo, 47 tahun, selaku ketua umum Yayasan Keluarga Adil makmur (YKAM), dikenal karena usahanya membagi-bagikan "bingkisan". Isinya kredit bersyarat sangat ringan sebesar Rp.5 juta lewat kegiatan tabung-pinjam. Akibat polanya itu, Ongko diganjar hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya Jaksa T. Simajuntak menuntut 20 tahun penjara dan Denda Rp.30 juta.

Kasus bermula pada usaha Ongko lewat YKAM pada Juni 1987 menyelenggarakan usaha "tabung-pinjam gotong royong". YKAM menawarkan pinjaman memikat Rp.5 juta kepada para anggota. Syaratnya, paket credit itu bisa dinikmati setelah si anggota menyetor tabungan Rp.30 ribu sebulan sebanyak tujuh kali dan uang pendaftaran Rp.50 ribu.

Ongko, diperiksa karena tuduhan pelanggaran undang-undang anti korupsi. Menurut hakim, Ongko terbukti korupsi Rp.6 miliar sisa dana YKAM. Dari dana tersebut Rp.2 miliar digunakan Ongko untuk keperluan pribadi, sebagian diberikan kepada Endang Wahyuni, istrinya. Ada juga untuk membeli rumah untuk putrinya, Ribkah Handayani. Sementara Rp.5 miliar, dipakai Ongko untuk biaya "khusus" dan dibagi-bagikan kepada beberapa orang.

Kasus Giro Bilyet BPD Jakarta

Petugas kliring BPD cabang Balai Kota Jakarta membawa pulang 180 giro bilyet dari Bank Indonesia (BI) untuk dikliring. Namun ketika menyimak lima giro bilyet bernilai Rp.1,7 miliar, di luar dugaan, BPD mengalami negatif kliring dengan nilai sangat besar, para petugas curiga. Kelima lembar kertas berharga tercantum atas nama Kas Pemda DKI yang akan dipindahkan ke rekening PT Sentosa Abadi Jaya, PT Sempurna Parsada Melati, PT Bakti Purba Anugrah, PT Maju Garuda Sakti, dan PT Harapan Jaya Manggala di lima cabang BRI Jakarta.

Ternyata tanda tangan salah satu di antara kelima giro bilyet tersebut meragukan. Bahkan pada data pembukuan BPD, ternyata nomor seri giro bilyet belum pernah digunakan. Pihak BPD mengecek ke si pembuka giro Kas Pemda. Jawaban Kas Pemda, giro bilyet itu memang palsu. Pada hari Senin, pihak BPD menolak kliring kelima lembar giro bilyet itu.

Kasus Pembobolan City Bank (CB)

Kasus pembobolan City Bank (CB), Jakarta, Rp.2 miliar terjadi dengan giro palsu. Cara kerja pelaku, Soekanto Suwiryo alias Ahwie alias Yu Ken cukup rapi, sebelum beroperasi, lebih dulu mendekati Siratul Muntaha, karyawan City Bank, sehingga bisa memperoleh info nasabah terbesar di CB, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta dan Hadi Budiman.

Seorang anggota komplotan, Rachman Gani mengontrak kantor di Jalan Gajah Mada, Jakarta dan mendirikan sebuah perusahaan "fiktif", PT Perkasa Jaya Utama. Kemudian perusahaan memesan mobil kepada PT Kurnia Sari Triguna. Sementara tawar menawar terjadi, komplotan lain sibuk membuat giro bilyet CB palsu atas nama BPD dan Hadi Budiman.

Esoknya, tiga lembar giro bilyet palsu senilai Rp.1,533 miliar atas nama BPD dan Rp.300 juta serta Rp.200 juta atas nama Hadi Budiman, dibawa Ahwie ke PT Kurnia Sari Triguna. Hari itu juga, perusahaan penyalur mobil menyetorkan giro itu ke City Bank. Siangnya segalanya beres.

Dua hari kemudian, Perkasa Jaya Utama membatalkan pembelian mobil tersebut. Dengan pembatalan itu, PT Kurnia mengembalikan uang Ahwie dan kawan-kawan, dengan cek Bank Duta Ekonomi dan uang kontan. Akibat kejahatan itu, September 1993, Ahwie dihukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selama 5 tahun 9 bulan.

Kasus Pembobolan Bank of America(BoA)

Melalui deposito nasabah atas nama Djoni Widjaja sebesar US$3,427 juta di Bank of American (BoA) di jalan Thamrin, Jakarta, dibobol tanpa setahu petugas. Baru enam bulan kemudian, pada tanggal 19 September 1988, kejahatan ketahuan setelah pemilik deposito asli, Djoni Widjaja, datang untuk mencairkan depositonya.

Pada 7 Maret, menurut keterangan pihak BoA di Mabes Polri, petugasnya didatangi dua orang yang mengaku bernama Ongki Widjaja dan Djoni Widjaja, berniat mencairkan deposito berjangka miliknya, yang belum jatuh tempo. Petugas BoA tak curiga, sebab Djoni Widjaja tercatat sebagai customer file BOA. Selain itu Djoni memperlihatkan KTP, sedang Ongky menunjukkan paspor P.P.A.945407. Kepada petugas BoA, Ferina yang menggantikan Agustina yang sedang cuti sakit, mereka meminta agar pencairan deposito itu dibagi dua. Sebanyak US$2,2 juta agar ditransfer ke Time Deposit Weekly ACU OA, di Singapura, atas nama Ongky dan sisanya dicairkan di Jakarta atas nama Djoni.

Ferina menyetujui dan meminta mereka datang lagi untuk konfirmasi pencairan empat hari kemudian. Pada tanggal 10 Maret Ongky datang, kali ini dilayani oleh Agustina dan Nena Badri, Ongky menerima konfirmasi (ACC) pencairan seluruh dana tersebut.

Kasus Pembobolan Bank Amex (American Express Bank)

Pada Agustus 1987, Harry Tranggona membobol deposito milik Hendro Juwono US$500 ribu dari Bank Amex. Harry memalsukan tanda tangan Hendro Juwono ketika pemilik deposito itu berada di Hongkong. Harry melakukan dengan seorang mantan karyawan Amex, Subiyanto Santoso dan pacarnya, Indri berhasil mentrasfer uang Hendro ke rekening Hendro palsu di BBD Sarinah Jakarta. September 1988, Harry divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Kasus Pembobolan Bank Bumi Daya (BBD) Kebayoran Baru

Pada Maret 1987, komplotan Frits Maringka, Anneke Maringka dan Onny Huwas. Onny membuka rekening di City Bank dengan identitas palsu seolah-olah bernama Ahmad Adriani. Frits beberapa kali mengirimkan uang dari BBD karawang, melalui BBD cabang Kebayoran ke rekening Ahmad di City Bank.

Setelah itu, Frist yang mengaku pejabat BBD Kebayoran Baru, menelepon BBD cabang Karawang dengan alasan berita transfer ke rekening Ahmad itu tak terbaca, Frist meminta petugas Cabang Karawang membaca ulang perintah transfer berikut test key. Test Key cabang Karawang kemudian diserahkan Frits kepada Anneke. Berkat Anneke rumus test key bisa dipecahkan. Bermodal itu, Frits memerintahkan BBD Kebayoran Baru kembali mentransfer uang ke rekening Ahmad di City Bank Rp.1.065 miliar.

Pada 24 Maret 1987 Herman Mulyadi, pengawal Sie Deposito BBD Kebayoran Baru, menerima telepon dari Ahmad, dengan kode J.O.57.A dari bagian transfer BBD Kebayoran Baru. Isinya ada dua transfer masuk dari BBD Karawang ke BBD Kebayoran Baru. Herman lantas mengecek berita transfer itu, baik kode transfer maupun kode identitas pejabat pengirimnya cocok, maka kedua transfer dikirim.

Sebagian uang tersebut (Rp.990.6 juta) ditukar komplotan itu ke dolar US$600 ribu. Jumlah tersebut dibagi tiga, Frits kebagian US$200 ribu, Anneke US$250 ribu, dan Onny memperoleh US$150 ribu.

Kasus Pembobolan BNI 1946 New York

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 1988, memberi dakwaan: Rudy Demsy bersama-sama dengan Seno Adjie, Tengku Makmum Eldy dan Abdul Malik Darpi, pada 31 Desember 1986 di Hotel Best Western Long Island Express Way Queens, New York dengan menggunakan personal Computer merk Apple IIC Order Nomor A 2 M-400 Model Nomor G 090 Serial Nomor T.0043086, Keyboard Nomor F.23400 dan Smart Modem 1200 yang telah diset atau dipasang terlebih dahulu oleh Seno Adjie untuk memindahkan atau mentransfer (unauthorized transfer) uang milik Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) sejumlah US$9.100.000 yang terdapat pada rekening (account) Kantor Pusat BNI 1946 pada City Bank New York Nomor 10957914 ke rekening Kantor cabang BNI 1946 New York (New York Agency) pada Manufacturers Hannover Trust Coy (Mantrust) Nomor 5447-72367 dan kemudian uang atau dana sebesar US$9.100.000 yang telah masuk dalam rekening BNI 1946 cabang New York pada Manufactuers Hannover Trust Coy tersebut dipindahkan atau ditransfer lagi oleh terdakwa dengan menggunakan komputer ke:

  1. Rekening nomor 314382 pada Union Bank Switzerland di Panama City US$2.730.000

  2. Rekening nomor 20.020370-1 pada Banco De Occidente di Panama City US$2.590.000

  3. Rekening nomor 15.5029 pada Banco De Istmo di Panama City US$1.720.000

  4. Rekening nomor 206089 pada Swiss Bank Coporation (Overseas) Ltd sejumlah US$2.060.000

Pemindahan atau transfer uang tersebut telah memperkaya:

  1. Banco De Occidente karena BNI 1946 telah membayar kepada Banco De Occidente City US$10.734,54 untuk mengganti kerugian yang diderita Banco De Occidente karena Banco De Occidente City telah membeli Franc Swiss untuk nama atau keuntungan pemilik rekening Nomor 02-020370-1 pada Banco De Occidente, pembelian Franc Swis adalah berdasarkan perjanjian (Forward Contract) antara pemegang rekening nomor 02-020370-1 tersebut dengan Banco De Occidente dan pembayarannya adalah dengan transfer uang sebagaimana tersebut di atas.

  2. City Bank New York karena BNI 1946 telah membayar kepada City Bank New York US$19.264,88 uang tersebut adalah pembayaran bunga sebagai akibat dana overdraft pemindahan dana atau uang (unauthorized) yang dilakukan terdakwa yang melebihi dana BNI 1946 kantor pusat yang tersedia (saldo) pada rekening nomor 1095714 pada City Bank New York.

Terdakwa bersama-sama dengan Seno Adjie memindahkan atau mentransfer uang milik BNI 1946 cabang New York Nomor 36010251 ke rekening nomor 77-3645001 pada Kwong On Bank di Hongkong dan memindahkan uang milik BNI 1946 US$729.000 dari rekening BNI 1946 cabang New York pada City Bank nomor 36010251 ke rekening nomor 1023411 pada Banque Bruxellex Lambret SA di Luxembrug.

Pemindahan atau transfer uang yang dilakukan terdakwa tersebut melebihi dana BNI 1946 pada rekening nomor 36010251 City Bank New York, sehingga BNI 1946 harus membayar bunga overdraft US$12.038,33 kepada City Bank New York atau perbuatan terdakwa telah memperkaya City Bank New York US$12.038,33.

Perbuatan terdakwa telah merugikan BNI 1946 atau keuangan negara sebesar US$18.732,500 atau setidak-tidaknya US$42.140,18. Putusan Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada Rudy Demsy.

Kasus Pembobolan Bank of America (BoA) Cabang Jakarta

Pada Juli 1986, orang dalam (pegawai BoA) Printice Edward Yeomans (warga negara USA) selaku Manager BoA Cabang Jakarta, terkait 8 perusahaan besar. Perusahaan tersebut memperoleh kredit dari BOA dengan bentuk promissory note. Dengan kredit model demikian, debitur dapat menyetor dan mengambil setiap saat. Yeomans memindahkan uang dari rekening 8 perusahaan sejumlah Rp.62 miliar.

Kasus-Kasus Pemalsuan Kartu Kredit

Pada 1988, lebih dari 18 orang pemalsu kartu kredit ditangkap polisi. Pihak penerbit yang mengeluarkan kartu kredit menderita kerugian miliaran rupiah. Seorang warga negara Amerika, Denny Griffith, dengan mencatut nama 4 orang nama warga, berhasil membobol Master Card Bank Sentral Asia Rp.23 juta serta Diners Club Internasional Rp.6,1 juta.

Griffith berbelanja di toko Jewel De Ville lantai 1 Ratu Plaza, Jakarta, dengan kartu kredit Diners atas nama Kenneth James Paar. Griffith memborong sejumlah perhiasan gelang dan kalung emas Rp.6 juta. Pelayan toko yang diam-diam menghubungi pihak Diners. Sebelum Denny sempat membawa barang belanjaan, petugas Diners sudah menangkapnya. Mahkamah Agung memvonis 3 tahun penjara.

Pengadilan Jakarta Selatan mememvonis Amin alias Tjen Nam MM dengan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Amin, terbukti terlibat komplotan pemalsu kartu kredit.

Kasus Bank Umum Majapahit (BUMJ) Surabaya

Lody Djunaidy (menantu Komisaris Utama Effendi Ongko) selaku Kepala cabang BUMJ Surabaya telah mengalirkan kredit tanpa agunan Rp.80 miliar. Ada 35 nama debitur tanpa jaminan dan menerbitan warkat deposito fiktif. Warkat fiktif itu memang sulit dilihat kepalsuannya sebab dikeluarkan lengkap asli, tertulis nilai HK$5.000. Lody, mengubah menjadi HK$5.000.000 atau sekitar Rp.360 juta. Kemudian Lody lari ke Hongkong. Namun Comercial Crime Bureau, Kepolisian Hongkong yang menangani kejahatan ekonomi, menyerahkan Lody ke Jakarta.

Kasus Bank Gelap (Wijaya Bank) di Gedung Bank pasific Jakarta

Dua pimpinan Wijaya Bank, MH, SH (47) selaku Presdir dan HB, SH (42) selaku eksekutif adviser bank ditahan Mabes Polri sehubungan dengan beroperasinya Wijaya Bank di Gedung Bank Pasific, Lantai 10, J1. Jenderal Sudirman, Kapling 7-8, Jakarta Pusat, tanpa izin pemerintah.

Sebelumnya, 21 Agustus 1992 Wijaya Bank memasang iklan di beberapa media massa. Bank itu mempekerjakan 30 karyawan. Izin beroperasi adalah izin koperasi simpan pinjam yang dikukuhkan sebagai badan hukum oleh Kanwil Depkop DKI, Jakarta tertanggal 1 Juni 1992, dengan beranggotakan 20 orang. Sejak bank bersangkutan beroperasi pada 21-27 Agustus 1992, berhasil menghimpun dana masyarakat lewat deposito berjangka senilai Rp.23.750.000 dengan 8 deposan. Sedang lewat tabungan bank berhasil menghimpun 12 nasabah dengan dana Rp.2.752.000.

Kasus Pembobolan BRI Cabang Jatinegara Jakarta

Terdakwa Mul dan Sum pada Oktober 1991 dengan bantuan Mln dan Ar membobol BRI cabang Jatinegara Rp.49 juta. Mln mengubah nama nasabah yang mempunyai tabungan dengan nama Mul dan Sum. Ar meminta fotokopi KTP yang selanjutnya oleh Mln dibuat buku Tabanas atas nama Mul dan Sum.

Terdakwa Mul telah mengambil Rp.10,8 juta, sedang Sum telah mengambil dua kali yakni Rp.14 juta dan Rp.1 juta. Perbuatan para terdakwa terbongkar setelah Ny. Yanti sebagai nasabah asli mengetahui keanehan saldo berubah padahal ia tidak merasa mengambil. Kerugian Ny. Yanti diganti direksi BRI.

Kasus Pembobolan BRI Dewi Sartika Bandung

SS selaku Kuasa Direktur PT LTM, perusahaan swasta beralamat di Jl. Maskumambang No.3 Bandung sebagai importir, menjanjikan Su (Kepala Seksi Devisa) dan Ns (Staf Bagian Devisa) akan diberi saham perusahaan di daerah Jambi. Janji tersebut dimaksudkan agar Su membuka L/C (letter of credit) untuk mengimpor barang dari Hanvision Watch & Clock Co, Ltd di Taipeh, Taiwan. Kemudian diterbitkan L/C Nomor 022/ 212/0047/du, tanggal 1 Agustus 1992 (tanpa setahu pimpinan BRI Dewi Sartika).

Berdasarkan pembukaan L/C tersebut, Hanvision Wacth Clock Co, Ltd Taipeh, mengirim barang kepada PT LTM dan kemudian pada tanggal 14 Oktober 1992, pimpinan BRI menerima teleks menanyakan mengenai pembayaran atas L/C tersebut. Atas hal tersebut, pimpinan BRI melaporkan kepada polisi yang berdasarkan pemeriksaan polisi ternyata Su, telah membuka L/C tanpa melalui prosedur resmi.

Kasus Pembobolan Bank Danamon Cabang Glodok Plaza

Sejak 1 April 1990 hingga 28 Januari 1991 Andy Hidayat telah mengambil uang melalui rekening Primadana dan Primadolar 44 kali, aplikasi transfer 56 kali, transfer valuta asing 15 kali ke sejumlah bank di Jakarta, Bandung, dan luar negeri yang nilai keseluruhan Rp 6,2 miliar. Andy dibantu anaknya, Steven Hidayat (yang pernah bekerja di tempat tersebut), mengubah data saldo di master file computer bank tersebut.

Kasus Bank Bali (BB)

BB mempunyai tagihan atas nama, di antaranya kepada PT Bank Umum Nasional (BUN) dan PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), yang semuanya berstatus Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) sehingga ditutup oleh Bank Indonesia (BI) dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tim pengelola BB menemukan suatu perjanjian cessie tanggal 11 Januari 1999. Berdasarkan perjanjian tersebut, BB mengalihkan tagihan kepada PT Era Giat Prima (EGP) dan sebagai imbalan, EGP akan menyerahkan kepada BB surat-surat berharga yang diterbitkan BB atau bank-bank pemerintah senilai Rp 798 miliar.

Pada Februari 1999, Wakil Direktur BB menagih ke BPPN. Surat tersebut ditindaklanjuti BPPN, dengan surat BPPN kepada BI tanggal 18 Februari 1999 padahal sudah ada "Perjanjian cessie".

Pihak BB masih bertemu dengan BPPN pada bulan Maret 1999 dan mengirimkan revisi surat tagihannya kepada BPPN.

Pada 12 April 1999, ada surat pernyataan EGP kepada BB bahwa surat-surat berharga akan diserahkan oleh EGP pada tanggal 11 Juni 1999.

Pada 22 April 1999, surat perhitungan jumlah dana yang harus dibayarkan oleh Menteri Keuangan kepada BB.

Pada 1 Juni 1999, berdasarkan surat kuasa dari Menteri Keuangan, BPPN mengeluarkan surat perintah bayar kepada BI untuk mendebet rekening penjaminan pemerintah yang pada BI (rekening tersebut atas nama Menteri Keuangan) untuk BB.

Pada 2 Juni 1999, BB melakukan pengiriman ke rekening EGP.

Perjanjian Penyelesaian I tertanggal 9 Juni 1999, disetujui pula kewajiban EGP untuk menyerahkan surat-surat berharga dengan jumlah tagihan BDNI kepada BB dan kewajiban BB memindahbukukan tagihan BDNI kepada EGP. Hal ini akan diselesaikan secara menyeluruh dengan cara BB memindahbukukan Rp.142 miliar sisa hasil pembayaran tagihan kepada BDNI kepada EGP selambat-lambatnya 11 Juni 1999.

Perjanjian Penyelesaian II tertanggal 9 Juni 1999, setelah adanya pembayaran tagihan kepada BDNI Rp.904 miliar, berdasarkan perhitungan BB, masih tersisa Rp.454 miliar, dan disetujui selisih tagihan kepada BDNI itu adalah hak EGP sepenuhnya.

Adanya data/fakta antara lain:
1. Pada 11 Januari 1999, BB diwakili Rudy Ramli dan Rusdi Suryadi (sebagai pihak pertama) menandatangani hak penagihan utang (cessie) dengan Direktur PT EGP, Djoko S. Tjandra dengan imbalan surat-surat berharga yang diterbitkan BB, bank-bank pemerintah atau BUMN senilai Rp.789.091.770,- selambat-lambatnya tanggal 11 April 1999.
2. Pada 12 April 1999, Direktur EGP Djoko S. Tjandra membuat pernyataan bahwa penyerahan surat-surat berharga tersebut paling lambat pada tanggal 11 Juni 1999. (mundur dua bulan).
3. Pada 11 Juni 1999, BI telah mengucurkan dana Rp.904 miliar ke BB.
4. Pada 22 April 1999, BB sudah menandatangani perjanjian rekapitulasi.
5. Pada 23 Juli 1999, BB menjadi BTO.

Skandal BB ada dua hal yang terjadi, penggembosan aset oleh pemilik lama, dan pencairan tagihan BB dari BI. Agency Secretary BPPN menyatakan, BB belum berada di bawah BPPN karena kredit macetnya belum dialihkan dan belum direkapitalisasi. Akan tetapi, setidaknya Bank Indonesia (yang berpartner dengan BPPN, langsung atau tidak langsung dalam penyehatan perbankan) sudah tahu Bank Bali akan dimiliki Pemerintah. Bank Indonesia dengan kuasa pengawasan, harus muncul sebagai pencegah.

Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI)

3 September 1997, pemerintah memberi kebijaksanaan BLBI dengan menugaskan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengambil langkah-langkah agar bank yang sehat dan mengalami kesulitan likuidasi, untuk sementara dibantu.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1997, sebagai revisi PP Nomor 68 Tahun 1996 tentang likuidasi, muncul edaran gelap yang memuat nama-nama bank yang akan dilikuidasi (November 1997) tahap kedua setelah likuidasi 16 bank. Hal tersebut menimbulkan rush di beberapa bank.

Desember 1997 terjadi pemberhentian 4 orang direksi BI yakni Hendrobudiyanto, Heru Soepratomo, Paul Soetopo dan Mansyurdin Nurdin. Tiga dari empat mantan direksi tersebut diperiksa Polisi (Mansyurdin Nurdin yang tidak diperiksa). Selain 3 direksi BI, juga diperiksa polisi puluhan direksi bank swasta. Selain kejadian tersebut, juga terjadi kenaikan harga dolar. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan rush dan juga pelarian modal ke luar negeri (flight to safety).

9 Desember 1997, BI memberikan 6 triliun rupiah kepada Bank Danamon dalam bentuk SBPUK, padahal baru pada 27 Desember 1997 Presiden Soeharto memberi persetujuan untuk mengkorvasikan saldo debet beberapa bank yang punya harapan sehat kedalam SBPUK.

April 1998, Menteri Keuangan membekukan izin operasi (BBO) atas 7 bank yakni Bank Istimarat, Bank Centris, Bank Deka, Bank Subentra, Bank Pelita, Bank Hokindo, dan Bank Surya.

Diterbitkan PP 39 Tahun 1998 yang menetapkan bank-bank umum yang telah berdiri, wajib menyesuaikan modal setornya menjadi Rp.1 triliun per 1 Desember 1998. Pada tanggal 31 Desember 1999, modal setor diubah menjadi Rp 2 triliun.

Agustus 1998 pemerintah membekukan (BBO) BDNI, BUN, dan Bank Modern serta mengambil alih (BTO) Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bapindo dan Bank Exim.

September 1998 berasaskan Surat Kuasa Khusus (SKK), pemerintah menunjuk Kejaksaan Agung untuk menagih BLBI dari BBO dan BTO.

21 September 1998, para bankir memberi jawaban mengenai pembayaran BLBI dengan mengirimkan daftar aset. Ternyata terjadi perbedaan nilai aset antara pemerintah dan pemilik.

10 November 1998, pemerintah memberikan ketentuan pengembalian BLBI selama 4 (empat) tahun dengan rincian; 27 persen tahun pertama dan sisanya dibagi rata selama tiga tahun.

J. Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Indonesia mengutarakan, Bantuan likuidasi Bank Indonesia (BLBI) merupakan fasilitas dari BI untuk menjaga kestabilitasan sistem pembayaran yang terganggu karena ketidakseimbangan (mis-match) penerimaan dengan penarikan pada bank. BLBI adalah fasilitas Bank Indonesia yang tersedia bagi perbankan di luar kredit likuiditas (KLBI). Pemberian fasilitas itu adalah dalam rangka tugas bank sentral menjaga kestabilan sistem perbankan yang vital dalam menyelenggaraan sistem pembayaran nasional.

Setelah penutupan 16 bank pada November 1997, menunjukkan goncangnya sistem perbankan dan banyak bank mengalami saldo negatif. Jumlah penerima berbagai jenis BLBI pada akhir November 1997 lebih dari 160 bank. Sidang kabinet 3 September 1997 menetapkan langkah-langkah menghadapi masalah perbankan:
1. Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuidasi untuk sementara supaya dibantu.
2. Bank-bank yang nyata-nyatanya tidak sehat, supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi.

Setelah kebijaksanaan memberikan blanket guarantee (jaminan simpanan nasabah oleh pemerintah) ditempuh maka landasan pemberiannya adalah Keputusan Presiden Nomor 24 dan 26 Tahun 1998. Keputusan kabinet 3 September 1997 juga menjadi landasan pelaksanaan pencabutan izin usaha. Menko Ekuin Kwik Kian Gie, menyatakan "Dana BLBI dibagi-bagi", memberitahukan antara lain sebagai berikut: "Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sudah jelas ada indikasi penyalahgunaan dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Sebagian dana BLBI masuk ke kantung pribadi dan dibagi-bagi di antara Direksi BI dan bank-bank penerima BLBI.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi bahwa BI sebagai bank penyalur dan 54 (lima puluh empat) bank penerima terutama bank besar yakni Bank Umum Nasinal (BUN) dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), telah melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan BLBI.

Korupsi Terselubung Dalam Pemberian Kredit

Hasil penelitian yang dilakukan pada 1981 oleh Kejaksaan Agung dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat agunan 28,57% yang tidak dilakukan taksasi.
2. Bank pemerintah memiliki kemampuan menyediakan dana untuk pemberian kredit dengan bunga rendah. Hal ini mendorong banyak nasabah untuk meminjam uang pada bank-bank pemerintah dan berupaya agar lolos dalam seleksi walaupun persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain meliputi jaminan, nilai jaminan maupun prosedur. Nasabah tersebut menyediakan dana balas jasa. Peluang tersebut sering dimanfaatkan para pegawai bank.
2. Adanya kebiasaan nasabah untuk memberi "service" kepada pegawai bank. Tanpa uang service yang dikehendaki pegawai bank, maka nasabah mengalami hambatan.

Kasus Orichi Medan

Pembobolan dua bank negara di Medan dengan menggunakan dokumen palsu, si pelaku, nasabah bank tersebut, telah berhasil dengan baik melibatkan semua instansi yang berhubungan dengan dokumen ekspor, seperti bea cukai, agen perkapalan, expedisi pengangkutan, Departemen Perdagangan dan bank yang bersangkutan. Penggunaan dokumen yang dilakukan melalui berbagai instansi menunjukkan telah terjalin kerjasama yang sangat rapi sehingga dapat "lolos", sedang barang ekspor kopi dalam dokumen adalah fiktif namun oleh bank telah dilakukan pembayaran.

Kasus Pembobolan BRI Cabang Brigjen Katamso Yogyakarta

Liauw Joen Tjin alias A Cen bersama dengan Dalip Jamhari, karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Brigjen Katamso Yogyakarta, sejak 15 September 1982 sampai dengan tanggal 12 Desember 1982 telah menclearing beberapa cheque / bilyet giro BRI. Sebelurn A Cen melakukan clearing, terlebih dahulu diberitahukan kepada Dalip, sehingga pada saat petugas clearing BRI tersebut (Didik Djunaedi) menyerahkan warkat clearing yang baru diambil dari BRI kepada petugas bagian kartu di BRI cabang Brigjen Katamso Yogyakarta, dipilih mana yang masuk rekening A Cen. Pada saat petugas kartu memilih-milih, Dalip mengambil cheque Bilyet Giro atas nama A Cen untuk disisihkan dan disembunyikan tanpa sepengetahuan bagian kartu. Selanjutnya Dalip membawa cheque Bilyet Giro tersebut ke dalam mesin dengan cara membuka tanpa kartu maupun strook mesin. Tetapi jurnlahnya (nilai nominal) masuk ke dalam rekaman mesin, sehingga kartu Nasabah atas nama Ny. Karlinah tidak berkurang. Aksi dilakukan 44 kali sehingga mencapai Rp.845.000.000 salah satu di antaranya melalui validitas tunai Rp.30.000.000. Atas kerja sama tersebut, Dalip memperoleh uang Rp.4.000.000 dan 11 (sebelas) batang emas seberat masing-masing 1,16 ons.

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 26 September 1983 Nomor 33/1983Pid/PN.Yk, memuat antara lain, terdakwa Liaw Joen Tjin alias A Cen telah bersalah melakukan perbuatan pidana "korupsi" dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 6 Maret 1984 Nomor 41/1983/Pid/PTY, menghukum terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 September 1983 Nomor 33/1983.Pid/PN.Yk. Mahkamah Agung pada 25 Juni 1984 dengan putusan Nomor 363 K/Pid/1984, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Sumber: Leden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003

Artikel Lainnya: