KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Jumat, 17 April 2009

Kebijakan Kepariwisataan Berbasis Komunitas

(kesimpulan) Pengertian wisata menurut Undang-undang nomor 9 Tahun 1990 adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata (pasal 1 UU. 9/1990). Pengertian wisata ini mengandung unsur perjalanan sementara dan perjalanan itu untuk seluruhnya atau sebagian dengan bertujuan menikmati obyek atau daya tank wisata. Di mana unsur yang terpenting dalarn kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah, tetapi apabila di sela-sela kegiatan mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata.

Selanjutnya, pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Dengan demikian pariwisata meliputi: (1) semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan taman, gunung berapi, danau, pantai, (3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari: akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Para ahli pariwisata memberikan pengertian pariwisata adalah sejumlah hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka ini tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat sementara atau permanen sebagai usaha mencari kerja penuh.

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu. Dengan demikian pengertian pariwisata nampaknya di atara para ahli mempunyai pendapat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainya dengan melihat sisi pandangannya masing-masing mengenai pariwisata itu sendiri.

Sedangkan pengertian kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (Undang-undang nomor 9 Tahun 1990), artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak wisata maupun masyarakat.

Oleh karena beberapa pengetian tersebut terkait dengan wisatawan, maka kata ini perlu didefinikan. Di mana pengertian wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata (Undang-undang nomor 9 tahun 1990). Berdasarkan pengertian ini, seseorang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.

Pacific Area Travel Association memberi batasan bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri di mana biasanya ia tinggal, mereka ini meliputi: (a) orang-orang yang sedang megadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kesehatan, (b) orang-orang yang sedang rnengadakan perjalanan untuk pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi, (c) orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis, (d) pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang ditempatkan di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan.

Istilah "industri pariwisata" mungkin terasa sebagai sebutan yang agak aneh bagi mereka yang selama ini menganut batasan pengertian industri klasik, yang senantiasa berarti suatu proses dengan maksud untuk meningkatkan kekayaan. Kata "industri" mengandung pengertian suatu rangkaian perusahaan-perusahaan yang nienghasilkan "produk" tertentu. Produk wisata sebenarnya bukanlah merupakan suatu produk yang "nyata". Kalau ada industri tentu ada produk tertentu, di sini produk kepariwisataaan. Ada konsumen, ada permintaan (demand) dan penawaran (supply), dalam hal industri pariwisata itu agaknya jelaslah bahwa konsumen itu ialah wisatawan.

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obiek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut (pasal 1 ayat 3).

Secara rinci, pada Pasal 1 ayat (b) The United Nation Conference on customs Formalities for The Temporary Importation of Private Road Motor Vehicles and for Tourism mengatakan bahwa: "...Istilah wisatawan harus diartikan sebagai seorang, tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa, dan agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain dari pada negara di mana orang itu biasanya tinggal dan berada di situ kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non-imigran yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olah raga kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan atau urusan usaha (business)."

Senada dengan istilah tersebut, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi RI (1992) mendefinisikan wisatawan berdasarkan rumusan Hasil Sidang IX WTO (World Tourism Organization) di Buenos Aires, Argentina yang diselenggarakan dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1991, sebagai berikut: wisatawan (tourist) merupakan seorang pengunjung untuk sekurang-kurangnya satu malam tetapi tidak lebih dari satu tahun dan yang maksud utama kunjungannya adalah tidak lain dari melaksanakan suatu kegiatan yang mendatangkan penghasilan dari negeri yang dikunjungi.

Pengertian wisatawan mancanegara didefinisikan sesuai dengan rekomendasi dari IUOTO (International Union of Tourism Organization) atau WTO (World Tourism Organization) yaitu: "All persons visiting Indonesia other than that in which they have their usual place of residence for any reason other than following an occupation remunerated within Indonesia". Hal ini terbukti dari trend peningkatan arus kunjungan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata.

Berdasarkan sifat perjalanannya dan lokasi di mana perjalanan wisata dilakukan, diklasifikasikan wisatawan sebagai berikut:

Wisatawan Asing (Foreign Tourist) adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat Wisman.

Domestic Foreign Tourist adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Misalnya, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan dan tidak pulang ke Belanda, melainkan melakukan perjalanan wisata di Indonesia (tempat bertugas).

Wisatawan Domestik (Domestic Tourist) ialah seorang waga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya, warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau Danau Toba. Wisatawan ini disebut juga wisatawan dalam negeri atau wisatawan nusantara (Wisnu).

Indigenous Foreign Tourist merupakan warga negara suatu negara tertentu yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga negara Perancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia, ketika liburan ia kembali ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata di sana. Jenis wisatawan ini merupakan kebalikan dari Domestic Foreign Tourist.

Transit Tourist adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu, yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu peiabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.

Business Tourist adalah orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, bukan wisata, tetapi perjalanan wisata dilakukannya setelah tujuan utamanya selesai. Jadi, perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, yaitu setelah tujuan primer (bisnis) selesai

Pariwisata adalah suatu industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Lagi pula pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri dalam arti yang klasik, seperti industri kerajinan tangan atau cenderamata, penginapan, transportasi.

Sebagai industri rangkaian pemisahaan yang biasa merupakan unsur industri wisata adalah perusahaan penginapan, angkutan wisata, perusahaan biro perjalanan, perusahaan restoran dan perusahaan hiburan. Industri pariwisata mencakup transportasi, akomodasi, jasa boga, rekreasi dan jasa-jasa perjalanan. Kompleksitas industri pariwisata yang merupakan sistem keterkaitan (systemic linkage) ditegaskan lagi bahwa industri pariwisata ialah industri yang ada hubungannya dengan pariwisata, misalnya industri perhotelan, industri kerajinan/cenderamata dan sebagainya, yang semuanya merupakan unsur dalam pariwisata sebagai systemic linkage.

Pariwisata adalah suatu gejala social yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, ekologis dan sebagainya Aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir-hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap penting ialah aspek ekonomisnya

Namun yang lebih dominan adalah pada aspek ekonomis dengan tidak mengabaikan aspek-aspek lainnya yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lainnya. Secara ekonomis industri pariwisata yang mempunyai keterkaitan dengan industri lainnya mampu menyerap tenaga kerja terutama dari industri perhotelan.

Industri pariwisata adalah industri dengan tingkat pertumbuhan industri padat karya yang menciptakan pekerjaan berkualitas mencakup seluruh spektrum pekerjaan yang ada. Dengan demikian, industri pariwisata jga dapat memajukan dan memeratakan perekonomian negara karena kegiatan pariwisata merupakan sektor yang amat padat dan meningkatkan pendapatan penduduk.

Turisme merupakan industri multikomponen yang banyak bagian darinya dikaitkan tanpa dapat dilepas dengan sektor ekonomi. Sebagai salah satu potensi ekonomi daerah yang perlu dikembangkan adalah strateginya. Strategi pengembangan, potensi ekonomi daerah akan sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang dianut daerah.

Wisata sering juga disebut sebagai ekspor tarwujud (invisible export), disebabkan banyak negara di dunia yang berhasil mengumpulkan devisa dalam jumlah besar dari kegiatan kepariwisataan. Karena wisata sebagai sumber pendapatan negara dan masyarakat terdiri dari aneka kegiatan yang menunjang kepariwisataan, seperti imbalan jasa transportasi laut, darat, dan udara; jasa boga (catering and restaurants); akomodasi (hotel, motel, losmen, dan lain-lain); pembikinan dan pemasaran ribuan macam hasil kerajinan rakyat (souvenir, novelties); pemandu wisata (travel guide); usaha jasa perjalanan (travel bureau); termasuk entertainment dan amusement centre.

Dalam perkembangan selanjutnya, trend pariwisata dunia mengalami perubahan drastis. Pada beberapa negara/daerah, masyarakat setempat (local community) turut pula dilibatkan dalam aktivitas kepariwisataan guna menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila pada dasawarsa tepkhir ini, wisata maju dengan pesat sekali yang disebabkan antara lain karena peningkatan secara luas waktu senggang (leisure time), dalam perspektif kepariwisataan. Selain itu, revolusi dalam bidang telekomunikasi dan informasi meningkatkan gairah orang untuk melihat-iihat negeri asing dan menikmati seni budaya tradisional dan adat-isitiadat bangsa asing yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri.

Memperhatikan perkembangan dunia kepariwisataan tersebut, maka pada tingkatan konseptual, Pemerintah telah pula melakukan langkah-langkah untuk mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas (PBK). Hal ini dilakukan karena Pariwisata Berbasis Komunitas (PBK) mempunyai potensi besar dan dapat menjadi tulang punggung ekonorni Indonesia. Pariwisata ini, selain dapat menghasilkan devisa, juga dapat menyerap tenaga kerja yang kualitasnya tidak terlalu tinggi. Dengan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas ini, pemerintah dapat melakukan pemerataan. Karena di daerah yang mempunyai potensi pariwisata, masyarakat setempat dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja yang tak memerlukan keterampilan yang terlalu rumit. Oleh karenanya, untuk mendukung pembangunan pariwisata berbasis komunitas (PBK) tersebut, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan sebagai berikut:

  1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan; khususnya pada Pasal 2, Pasal 3 huruf (d), dan Pasal 30.
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Keparivvisataan; khususnya pada Pasal 2, 105, 106, dan 107.
  4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.5/UM.209/MPPT-89 Tanggal 18 Januari 1989 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona; khususnya pada Pasal 3, 4, 5, dan 7.
  5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.98/PW.102/MPPT-87 Tanggal 23 Desember 1987 Tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata.
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP18/U/I1/88 Tanggal 25 Februari 1990 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Obyek Wisata.
  7. Instruksi Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor IM.16/KS.001/MPPT-88 Tanggal 17 September 1988 Tentang Peningkatan Kerjasama Antar Instansi Pusat di Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Wisata Alam dan Obyek Wisata Budaya.
  8. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pariwisata dan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: 07/Edr/I1/88 dan Nomor: SE. 02/M/BP/88 Tanggal 26 Februari 1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Bidang Usaha Hotel, Restoran, Usaha Perjalanan, Wisata Tirta, dan Obyek Wisata.
  9. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pariwisata dan Direktur Jenderai Bina Usaha Koperasi Nomor: KEP.67/UNI1/88 dan Nomor: 205/SKB/BUKNI1/88 Tanggal 27 Juli 1988 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Usaha Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan.
  10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987 Tanggal 23 Desember 1987 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata.
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 Tanggal 23 Desember 1987 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata.
  12. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor 177/DAGRIN11/86 Tanggal 15 Juli 1986 Perihal Pembebasan Memiliki SIUP Bagi Usaha Jasa Pelayanan di Bidang Pariwisata.
  13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM. 52/e. 601/MPPT-89 Tanggal 17 April 1989 Tentang Penyelenggaraan Kampanye Nasional Sadar Wisata.
  14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW.002/MPPT-85 Tanggal 23 Juli 1985 Tentang Peraturan Kawasan Pariwisata.
  15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.70IPW.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
  16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan.
  17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.72/PVV.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Mandala Wisata.
  18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PVV.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.
  19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.
  20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.75/P\IV.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja.

Seiring dengan pelaksanaan berbagai kebijakan yang mengarah pada pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas (PBK) tersebut, Pemerintah telah pula menetapkan sejumlah program strategis yang sedapat mungkin harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas (PBK) di berbagai daerah di tanah air. Program program strategis yang perlu dilakukan Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas (PBK) tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) Melibatkan masyarakat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata berbasis komunitas, termasuk pemilikan dan penguasaan asst serta intrastrukturnya. 2) Mengembangkan visi dan misi pariwisata masyarakat lokai. 3) Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan bisnis pariwisata modern. 4) Meningkatkan penguasaan modal sosio-kultural. 5) Menumbuhhan kemampuan masyarakat lokal mengenali keragaman hayati di sekitarnya agar tidak mudah dibujuk memberikan kepada wisatawan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan; khususnya pada Bab II Azas dan Tujuan pada Pasal 2, dan Pasal 3 huruf (d), serta Bab V Peran Serta Masyarakat pada Pasal 30 yang menyatakan: "...(Azas, Pasal 2) Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri. (Tujuan, Pasal 3) Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan: a) memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata; b) memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; c) memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; d) meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan e) mendorong pendayagunaan produksi nasional (Pasal 3). (Peran Serta Masyarakat, Pasal 30), yakni : (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang yama dan selus-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan. (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Hal ini lebih dipertegas lagi oleh pernyataan Kepala Negara sebagaimana diungkapkan dalam pidato kenegaraan Presiden RI di depan Sidang DPR tanggal 15 Agustus 1992 yang mengungkapkan beberapa kebijaksanaan pengembangan pariwisata. Beberapa kebijaksanaan pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang sudah dilaksanakan diantaranya ialah menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk wisata serta meningkatkan usaha usaha kepariwisataan oleh rakyat seperti pelaksanaan Kampanye Nasional Sadar Wisata, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan penyuluhan di bidang kepariwisataan, pembangunan tempat/obyek wisata, sarana akomodasi, pembangunan industri cenderamata, dan pembangunan fasilitas penunjang lainnya. Agar pariwisata secara universal marnpu menghadapi kompetisi global serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat, maka peran pemerintah sebagai pelaku dan sekaligus fasilitator sangatlah besar dan sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan (sustainable) dengan mengikutsertakan dan mengoptimalisasikan para pelaku pembangunan di sektor pariwisata, yakni Pemerintah (termasuk Pemda), Masyarakat Lokal, dan Pihak Swasta (Investor). Peran tersebut diwujudkan dalam Kebijaksanaan umum Pengembangan Pariwisata, yaitu Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara peran serta Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.

Nyoman Pendit S. Wisata Konvensi, Potensi Gede Bisnis Besar, Gramedia, Jakarta, 1999.

James Splline, Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

Saleh Wahab, Manajemen Kepariwisataan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

R.G. Soekadijo, Anatomi Pariwisata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Oka Yoeti, Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja, PT. Pertja, Jakarta, 1998.

John Nassbit, Global Paradox, Alih Bahasa Budijanto, Bina Warga Aksara, Jakarta, 1998.

Suparmoko S. Ekonomika Publik Untuk Keuangan Pembangunan Daaaerah, Andi Offeset, Yogyakarta, 2001.

Gamal Suwantoro, Dasar-Dasar Pariwisata, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1998.

Artikel Lainnya:

Jurnal Sains