Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggunlangan Kejahatan

(kesimpulan) Semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi dan industrialisasi yang mengakibatkan semakin kompleksnya masyarakat, maka banyak muncul masalah-masalah sosial dan gangguan atau disorder mental dalam masyarakat. Kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangna atau memecahkan masalah kehidupan manusia. Salah satu tantangan yang perlu dipecahkan atau ditangguhkan adalah masalah kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penaggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Perilaku menyimpang itu merupakan sautu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan konsep “penyimpangan” (deviance) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial” dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan “berbeda” dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau “biasa” di masyarakat, dan terhadap “tindakan menyimpang” tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai “berbeda” dan “jahat”.

Deviasi atau penyimpangan diartikans sebagai: tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari populasi, ciri-ciri tingkah laku yang menyimpang itu bias dibedakan yang meliputi:

  1. Aspek lahiriah, dalam bentuk deviasi lahiriah yang verbal seperti: kata-kata makian, kata kotor tidak senonoh dan cabul. Dalam bentuk deviasi lahiriah yang non-verbal, yaitu semua tingkah laku yang non verbal yang nyata kelihatan.

  2. Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi, yang mencakup sikap-sikap hidup; emosi; tingkah laku yang menyimpang.

Deviasi ini dapat dibedakan dalam tiga kelompok:

  1. Individu dengan tingkah laku yang menjadi “masalah” merugikan dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak merugikan diri sendiri.

  2. Individu-individu dengan tingkah laku menyimpang yang menjadi “masalah” bagi dirinya sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain.

  3. Individu-individu dengan deviasi tingkah laku yan gmenjadi “masalah” bagi diri sendiri dan orang lain.

Kongres PBB VIII tentang Pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku di Havana, pada tahun 1990 menerima suatu resolusi tentang Prevention of urban crimes dan disitu dinyatakan bahwa: “…..that the fear of crime is a problem of all citizens, particulary women, children, elderly persons, person with disabilities and indigenous people, while noting, hoever, tht in many instances, this fear is out of proportion to the actual level of criminalitiy.”

Dikemukakan disini, bahwa faktor-faktor kondusif timbulnya kejahatan mencakup:

  1. Poverty, unemployment, illiteracy, the lack of decent housing at reasonable cost and unsuoitable education and training system.

  2. The increasing number of citizens who have prospects of social integration, couled with a worsening of social in-equalities.

  3. Loosening of social and family ties, accompanied by adequate parental upbringing that is frequently made difficult by living conditions.

  4. The difficult conditions associated with people emigrating to towns or other countries.

  5. The destruction of original cultural identities, together with racism and discrimination, which may lead to disadvantages in the social, helath and employment spheres.

  6. Deterioration in the urban environment, including the inadequate servicing of areas with neighbourhood facilities.

  7. The difficulities for individual in modern society to become properly integrated inthier community, families, work place or schools and to identify with a culture.

  8. Alcohol, drug and other substance buse, whose spread is also promoted by the factors refeered to above.

  9. The spread in organized ceiminal activities, particulary drug trafficking and the receiving of stolen goods.

  10. The encouragement, in particular by the mass media, of ideas and attitudes which lead to violence, inequality or intolerance”.

Kongres PBB ke-7 menyatakan bahwa: “Development projects and programmes that are to be planned and executed in comfirmity with local, regional and national realities should be based on realible assessment and forecast of present and future socio-economis trends, including crime and on studies od the social impact and consequences of the policy decisions and investments. Feasibility studies, which usually involve considerantions of economic viability, should also include social factors and be complemented by researe on the possible criminogenic consequences of such projects, with alternative strategies fos avoiding them”.

Kebijakan kriminal menurut Marc Ancel adalah sebagai “The rational organization of the control of crime by society”, sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa, “Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime”.

Tiga arti kebijakan kriminal dengan mengatakan bahwa: “Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digmabarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hokum yang berupa pidana; dalam artian yan glebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hokum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dalam artian yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”.

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rsional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hokum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahtreraan masyarakat (social welfare) oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha penanggulangan kejahatan, dapat dijabarkan:

  1. Pencegahan penanggulangan kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (goal), social welfare, dan social defence. Di mana aspek social welfare dan social defence yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran/keadilan.

  2. Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.

  3. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau “:penal-law enforcement policy” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: (1) Formulasi (kebijakan legislatif). (2) Aplikasi (kebijakan yudikatif). (3) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan dating dalam menghadapi atau menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan itu ialah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yan gseharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang diterapkan terhadap si pelanggar. Sebagai salah satu bagian dari politik kriminal, maka kebijakan apa yang selama ini ditempuh (what is) dan kebijakan bagaimana yang seharusnya ditempuh oleh pembuat undang-undang (what ought to be) dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, merpakan suatu masalah yang selama ini belum pernah dilakukan penelitian di Indonesia.

Tahap kebijakan legislatif jika dilihat sebagai suatu kesatuan proses, tahap ini merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif ini diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. Untuk itu dalam pengertian ini, perlu pula kita meninjau tugas dan fungsi pembuat undang-undang (badan legislatif) pada tahap formulasi ini. Pembuat undang-undang tidak hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan an gdikenai hokum pidana, tetapi ia juga menunjuk macam-macam sanksi yang dapat diterapkan; begitu pula maksimum ukuran pidana.

Mengenai tugas atau fungsi pembuat undang-undang dalam tahap ini, lebih diperinci sebagai berikut: “perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan oleh peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:

  1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena di pandang membahayakan atau merugikan.

  2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.

  3. Perencanan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.”

Undang-undang harus disesuaikan dengan dinamika kehidupan, oleh karena itu pembuat undang-undang harus selalu “mengikuti” perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memelrukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya mengenai perbuatan apa yang merupakan atau dinyatkan sebagai kejahatan, karena gagasan mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahan-perubahan itu sendiri terutama mengenai pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan.

Adanya tindakan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pidana selama ini, adalah hal yang wajar jika dilihat dari sudut penegakan hokum, khususnya dari sudut mekanisme penanggulangan kejahatan.

Bahwa meningkatnya kejahatan dapat disebabkan oleh karena tidak tepatnya kebijakan legislatif yang ditempuh, factor tidak effisiennya struktur peradilan yan gada serta pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap dari aparat penegak hukum.

Wolf Middendorf menyatakan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana tergantung pada tiga factor yang saling berkaitan. Ketiga factor yang dikemukakan ialah: (1) adanya undang-undang yang baik (good legislation); (2) pelaksanaan yang cepat dan pasti (Quick dan certain enforcement); dan (3) pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (moderate and uniform sentencing).

Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal mempunyai keterbatasan. Pernyataan ini erat berkaitan dengan batas-batas penanggulangan kejahatan. Keterbatasan kebijkan hokum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain: “Professor Schultz examined the movement of criminality in Swizerland in the years 1924 to 1962 ant came the conclusion that increases and decreases ini crime in a country are not related to changes ini its laws or trends in court decisions, but are a function of the major cultural changes ini a community”s life”:

  1. The criminal sanction is indispensable; we could not now or in the foreseeable future, get along without it.

  2. The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm.

  3. The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatner.

Penanggulangan masalah kejahatan bukan hanya merupakan persoalan dari masyarakat dan negara di dunia. Apalagi dengan kecenderungan masa kini yang menuju pada “one world” dengan adanya “era globalisasi” yang sudah mulai dirintis sejak lama dengan aktivitas-aktivitas kinerja dari United Organizations (perserikatan bangsa-bangsa).

Pada garis besarnya strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut kongres-kongres PBB meliputi:

Meniadakan faktor-faktor penyebab yang menimbulkan terjadinya kejahatan

  1. Kongres ke-6 (1980): “Crime prevention strategis should be based upon the elimination of cuses and conditions giving rise to crime”; “The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime”; “The main causes of crime in mani countries are social inequality, racial and national discrimination, low standart of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population”.

  2. Kongres ke-7 (1985): “The basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime”.

  3. Deklarasi Wina kongres ke-10 (2000): “Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional dna local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economis, health, educational and justice polities”.

Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik (jangan simplistic dan fragmentair)

  1. Ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan system POLEKSOSBUD dalam dokumen kongres dinyatakan: “the many aspect of criminal policy should be coordinate nad the whole should be integrated into the general social policy of each country” (kongres ke-5); “Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economis development, political system, social and cultural values and social chang, as well as in he context of the new international economic order” (kongres ke-6 s/d ke-8; lihat Deklarasi Wina kongres ke-10 th. 2000).

  2. Ada keterpaduan antara “treatment of offenders” (dengan pidana/tindakan) dan “treatment of society” seluruh masyarakat (lingkungan hidup) harus dibangun / disusun sedemikian rupa agar sehat dari factor-faktor kriminogen.

  3. Ada keterpaduan antara “penyembuhan/pengobatan simptomatik dan penyembuhan/pengobatan kausatif.

  4. Ada keterpaduan antara treatment of offenders dan treatment of the victim

  5. Ada keterpaduan antara individu/personal responsibility denan “structural/functional responsibility.

  6. Ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal.

  7. Ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal; keterpaduan antara “legal system dan extra-legal system”

  8. Ada keterpaduan antara pendekatan kebijakan (policy oriented approach) dan pendekatan nilai (value oriented approach).

Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB untuk ditanggulangi

  1. Economis crimes; crime as business; economis abuses;
  2. Corruption; corrupt activities of publis official;
  3. Illicit trafficking in drugs;
  4. Money laundering;
  5. Violent crime; domestice violence;
  6. Organized crime; terrorism; aoartheid;
  7. Environment crime;
    Industrial crime;
  8. Cyber crime (computer crime;computer related crime);
  9. Urban crime;
  10. Juvenile crime; instrumental use of children in criminal activities;
  11. Transnational/international crime;
  12. Trime against cultural property (cultural heritage);
  13. Racism (religious/racial crime and all its froms);
  14. Xenophobia, intolerance, discrimination;

Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum dengan membuat resolusi tentang code of conduct for law enforcement officials (resolusi MU-PBB 34/169,1979); international code of conduct for public official (resolusi MU-PBB 51/59).

Perlu dibenahi dan ditngkatkan kualitas institusi dan system manajemen organisasi/manajemen data computerization of records; computerization of criminal justice operations; dibentuknya jaringan informasi/data internasional (UNCJIN= United Nation Crime dan Justice Information Network);

Disusunnya beberapa “Guidelines”, basic Prinsiples”, rules”, “standard minimum rules(SMR)”

  1. SMR for the treatment of prisoners (resolusi ecosoc 663 C (XXIV) 1957 and 2076 (LXII) 1977);

  2. Safegaranteiing protection of the rights of those facing the death penalty (resolusi ecosoc 1984/50, th 1984);

  3. SMR for administration of Juvenile Justice (The Beijing rules); resolusi MU-PBB 40/33, th. 1985;

  4. Declaration of basic Prinsiples of justice for victim of crime and abuse of power (resulisi MU-PBB 30/34, 1985);

  5. Basic principles for the treatment of prisoners (resolusi MU-PBB 45/111, 1990);

  6. UN Guidelines for the prevention of juvenile delinquency (the Riyadh Guidellines); resolusi MU-PBB 45/112, th. 1990;

  7. UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (resolusi MU-PBB 45/113, 1990)

Ditingkatkannya “kerjasama inernational” (international cooperation) dan “bantuan teknis” dalam rangka memperkokoh “the rule of law” dan “manajement of criminal justice system.


Abudusalam, R , Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

Arief, Barda Nawawi, Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya, Bandung, 1998.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Undip, Semarang, 2000.

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Undip Semarang 1994.

Arief, Barda Nawawi, Makalah pada Seminar Nasional Polisi Indonesia III, Pusat Studi Kepolisian (PSK) FH Undip di Hotel Patrajasa, Semarang, 22-23 Oktober 1998.

Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

Duadji, Mayor (Pol) Drs. Susno, Kenakalan dan Kriminalita Remaja Ditinjau dari Segi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, makalah pada Seminar Sehari Kenakalan dan Kriminalitas dikalangan Remaja/Generasi Muda yang diselenggarakan oleh PWI Cabang Yogyakarta, 26 April 1992.

E. Reasons, Charles, Social Thought & Structure, November 1997.

Hadiman, Kamus Istilah Polri, Dislitbang, Polri, Jakarta, 1987.

Hulsman, M.L.Hc., Sistim Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Cetakan Pertama, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

Ismail, Chaerudin, Kredibilitas dan Reputasi Arahan, Pidato, Ceramah Seri II Dispen Polda Jabar, Bandung, 1998.

Jacob, T., Pendidikan Menghadapi Masa Depan, makalah pada Seminar Sehari Pendidikan dan Transformasi Budaya di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 30 Juli 1990.

Kunarto, Etika Polisi , Cipta Unggul, Jakarta, 1997.

Kusumah, Mulyana W., Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi, Prisma No. 9, 1985.

Kusumah, Mulyana W, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Armico Bandung 1994.

Kusumah, Mulyana W, Kejahatan, Penjahat dan reaksi Sosial, Alumni, Bandung, 1983.

Lamintang, PAF, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.

Moch. Anwar, Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II) Alumni Bandung 1996.

Poernomo, Bambang., Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prakoso, Joko, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung 1983.

Reasons, Charles E., Social Thought & Social Structure: Competing parading ms in Criminology an Interdiciply journal, vol. 3 no 3 .

Reksodiputro, Boy Mardjono, KUHP Sistem Bejana Berhubungan, Forum Keadilan No. 26, Desember 1990.

Sahetapy, J.E., Kejahatan Kekerasa Suatu Pendekatan Interdisipliner, cetakan Pertama, Sinar jaya, Surabaya, 1983.

Sahetapy, J.E., dan B. Mardjono Reksodiputro, SH, MA., Paradoks Dalam kriminologi, cetakan kedua, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

Singgih, Tugas dan Wewenang Kejaksaan setelah Berlakunya UU No 5 Tahun 1991, Makalah Pada Temu Kaji Ilmiah Antar Praktisi Hukum Se Indonesia yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandan, 16-17 Desember 1991.

Soekanto, Soejono, dkk, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis, Bina Aksara, Jakarta, Desember 1987.

Soegandhi, R, KUHP Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Suproyoko, Unsur Kriminal Dalam Perkelahian Pelajar, Kedaulatan Rakyat, 21 Desember 1988.

Susilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995.

Vembriarto, St., Sosiologi Pendidikan, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

Wojowasito., Kamus Umum Lengkap Inggris Indonesia, Cetakan Pertama, Pengarang, Bandung, 1989.

Artikel Lainnya: