Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Kejahatan Anak dan Pelajar

(kesimpulan) Pengertian kejahatan anak yang dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah “juvenile deliquency” memiliki keberagaman. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan adalah kenakalan remaja atau sering juga dipergunakan istilah kejahatan anak. Istilah kejahatan anak di rasakan terlalu tajam. Sementara istilah kenakalan remaja sering disalah tafsirkan dengan kenakalan yang tertuangkan dalam pasal 489 KUHP.

Sementara pengertian tentang anak juga terdapat beberapa pemahaman yang berbeda. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi biasanya didasarkan atas tingkatan umur. Namun demikian adapula yang mendasarkan pada pendekatan psikososial. Pengertian anak termasuk juga remaja, karena dalam konteks hukum peristilahan remaja kurang lazim dipergunakan. Dalam perundang-undangan biasanya di sebutkan dengan istilah anak, belum dewasa (minder jarig), belum cukup umur dan sebagainya.

Pendekatan yang didasarkan atas umur terdapat berbagai variasi. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur 8-18 th, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur 8-17 th, ada pula bagian lain yang menentukan batas umur 8-16 tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 th, di Australia 8-16 th. Di Belanda di tentukan antara umur 12-18 th. Di negara-negara Asia antara lain Srilangka menentukan batas umur antar 8-16 tahun. Di Jepang antara 14-20 th.sedangkan negara-negara Asean antar lain Philipina menentukan 7-16 tahun. Di Malaysia antara 7-18 th. Singapura menentukan batas antara 7-16 th. Sedangkan di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak ditetatpkan pada usia 8-18 th.

Sementara batasan anak yang didasarkan aspek psikososial, klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa di kaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaanya. Perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu (a) Anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun. (b). Remaja dini, berusia 12-15 tahun (c) Remaja penuh, berusia 15-17 tahun. (d) Dewasa muda berusia 17-21 tahun. (e) Dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun. Masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri.

Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya, yakni: istilah kejahatan (Delinquency) menjadi kenakalan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian subyek/pelaku pun mengalami pergeseran. Ada beberapa pakar yang ahli dalam “Juvenile Deliquency” memberi definisi agak berbeda dengan definisi di atas. Bimo Walgito merumuskan arti “Juvenile Deliquency” yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan suatu kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. Sedangkan Fuad Hasan merumuskan definisi Deliquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Bertitik tolak pada konsepsi dasar inilah, maka “Juvenile Deliquency” pada giliranya mendapat pengertian “Kenakalan Remaja”. Dalam pengertian yang luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma.

Paham Kenakalan Remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan Pidana diluar KUH Pidana. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti sosial yaitu perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus. Ada pula perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila, yakni durhaka kepada kedua orang tua, sesaudara saling bermusuhan.

Paradigma kenakalan remaja lebih banyak luas cakupan dan lebih dalam bobot isinya, kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh sangat simple yaitu pencurian oleh remaja, perkelahian antar sekolah, menganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja, sikap anak yang memusuhi orang tua dan sanak saudara atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela seperti: menghisap ganja, mengedarkan pornografi dan corat-coret tembok pagar.

Secara global delinquent yang dilakukan oleh anak remaja dapat berupa berupa: delinquent sosiologis dan delinquent individual; pembagian ini berdasarkan sikap dan corak perbuatan. Dapat di pandang sebagai delinquent sosiologis apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks masyarakatnya sendiri. Dalam kondisi tersebut kebanyakan anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, atau merasa tidak berdosa walau mencuri hak milik orang lain asal bukan kelompoknya sendiri yang menderita kerugian. Sedangkan dalam delinquent individual, anak tersebut memusuhi orang baik tetangga, kawan dan sekolah atau sanak saudara bahkan termasuk kedua orang tuanya sendiri. Biasanya hubungan dengan orang tua semakin memburuk justru karena bertambhanya usia. Pada garis besarnya dari kedua bentuk delinquent ternyata delinquent sosiologislah yang sering melakukan pelanggaran didalam masyarakat. Hal ini bukan berarti delinquent individual sama sekali tidak menimbulkan keresahan didalam masyarakat.

Delinquent sosiologis dan individual bukan merupakan dua hal yang antagonis, tetapi keduanya hanya memiliki batas secara gradasi. Jika ditinjau dari bermulanya, dapat terjadi saling menunjang dan memperkembangkan. Dalam hal ini dapat dijumpai seorang anak menjadi delinquent bermula dari keadaan intern dan kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan, tetapi tidak jarang pula seorang anak menjadi delinquent justru karena meniru kawan-kawan sebayanya kemudian didukung oleh berkembang di dalam keluarga. Seorang anak yang bergaul dengan sebaya yang baik dapat menjadi delinquent karena pengaruh kehidupan keluarga, misalnya karena broken home atau quasi broken home.

Agar dapat memberikan penilaian apakah suatu perbuatan termasuk delinquent atau tidak, maka hendaklah diperhatikan faktor hukum pidana yang berlaku sebagai hukum positif serta faktor lingkungan yang menjadi ajang hidup anak remaja, yaitu: Pertama, hukum pidanalah yang merumuskan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran dan kejahatan. Jika penilaian delinquent berdasarkan faktor hukum pidana, maka konsekuensinya disetiap negara akan berbeda penilaiannya. Kedua dalam menentukan delinquent adalah norma atau kaidah-kaidah yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakat. Dalam penilaian kedua akan terjadi perbedaan penilaian antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Misalnya saja antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Kedua masyarakat tersebut memiliki norma-norma yang agak berbeda. Adat kebiasaan dan norma-norma kemasyarakatan yang hidup dan bertumbuh di desa agak berbeda dengan adat kebiasaan yang berkembang di kota secara gradasi.

Pada prinsipnya Juvenile Deliquency adalah kejahatan dan pelanggaran pada orang dewasa, akan tetapi menjadi “Juvenile Deliquency” oleh karena pelakunya adalah: anak/kaum remaja; mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Secara yuridis formal masalah “Juvenile Deliquency” telah memperoleh pedoman yang baku. Pertama-tama adalah hukum pidana yang pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal yang embrional yaitu pasal 45-46 dan 47 KUHPidana. Disamping itu KUHPerdata pun mengatur tentang “Juvenile Deliquency” terutama pasal 302 dan segala pasal yang ditunjuk dan terkait. Kondisi dualistik tersebut membawa konsekuensi logis yang berbeda di dalam sebutan, walaupun pada prinsip dasarnya sama. “Juvenile Deliquency” yang melawan kaidah hukum tertulis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “Anak Negara” dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut “Anak Sipil”.

Pengumpulan dan pencatatan data nyata mengenai kriminalitas pelanggar muda dapat dilakukan dengan baik bilamana dilakukan dengan suatu landasan berfikir tertentu. Landasan berfikir dalam menganalisis kecenderungan kriminalitas pelanggar muda dapat menggunakan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam mencari “sebab” meningkatnya kriminalitas pelanggar muda.

Masalah kriminalitas pelanggar muda sebenarnya menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma masyarakat adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (attitude) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran obyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma ini diterima dan dihayati oleh individu dalam kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang melanggar norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu yang menganggap tidak perlu untuk mentaati norma yang bersangkutan, sikap ini adalah hasil dari proses sosialisasi individu tersebut.

Jika dapat diterima tingkah laku melanggar norma dari pelanggar muda itu dientukan oleh sikapnya terhadap situasi tertentu, maka dalam usaha penanggulangan preventif diusahakan agar sosialisasi yang mengakibatkan sikap ini tidak terjadi, sedangkan usaha penanggulangan represif dilakukan agar terjadi perubahan dari sikap ini. Persoalannya dalam usaha tersebut kita tidak tahu banyak mengenai faktor yang mempengaruhi sosialisasi pelanggar muda ke arah sikap pelanggar norma tersebut, dan juga kita tidak tahu banyak mengenai cara yang efektif untuk merubah sikap pelanggar muda tadi.

Dalam masalah pelanggar muda terlebih dahulu dianalisa teori yang bertujuan mencari faktor etiologi, yang secara umum dapat dibagi dua: (a) yang mempergunakan pendekatan psikologis. (b) yang mempergunakan pendekatan sosiologis. Sebenarnya kedua pendekatan tersebut berbicara mengenai masalah yang sama dan hanya mencoba menjawab pertanyaan yang berlainan.

Pendekaan psikologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan:

  1. bagaimana kepribadian (personality) seseorang berinteraksi dengan lingkungan sehingga menghasilkan tingkah laku jahat (lihat teori motivasi).

  2. Pengalaman apakah pada seseorang akan menimbulkan kepribadian yang lebih cenderung pada tingkah laku jahat (lihat teori kepribadian). Teori-teori dengan pendekatan psikologis banyak dipergunakan dalam menganalisa data nyata dari studi kasus (case studies).

Pendekatan sosiologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan : bilamana dibandingkan bagian-bagian dari suatu sistem sosial yang satu dengan yang lain, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan (dalam angka perimbangan rate) yang ada mengenai hal-hal sebagai berikut: yaitu tingkah laku jahat sistem tersebut (dengan mencatat perbedaan yang ada dengan melihat kebudayaan dan pranatanya, bagaimana tingkah laku jahat menurut umur, jenis kelamin, suku, darah, kelas sosial dan sebagainya). Teori dengan pendekatan sosiologis ini banyak dipergunakan dalam menganalisa data nyata dari studi kriminalitas pelanggar muda sebagai sosial phenomena.

Teori dengan pendekatan sosiologik pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma disebabkan oleh “kelainan” atau kemunduran” biologik atau psikologik dari pelaku. Teori sosiologik ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain yang tidak melanggar norma. Dengan demikian penekanan teori ini terletak kepada pengetahuan dan pengertian mengenai proses belajar pelanggar muda. Dalam pemikiran ini, tingkah laku melanggar norma dipelajari seseorang dalam jangka waktu panjang dari kebudayaannya dengan bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran norma tersebut.

TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland pada dasarnya melandaskan proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan suatu yang dipelajari. Asumsi yang melandasi teori ini ialah: Criminal act occurs when asituation appropriate for it, as defined by the person, is present. Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku delinkuensi tentunya, mengajukan 9 proposisi yaitu:

  1. Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.

  2. Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also “the communication of gesture”.

  3. The principal part of the learning of criminal behaviou occurs within intimate personal group. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.

  4. When criminal behaviour is learned, the learning in cludes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of metives, drives, retionalizations and attitudes.

  5. The specific direction of motives and drives is learned fom definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies an individual is surrouded by person who invariably define the legal codes as rules to be obserbed, while in other he is surrounded by person whose definition are favorable to the violation of the legal codes.

  6. A person becames delinquent because of an excess of definitions favorabe to vitaltion of violation of law over definition unfavorable to violation of law.

  7. Differential Assocition ma vary ini fequency, duration prioity, and anti intensity.

  8. The prosess of learning criminal behaviour by association whit criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning.

  9. While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it isnot-criminal explained by those general and vallues since no-criminal behaviour is an exprssion of the same needs and values.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dari sembilan “preposisi” yang dikemukakan oleh Sutherland, yaitu (1) Teori differential association (perbedaan pergaulan) tidak perlu menunjukkan dengan siapa bergaul, fokus tersebut tergantung dari pengertian (maksud) yang memberi arti pergaulan tersebut. (2) Secara implisit batasan pengertian differential association bahwa orang yang berada dalam hal kepentingan mereka menggabungkan diri untuk menjunjung tinggi hukum atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Seseorang kemudian akan belajar atau menjauhi dari kejahatan sesuai standart budaya masyarakatnya, khususnya dengan siapa dia banyak bergaul dan lamanya pergaulan tersebut.

Namun beberapa ahli sosiologi menganggap teori “differential association” ini dalam beberapa hal kurang memuaskan, misalnya tidak bisa dipakai untuk menjelaskan kenakalan dari pelanggar muda sosiopathi, kejahatan yang bersifat “non karir” maupun kriminalitas emosional”, oleh karena itu mereka mengajukan sejumlah teori lain yang mungkin dapat benar-benar menyentuh hakekat pokok sesungguhnya.

Pertanyaan mengapa seorang anak muda tunduk pada pola tingkah laku yang dapat diterima secara sosial sedangkan anak muda yang lain tidak, mengapa seseorang tertarik pada pola tingkah laku yang secara sosial dapat diterima sedangkan yang lain menjauhinya, masih tetap menggantung tanpa jawaban yang memuaskan. Persoalan urbanisasi, kemajuan industri, lingkungan atau rumah tangga yang tidak baik, sukar diterima untuk menjelaskan sebab kriminalitas pelanggar muda karena tidak semua anak muda dalam keadaan tersebut lantas berbuat melanggar hukum atau norma sosial yang lain. Guna memberikan suatu dasar teori tentang timbulnya kriminalitas pelanggar muda dan gang-gang remaja nampaknya teori yang diajukan oleh Glaser yang dinamakan teori “differential identification” cukup dapat menjelaskan kenyataaan tersebut.

Teori tersebut mengemukakan bahwa seseorang melakukan tingkah laku jahat sejauh ia mengidentifikasi dirinya dengan orang tertentu baik yang tampil secara nyata maupun dalam bayangan belaka. Dan dari pandangan mereka tingkah laku jahat yang dilakukannya dapat diterima. Sebagai suatu teori, yang ditekankan disini adalah interaksi rasional, artinya terdapat satu pilihan dari “model”. Juga interaksi dalam diri individu itu dalam mengubah perbuatannya atas dasar ukuran dari orang yang menjadi tokoh identifikasinya. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan situasi timbulnya kriminalitas pelanggar muda dan geng remaja dengan menuruti jalan pikiran tersebut, dapat ditunjukkan bahwa salah satu diantara sekian banyak faktor yang menentukan dalam kriminalitas pelanggar muda serta geng remaja adalah karena tersedianya sejumlah orang yang dapat dijadikan identifikasi semacam itu.

“Seorang remaja mungkin mengidentifikasikan dirinya dengan seorang tokoh “hippys yang terkenal, seorang pentolan penjahat beken, terlepas apakah orang itu dikenalnya secara pribadi atau hanya melalui perkenalan tidak langsung (misalnya : melalui film atau mass media), dari pandangan siapa, sebagian atau keseluruhan wujud kriminalitas pelanggar muda tersebut memperhitungkan kriminalitasnya dapat diterima. remaja misalnya melakukan “nembak”, “narkotik”, “slebor”, melakukan kehidupan seks bebas atau sejenisnya karena ia menganggap tokoh identifikasinya tadi melakukan hal semacam itu atau setidaknya menerima perlakuan yang demikian.”

Secara umum maka teori sosiologik ini dapat pula dibagi berdasarkan penekanan pada:

  1. Aspek konflik kebudayaan yang terdapat dalam sistem sosial yang bersangkutan (terdapat konflik antara kebudayaan-kebudayaan dari berbagai kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman yang jelas menganai “benar” dan “salah”.

  2. Aspek disorganisasi sosial yang terdapat dalam daerah-daerah tertentu di mana terdapat konflik kebudayaan tadi (karena heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat setempat dan kerena itu pula tidak dapat mengkontrol anak-anaknya). Kedua-duanya juga dinamakan teori-teori kontrol, karena mencoba menerangkan gejala kriminalitas pelanggar muda berdasarkan ketiadaan kontrol atau pengendalian yang efektif dari orang tua dan masyarakat.

  3. Aspek ketiadaan norma (anomi) dalam sistem sosial dari masyarakat bersangkutan (disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan sistem sosial bersangkutan kepada warga-warga masyarakatnya untuk mencapai aspirasi tersebut. Yang penting bukan perbedaan yang miskin dan kaya, tetapi ketidakmampuan miskin untuk mengikuti sistim nilai dan norma masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya di bidang ekonomi).

  4. Aspek sub budaya (sub kultur) yang terdapat dalam kebudayaan induk (dominant kultur) masyarakat bersangkutan (dan sub budaya mana mempunyai nilai dan norma yang berbeda atau kadang-kadang malahan bertentangan dengan nilai dan norma kebudayaan induk).

TEORI ANOMI

Teori ini membedakan tiga macam aspek yang terdapat dalam setiap kebudayaan. Pertama, tujuan-tujuan dari kebudayaan tersebut, yaitu aspirasi-aspirasi yang ditanamkan oleh kebudayaan bersangkutan kepada para warganya. Kedua, norma-norma yang mengatur sarana yang secara syah dapat ditempuh para warga masyarakat untuk mencapai cita-cita mereka. Ketiga, kenyataan penyebaran dari pada sarana dan kesempatan untuk mencapai tujuan kebudayaan dengan cara yang tidak sesuai dengan norma, dinamakan cara-cara melembaga.

Sering dalam suatu masyarakat terdapat ketidakselarasan antara tujuan atau cita-cita dengan cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan frustasi atau “tekanan batin” pada para warga masyarakat yang mengalami ketidakselarasan ini. “Frustasi” ini disebabkan karena warga tersebut telah menghayati tujuan yang ditanamkan oleh kebudayaan yang bersangkutan., tetapi dalam kenyataannya cara yang tersedia tidak memberikan kemungkinan kepada mereka dalam usaha untuk mencapai cita-cita tersebut.

Di dalam setiap masyarakat selalu akan terdapat penyebaran yang tidak merata dari sarana dan kesempatan tersebut di atas menurut kelas dan kedudukan sosial. Keadaan semacam ini belum cukup untuk mengakibatkan timbulnya “frustasi”. Frustasi akan timbul pada sebagian warga masyarakat apabila kebudayaan masyarakat tersebut mencanangkan adanya kesempatan yang sama untuk semua. Padahal kenyataan dalam kehidupan inilah menimbulkan masalah. Disamping itu, kebudayaan yang bersangkutan harus pula memberi tekanan kepada tujuan atau cita-cita yang bersifat materiil (kekayaan ekonomik). Di dalam suatu masyarakat yang para warganya “tunduk” kepada struktur kelas yang ketat sedangkan setiap kelas mempunyai sendiri cita-cita sendiri yang “sesuai”, maka masalah “frustasi” ini tidak akan timbul (misalnya dalam masyarakat feodal).

“Pendapat Merton, bahwa ketidakselarasan yang menyolok dan mengakibatkan “frustasi” pada sebagian warga masyarakat, dapat menimbulkan suatu keadaan di mana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat dengan tujuan kebudayaan dan cara yang melembaga dalam kebudayaan yang bersangkutan untuk mencapai tujuan tersebut. Keadaan ini dinamakan anomi, dimana sebagian dari para warga tersebut akan cenderung untuk mengatasi masalahnya dengan melakukan beberapa bentuk penyesuaian diri yang “menyeleweng” dari norma-norma yang berlaku. Para warga dapat tunduk pada kenyataan atau menolak salah satu antara : tujuan atau cara atau menolak kedua-duanya : tujuan dan cara”.

Bentuk penyesuaian diri yang “menyeleweng” dari norma yang berlaku misalnya: keinginan merubah status kehidupan dengan mencuri; birokrasi dengan aturan yang ketat; dan penarikan diri dengan melalui alkohol dan obat bius.

TEORI SUB KEBUDAYAAN

Batasan kebudayaan mengandung di dalamnya pengertian adanya sistem nilai dan norma dalam masyarakat bersangkutan. Penghayatan subyektif dari pada nilai dan norma tertentu menentukan sikap seorang warga masyarakat dalam menghadapi suatu situasi tertentu., Dilihat dari segi kelompok masyarakat, penghayatan nilai dan norma tertentu oleh para warganya akan menentukan pola cara berfikir yang kemudian terwujud sebagai pola perilakuan kelompok masyarakat bersangkutan. Dan sikap seorang warga masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh pola cara berfikir dan pola perilakuan dari kelompok yang terdekat dengannya.

Dalam suatu masyarakat tertentu disamping kebudayaan induk akan terdapat berbagai macam ragam varian dari kebudayaan induk. Varian ini dinamakan sub kebudayaan yang pada dasarnya mempunyai nilai dan norma yang sama dengan kebudayaan induk. Akan tetapi disamping itu terdapat pula nilai dan norma yang berbeda dan atau bertentangan dengan kebudayaan induk.

Seorang warga masyarakat sangat peka terhadap sikap dan tingkah laku sesama warga sekelompoknya. Dalam teori sub kebudayaan, pada dasarnya dikemukakan pendapat bahwa pola perilakuan yang “menyeleweng” dari nilai dan norma yang dominan adalah sebenarnya “penyesuaian diri” dari warga bersangkutan terhadap nilai dan norma kelompoknya (sub kebudayaannya). Dengan demikian yang menyeleweng adalah sebagian dari nilai dan norma sub kebudayaan yang bersangkutan (berbeda atau bertentangan dengan kebudayaan induk). Para warga hanya “belajar” dari nilai dan norma kelompoknya.

TEORI NETRALISASI

Teori ini beranggapan bahwa aktifitas manusia dikendalikan pikirannya. Dengan demikian pertanyaan dasar yang dilontarkan teori ini ialah pola pikir yang bagaimanakah yang terdapat di dalam benak orang-orang baik, dalam hal tertentu berubah menjadi jahat. Pertanyaan itu sekaligus mencerminkan suatu anggapan bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu selalu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Teori netralisasi juga beranggapan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang.”Hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut”, di ikalangan banyak anak-anak delinkuen pun recognizes both the legitimacy of the dominant social order its moral rightness.

Hal yang menarik dari teori ini ialah terletak pada cara menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah prosesnya sehigga seseorang yang pada umumnya berpikir baik sampai melakukan kejahatan atau berperilaku menyimpang. Menurut teori ini orang-orang tersebut berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan adanya kecendrungan di kalangan mereka untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai (yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat) menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri.

Sykes dan Matza mengemukakan bahwa meskipun kebanyakan teori kejahatan beranggapan bahwa pelaku kejahatan atau delinkuesi, khususnya pelaku-pelaku kejahatan kelas bawah, mempunyai ciri-ciri berbeda dengan orang pada umunya. Sykes dan Matza berpikir sebaliknya, yaitu bahwa justru kesamaan-kesamaan ciri antara pelaku kejahatan dan orang kebanyakan lebih banyak kecendrungannya daripada perbedaannya. Pendapat itu didasarkan atas pengamatan mereka bahwa ternyata dikalangan para pelaku kejahatan terdapat adanya rasa malu, dan rasa bersalah, manakala mereka baru saja perbuatan jahatnya. Para pelaku kejahatan itu merupakan “orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya” (apologetis failure) dan mengikuti arus gaya hidup para pelaku kejahatan lainnya, melalui suatu proses yang disebut pembenaran kelakuannya pembenaran kelakuan itu oleh Sykes dan Matza disebut teknik netralisasi.

Lebih jauh Sykes dan Matza memerinci bentuk-bentuk atau kecendrungan penetralisasian di kalangan para pelaku kejahatn itu menjadi lima kecenderungan, yaitu:

  1. The denial of responsibility, mereka menganggap dirinya sebagai korban tekanan-tekanan sosial, misalnya kurangnya kasih sayang, pergaulan serta lingkungan kurang baik dan sebagainya.

  2. The denial of Injury, mereka biasanya berpandangan bahwa perbuatannya tidak mengakibatkan kerugian besar di masyarakat. Hal ini tampak dari bahasa ungkapan yang sering digunakan dalam hal mereka melakukan perbuatan penyimpangan, misalnya pencurian mobil diungkapkan dengan istilah “pinjem mobil” atau numpang pakai “dan sebagainya.

  3. The denial of the victims, mereka biasanya menyebut diri mereka sebagai “pahlawan” atau “the avenger”dan menganggap diri seperti “si patung”, robin hood” dan sebagainya.

  4. Condemnation of the condemners, mereka beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatan mereka itu sebagai orang-orang munafik, hipokrit atau pelaku kejahatan terselubung dan sebagainya.

  5. Appeal to higher loyality, mereka merasa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya dengan kebutuhan kelompok kecil atau minaritas dari mana mereka berasal atau tergabung, misalnya kelompok “geng” atau saudara kandung”.

TEORI KONTROL

Teori kontrol atau sering juga disebut teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.

Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para anak dan remaja, yaitu : mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat? Atau mengapa kita tidak melakukan penyimpangan? pertanyaan dasar itu mencerminkan suatu pemikiran bahwa penyimpangan bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan.. dengan demikian menurut paham ini sesuatu perlu dicari kejelasannya ialah ketaatan pada norma, dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya menjelaskan perilaku “tidak patuh norma”.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (sosial bound) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, “Bebas” melakukan penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial informasi di sini ialah sarana-sarana kontrol sosial non hukum positif atau dalam konteks masyarakat kita sarana-sarana tersebut dapat diidentikan dengan lembaga adat, suatu sistem kontrol sosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan keberlakuannya di masyarakat. Dengan demikian berarti bahwa manakala di suatu masyarakat, di mana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik lembaga kontrol sosial tersebut banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya; dan pada gilirannya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk berperilaku menyimpang. Selanjutnya Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat yaitu (a) attachment, (b) commitment, (c) involvement, dan (d) be liefs.

Attachment, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila sesorang telah menginternalisasikan norma-norma itu, maka berarti ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat itu, maka berarti ia tidak peduli dengan pandangan, pendapat serta kepentingan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, berarti ia itu tidak terikat lagi dengan norma-norma masyarakat itu. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan dengan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan perbuatan penyimpangan. Hakiki penginternalisasian norma-norma masyarakat, keyakinan atau “super ego” terkandung dalam konsep keterikatan individu pada orang lain.

Commitment, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk waktunya, tenaganya, dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat, seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang di masyarakat, berarti di dalam benak pikirannya telah terjadi proses perhitungan untung-rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku penympangan itu.

Involvement, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berfikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan. Seseorang terlihat dalam berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung di dalam kegiatan konvensional tersebut, misalnya membuat janji dengan pihak lain, terikat pada batas waktu, terikat pada perencanaan program dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berpikir apalagi melakukan penyimpangan tidak akan pernah muncul.

Beliefs, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Para pelaku penyimpangan itu umumnya mengetahui bahwa perbutannya “salah”, namun makna dan keampuhan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsyahan moral), sehingga kendor ikatan dirinya dengan tertib masyarakat kevensional dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

Apabila kemudian kerangka teori itu dikaitkan dengan gejala perilaku delinkuensi anak dan remaja perkotaan, seperti telah disinggung di muka dan sesuai pula dengan permasalahan yang diajukan dimuka, maka beberapa hal dapat dikemukakan berikut ini.

Kehidupan perkotaan yang menampakkan heterogenitas tata nilai serta perubahan sosial yang cepat, mau tidak mau dihadapi juga oleh para usia muda, dan pada gilirannya akan menimbulkan situasi ketidakpastian dikalangan mereka, baik dalam berperilaku maupun dalam menentukan masa depan mereka. Pada gilirannya tentu mengarahkan para remaja itu untuk bersikap “cuek” masa bodoh, yang penting hari ini ia “happy”esok hari masalah lain-hari ini punya hari ini, hari esok itu soal nanti, demikian kata gito rollies. Situasi demikian tentunya dapat saja mendorong para usia muda untuk mengelompokkan diri dalam salah satu pengkategorisasian pengadaptasian merton (conformity, innovator, ritualis, retreatis atau rebellion) atau membentuk sub budaya tandingan (counter sub culture) ala Albert K Cohen atau Cloward dan Ohlin (ciminal subculture, conflict subculture atau retreatis subculture) kecenderungan itu dapat pula terarah pada upaya perasionalisasian segala perilakunya, ia cenderung menetralisasikan segala perilaku penyimpangan, dan pada gilirannya menerapkan pula pola-pola pikir kearah (a) denial of responsibility, (b) denial of injury (c) denial of the victim, (d) condemnation of the condemners atau (e) appeal to higher loyality. Bentuk-bentuk penyimpangan yang tampak terlihat dalam konteks penetralisasian perilaku remaja itu misalnya penyimpangan seksual, geng-geng remaja, melawan petugas hukum, “Joy Riding” dan sebagainya.

Abudusalam, R , Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

Arief, Barda Nawawi, Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya, Bandung, 1998.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Undip, Semarang, 2000.

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Undip Semarang 1994.

Arief, Barda Nawawi, Makalah pada Seminar Nasional Polisi Indonesia III, Pusat Studi Kepolisian (PSK) FH Undip di Hotel Patrajasa, Semarang, 22-23 Oktober 1998.

Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

Duadji, Mayor (Pol) Drs. Susno, Kenakalan dan Kriminalita Remaja Ditinjau dari Segi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, makalah pada Seminar Sehari Kenakalan dan Kriminalitas dikalangan Remaja/Generasi Muda yang diselenggarakan oleh PWI Cabang Yogyakarta, 26 April 1992.

E. Reasons, Charles, Social Thought & Structure, November 1997.

Hadiman, Kamus Istilah Polri, Dislitbang, Polri, Jakarta, 1987.

Hulsman, M.L.Hc., Sistim Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Cetakan Pertama, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

Ismail, Chaerudin, Kredibilitas dan Reputasi Arahan, Pidato, Ceramah Seri II Dispen Polda Jabar, Bandung, 1998.

Jacob, T., Pendidikan Menghadapi Masa Depan, makalah pada Seminar Sehari Pendidikan dan Transformasi Budaya di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 30 Juli 1990.

Kunarto, Etika Polisi , Cipta Unggul, Jakarta, 1997.

Kusumah, Mulyana W., Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi, Prisma No. 9, 1985.

Kusumah, Mulyana W, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Armico Bandung 1994.

Kusumah, Mulyana W, Kejahatan, Penjahat dan reaksi Sosial, Alumni, Bandung, 1983.

Lamintang, PAF, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.

Moch. Anwar, Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II) Alumni Bandung 1996.

Poernomo, Bambang., Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prakoso, Joko, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung 1983.

Reasons, Charles E., Social Thought & Social Structure: Competing parading ms in Criminology an Interdiciply journal, vol. 3 no 3 .

Reksodiputro, Boy Mardjono, KUHP Sistem Bejana Berhubungan, Forum Keadilan No. 26, Desember 1990.

Sahetapy, J.E., Kejahatan Kekerasa Suatu Pendekatan Interdisipliner, cetakan Pertama, Sinar jaya, Surabaya, 1983.

Sahetapy, J.E., dan B. Mardjono Reksodiputro, SH, MA., Paradoks Dalam kriminologi, cetakan kedua, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

Singgih, Tugas dan Wewenang Kejaksaan setelah Berlakunya UU No 5 Tahun 1991, Makalah Pada Temu Kaji Ilmiah Antar Praktisi Hukum Se Indonesia yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandan, 16-17 Desember 1991.

Soekanto, Soejono, dkk, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis, Bina Aksara, Jakarta, Desember 1987.

Soegandhi, R, KUHP Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Suproyoko, Unsur Kriminal Dalam Perkelahian Pelajar, Kedaulatan Rakyat, 21 Desember 1988.

Susilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995.

Vembriarto, St., Sosiologi Pendidikan, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

Wojowasito., Kamus Umum Lengkap Inggris Indonesia, Cetakan Pertama, Pengarang, Bandung, 1989.

Artikel Lainnya: