Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance Minimalisasi Fraud pada Perbankan

(kesimpulan) Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal di sini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dari tindakan jahat tersebut si pelaku memperolah manfaat dan merugikan korbannya secara finansial. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (i) tindakan, (ii) penyembunyian dan (iii) konversi. Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku menyembunyikan kecurangan tersebut dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. Selanjutnya setelah perbuatan pencurian dan penyembunyian dilakukan, pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut.

Pada dasarnya terdapat terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan ekternal dalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemeritah dan lainnya. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Association of Certified Fraud Examination (ACFE-200) mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu (i) kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud), kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini bersifat finansial atau kecurangan non finansial, (ii) penyalahgunaan aset (asset misappropriation), penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “kecurangan kas” dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya”serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursment), (iii) korupsi (corruption), korupsi dalam konteks ini adalah pertentangan kepentingan (conflic of interest), suap (bribery), pemberian ilegal (illegal gratuity) dan pemerasan (economic extortion).

Internal Fraud menurut Bank Indonesia adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempangaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratrus juta rupiah).

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (corporate governance framework). Perusahaan membutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama terkait dengan manajemen internal perusahaan yang bersangkutan. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan value perusahaan. Penerapan GCG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan.

Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan corporate governance di perusahaan-perusahaan publik secara sehat telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan. Sistem corporate governance yang baik tidak hanya memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada pihak stakeholder. Dengan adanya sistem tersebut, perusahaan bisa memberikan keyakinan kepada pihak-pihak tersebut atas perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Kajian ADB menunjukkan beberapa faktor penyebab krisis keuangan di Indonesia, yaitu: Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan; Kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan; Ketiga, rendahnya transparansi pelaksanaan merger dan akuisisi perusahaan; Keempat, terlalu tingginya pendanaan eksernal; dan Kelima, tidak memadainya pengawasan oleh para kreditor. Dampak dari krisis tersebut pada sektor perbankan sangat buruk sekali. Untuk itu, Good Corporate Governance pada sektor perbankan sangat penting diterapkan.

Undang-Undang Perbankan secara prinsip juga mengatur aspek GCG, seperti Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Governace structure yang terdiri atas, Pertama, peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif bank dalam kegiatan pengelolaan bank. Kedua; independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan anggota dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, dalam standar penerapan fungsi internal audit bank, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada. Governance process terdiri atas manajemen risiko dan pengendalian internal. Implementasi manajemen risiko mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko. Governance outcome, Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain transparansi mengenai kondisi keuangan bank dan peningkatan peran auditor eksternal. Bank diwajibkan mengungkapkan non-performing loan, pemegang saham pengendali dan afiliasinya serta praktek manajemen risiko dalam laporan keuangan.

Sangat penting sekali diterapkan pada bank mengingat dampak krisis di sektor perbankan sangat buruk sebagaimana terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Penerapan GCG mengingat bank merupakan lembaga kepercayaan yang operasionalnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha. Untuk itu bank harus beroperasi secara baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam beroperasi secara baik tersebut, bank membutuhkan adanya pelaksanaan GCG.

Penerapan Good Corporate Governance di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat (sangat baik atau baik) sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil.

Tata kelola perusahaan (corporate governance) yang buruk dapat menyebabkan terjadinya fraud sebagaimana yang terjadi pada beberapa bank di Indonesia. Fraud yang terjadi menyebakan kerugian pada bank yang bersangkutan sehingga bank tersebut ditutup atau dilikuidasi diantaranya Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali yang dilikuidasi pada tahun 2004 dan Bank Global yang dilikuidasi pada bulan Januari 2005.

Penutupan atau likuidasi bank tersebut sangat merugikan stakeholder antara lain pemerintah dan investor. Akhir-akhir ini juga masih dijumpai adanya fraud pada beberapa bank, antara lain terjadinya kredit fiktif pada Bank BNI KC Makassar sebesar Rp.27 miliar dan pada Bank Jabar sebesar Rp.9,2 miliar. Selain itu, berdasarkan laporan triwulanan Bank Indonesia kepada DPR pada triwulan IV tahun 2006 sampai dengan triwulan II tahun 2008, jumlah kasus tindak pidana perbankan (tipibank) yang dilaporkan kepada Bank Indonesia jumlahnya cukup besar, yaitu pada Tahun 2006 sebanyak 163 kasus, tahun 2007 (triwulan II sampai dengan Triwulan IV) sebanyak 94 kasus dan tahun 2008 (sampai dengan Juni) sebanyak 73 kasus. Penyebab terjadinya fraud pada bank, antara lain belum adanya penerapan Corporate Governance secara sangat baik atau baik pada bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia telah mewajibkan bank untuk menerapakan GCG secara baik, namun demikian berdasarakan dalam laporan triwulanan BI tersebut jumlah fraud bank cukup besar. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap kualiatas penerapan GCG dan fraud yang terjadi pada bank umum.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Good Corporate Governance adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. Corporate Governance diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan antara lain untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Bank Indonesia mengartikan GCG adalah tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Tujuan utama dari Good Corporate Governance adalah: (i) melindungi hak dan pentingan pemegang saham, (ii) melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham, (iii) meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, (iv) meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan (v) meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Prinsip-prinsip Corporate Governance yang diterbitkan oleh OECD mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan Good Corporate Governance secara efektif (ensuring the basis for an effective corporate governance framework), (ii) Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan (the rights of shareholders and key ownership functions), (iii) perlakuan yang adil terhadap pemegang saham (the equitable treatment of shareholders), (iv) Peranan the stakeholders dalam corporate governance (the role of stakeholders in corporate governance), (v) Prinsip mengungkapkan informasi perusahaan secara transparan (disclosure and transperancy), dan (vi) Tanggung jawab Dewan Pengurus (the responsibilities of the board).

Tiga unsur penting dalam corporate governance yaitu:
1. Fairness (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan investor. Prinsip keadilan ini harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi, hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menjamin keamanan, metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris dan dewan direksi serta memperoleh pembagian keuantungan perusahaan.
2. Transperancy (transparan), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Kerangka Corporate Governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang disampaikan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan. Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan usaha yang baik maka diperlukan berbagai perangkat pendukung yang salah satunya adalah Komite Audit.
3. Accountability (Akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam two Tiers System). Akuntabilitas menrupakan salah satu solusi pokok untuk mengatasi Agency Problem yang timbul antara pemegang saham dan manajemen atau manajemen dengan stakeholders (karyawan, kreditor dan lainnya). Masing-masing organ perusahaan sudah semestinya mengetahui dan menyadari sepenuhnya hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi sistem internal, check and balance yang mencakup praktek-praktek audit yang sehat. Dengan demikian akuntabilitas akan tercapai dengan terciptanya pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris dan direksi.

Menurut Bank Indonesia, pelaksanaan Good Corpoate Governance pada industri perbankan berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keerbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaanya berjalan efektif. Ketiga, pertanggung jawaban (resposibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut, paling kurang diwujudkan dalam; (i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, (ii) kelangkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, (iii) penerapan fungsi kepatuhan, Internal Audit dan auditor eksternal, (iv) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, (v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, (vi) rencana strategis bank, (vii) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Governance structure adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan yakni: (a) Pemilik/ Pemegang Saham, (b) Pengawas/Komisaris, dan (c) Pengelola/Direksi/ anajemen. Struktur corporate governance sebuah korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain teori korporasi yang dianut. Ada beberapa teori yang telah dikembangkan mengenai korporasi, diantaranya yang paling terkemuka adalah agency theory dan stewardship theory. Kedua teori tersebut merupakan turunan dari entity theory yaitu teori korporasi yang telah mengasumsikan terjadinya pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik ekuitas (owner’s) dengan bisnisnya (perusahaan). Agency theory dan stewardship theory merupakan landasan model teoritis yang paling berpengaruh terhadap struktur corporate governace berbagai perusahaan di seluruh dunia.

Agency theory menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (pricipal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent/direksi/manajemen). Agency theory memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen. Dalam agency theory memisahkan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan sehingga terciptanya check and balances dalam korporasi. Namun demikian terdapat kelemahan apabila tidak terjadi check and balances yang wajar sehingga interaksi antara pengawas dan eksekutif terganggu. Akibatnya pengambilan keputusan menjadi tidak efektif karena terjadi pertentangan antara eksekutif dan pengawas.

Stewardship theory menjelaskan hubungan antara pemilik/pemegang saham dengan manajemen yang menekankan konsekuensi yang bermanfaat pada shareholders return bila otoritas bersifat fasilitas melalui penyatuan puncak pimpinan manajemen (Direktur Utama) dengan pimpinan organ pengawasan (Komisaris Utama). Peran ganda Direktur Utama (Dirut) dengan Komisaris Utama (Komut) akan meningkatkan efektifitas dan hasil yang diperoleh, serta mengutamakan superior return kepada shareholders dari pada pemisahan peran Dirut dan Komut. Di perusahaan yang mengadopsi stewardship theory peran Dirut dan Komut akan dipegang oleh individu yang sama (dalam one-tire board system disebut CEO duality).

Mayoritas perusahaan besar di Amerika Serikat (AS) memiliki Dirut yang sekaligus juga Komut. Penyatuan fungsi eksekutif dengan fungsi pengawasan akan menciptakan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian terdapat kelemahan yaitu manajemen cenderung melindungi kepentingan sendiri dalam hal terjadi hubungan fundamental antara manajemen dengan pemegang saham terganggu. Dalam kasus ini manajemen tidak independen lagi karena kemakmuran perusahaan di masa yang akan datang dipandang tidak bermanfaat bagi mereka secara pribadi.

Teori agensi dan teori kepemilikan banyak berhubungan dengan proses pembentukan governance sistem sebuah perusahaan yang akan menjembatani adanya pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola di dalam suatu perusahaan. Pemisahan tersebut khususnya dalam hal tugas, wewenang dan fungsi lainnya. Pemisahan tersebut menyebabkan fungsi masing-masing menjadi jelas. Dalam hal ini pemilik mengharapkan aset yang diinvestasikan dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan laba. Sedangkan pengelola akan menjaga setiap aset yang dikelolanya dan mempertanggungjawabkan kepada pemilik atau pemegang saham.

Secara lebih spesifik struktur governance harus didesain untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi secara bertangunga jawab dan terkendali. Penekanan pengendalian di dalam kaitan ini menjadi sangat krusial karena governance berhubungan dengan jawaban pertanyaan “who control whom“ yang muncul dari pentingnya pemisahan antara pihak yang mengambil keputusan (decision making dengan pihak yang mengontrol keputusan tersebut (decision control). Pada dasarnya struktur governance ditentukan oleh undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas. Struktur governance di Indonesia menganut sistem hukum the French civil-law tradition yaitu menerapkan bentuk dual board (two-tier board) di dalam struktur governance. Struktur governance utama dalam model ini terdiri dari: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (2) Dewan Komisaris (supervisory board), dan (3) Dewan Direksi (management board). RUPS merupakan organ tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.

Governance process membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ tersebut. Meskipun pada dasarnya governance process dipengaruhi oleh governance structure, mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ korporasi dapat dapat menyimpang dari struktur yang ada. Mekanisme governance dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut. Tegasnya, mekanisme governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya system governance dalam sebuah organisasi.

Dalam konteks pengendalian, dikenal adanya mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme pengendalian ekternal biasa disebut dengan mekanisme pasar di dalam mengendalikan perusahaan. Fungsi kontrol pengendalian dilakukan oleh kompetisi pasar sebagai instrumen corporate governance di dalam mendisiplinkan manajemen. Pasar akan menilai kinerja manajemen perusahaan yang dicerminkan dari naik turunnya harga saham perusahaan pada pasar modal. Penurunan harga saham akan mengisyaratkan perlu penggantian manajemen.

Mekanisme pengendalian intern meliputi perangkat pengendalian dari sudut proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan tersebut terdiri dari inisiasi, ratifikasi, implementasi dan monitoring. Fungsi kontrol yang melibatkan fungsi ratifikasi dan monitoring harus dipisahkan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris harus difungsikan secara efektif, mengingat Dewan Komisaris sebagai perantara antara pemegang saham (RUPS) dan manajemen (Direksi). Selanjutnya Dewan Komisaris diharapkan mampu menjadi jembatan diantara keduanya. Untuk itu Dewan Komisaris dapat difungsikan sebagai sistem peringatan dini di dalam berfungsinya mekanisme kontrol.

Untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada beberapa komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris dapat memperhatikan secara khusus cara pengelolaan perusahaan yang baik oleh manajemen. Komite-komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi atau Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit. Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota-anggota komite tersebut diisi oleh aggota komisaris independen.

Komite Audit memiliki tugas dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI). Pada umunya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu: (a) Laporan keuangan, (b) tata kelola perusahaan, dan (c) pengawasan perusahaan. Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang: (a) kondisi keuangan, (b) hasil usahanya, dan (c) rencana dan komitmen jangka panjang. Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah: (a) merekomendasikan auditor eksternal, (b) memeriksa hal-hal yang terkait dengan penunjukkan auditor eksternal, (c) menilai kebijakan akuntansi da keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan, dan (d) meneliti laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan paruh tahun, laporan tahunan dan opini auditor serta management letters.

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: (a) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Internal Audit, (b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, (c) keseuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, (d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Internal Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Untuk disampaikan kepada RUPS.

Kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance bank dicerminkan dari peringkat penilaian pelaksanaan Good Corporate Goernance. Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan untuk menilai pelaksanaan Good Corporate Governance pada bank umum. Penilaian tersebut menghasilkan beberapa peringkat pelaksanaan Good Corporate Governance bank. Menurut Bank Indonesia (2007), penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan di Indonesia, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance yang terdiri dari:

  1. Pelaksanaan tugas dan tangggung jawab Dewan Komisaris
  2. Pelaksanaan tugas dan tangung jawab Direksi
  3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
  4. Penanganan benturan kepentingan
  5. Penerapan fungsi kepatuhan bank
  6. Penerapan fungsi audit intern bank
  7. Penerapan fungsi audit ekstern
  8. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
  9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
  10. Transparansi kondisi keuangan dan non keangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
  11. Rencana strategis bank

Adapun penilian peringkat pelaksanaan GCG bank dilakukan sebagai berikut:

  1. Dari masing masing faktor tersebut diturunkan ke dalam sub faktor/kriteria untuk penilaian faktor untuk menetapkan nilai peringkat pada masing-masing faktor
  2. Melakukan pembobototan untuk masing-masing faktor tersebut dengan mengunakan persentase pembobotan
  3. Nilai akhir dari masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil peringkat dari masing-masing faktor
  4. Penetapan Nilai Komposit dilakukan dengan menjumlahkan Nilai akhir dari 11 (sebelas)
  5. Melakukan klasifikasi peringkat komposit pelaksanaan Good Corporate Governance bank

Alijoyo, Antonius dan Zaini, Subarto, 2004 Komisaris Independen, Penggerak Prakteik GCG di Perusahaan, Edisi Pertama, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Internal Audit Bank Umum.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tangal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.

Bank Indonesia, Surat Edaran No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Darmawati, Deni, 2006, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Good Corporate Governance, Makalah yang disampaikan pada Konvensi Nasional Akuntansi di Padang, 23-26 Agustus 2006.

Darmawati, Deni, Khomsiah dan Rika Gelar Rahayu, 2005, Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, Jurnal Riset Akuntansi 8 (jan): 65-81.

Darmawati, Deni, FCGI, Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan), Jakarta.

Khairandy, Ridwan dan Malik, Camelia, 2007, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3.

Messier Jr, W.F., Glover, S.M, dan Prawitt D.G., 2006, Auditing & Assurance Services A Systematic Approach, Jasa Audit dan Assurance, pendekatan sistematis, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.

Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan, 2007, Pengaruh Corporat Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan di Indonesia, Simposium Nasinal Akuntansi, Makassar, 26-28 Juli 2007.

Sutoyo, Siswanto dan Aldridge, E. John, 2005. Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat, Edisi Pertama, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.

Syakhroza, Akhmad, 2005, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sawyer, L.B., Dittenhofer, M.A., dan Scheiner, J.H., 2005, Sawyers’s Internal Auditing, Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat.

Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan, 2008, Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, Edisi Permata, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.

Santara Setyapurnama, Yudi dan Norpratiwi, A.M. Vieny, 2007, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Edisi Agustus 2007, Surakarta: FE UNS.

Toha, Akhmad, 2004, Efektivitas Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kajian Ekonomi dan Keuangan , Vol. 8, No. 3.

Ujiyantho, Muh. Arief dan Pramuka, Bamabng Agus, 2007, Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (studi pada perushaan go publik sektor manufaktur), Simposium Nasinal Akuntansi, Makassar, 26-28 Juli 2007.

Wilopo, 2006, Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Konvensi Nasional Akuntansi di Padang, 23-26 Agustus 2006.

Artikel Lainnya: