Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)

Aspek Aspek Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

(kesimpulan)

Aspek Hukum Administratif

Pemberian sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Sanksi administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan, dengan ancaman administratif.

Upaya penegakan hukum melalui sanksi administratif dapat dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan perijinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Sanksi-sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan perusahaan dan pencabutan ijin melalui proses teguran, akan tetapi temyata ketentuan yang mengatur jenis sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan lingkungan di Indonesia masih lemah dan bahkan sedikit sekali peraturan yang mencantumkan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar. Peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengandung prosedur administratif dalam proses pengambilan keputusan administrasi negara adalah:

  1. Ordonansi Gangguan (HO) Stb.1926 No.226. Pasal 5 ayat (3). Akan tetapi dalam praktek peran serta yang diatur dalam Pasal dan ayat tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh yang berkepentingan.

  2. Pasal 22 ayat (1) PP 27/99 ini mengatur tentang kewajiban membuat analisis dampak lingkungan (AMDAL). Sedangkan dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan bahwa dokumen-dokumen AMDAL bersifat terbuka untuk umum. Selanjutnya ayat (3) mencantumkan bahwa sifat keterbukaan sebagaimana dimaksud adalah peran serta masyarakat sebagaimana dalam Pasal 17 dan Pasal 18 PP Nomor 51 Tahun 1993, sebelum kepastian tentang pemberian ijin terhadap rencana kegiatan diberikan.

Aspek Hukum Perdata

Apabila terjadi pencemaran lingkungan, sehingga lingkungan tidak lagi dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, maka kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan putusnya rantai makanan atau putusnya siklus ekologi yang penting bagi penunjang kehidupan. Jadi dalam kasus lingkungan kepentingan umumlah yang dirugikan.

Kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang dampaknya besar dan penting terhadap lingkungan hidup, atau menghasilkan limbah yang berbahaya, pihak pelakunya bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Masalah lingkungan berpotensi terjadi sengketa lingkungan, khususnya di tingkat daerah harus mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kemitraan dengan memperhatikan mekanisme kesepakatan tim tiga pihak (korban, pelaku, dan pemerintah) sesuai dengan ketentuan dalam UUPLH. Ini berarti sengketa lingkungan diharapkan dapat diselesaikan dengan proses negosiasi berdasarkan musyawarah sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Masalah pokok sengketa lingkungan dalam arti hukum perdata meliputi:

  1. Hak menggugat (ius standi);

  2. Proses pembuktian yang mencakup: beban pembuktian; pembuktian hubungan sebab akibat; saksi ahli; peran laboratorium; metoda analisis laboratorium;

  3. Asas tanggung jawab dan tata cara meneliti bentuk, jenis jumlah kerugian serta beaya pemulihan.

Aspek Hukum Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat sering disebut sebagai kebijakan/politik kriminal. Politik Kriminal diberikan dalam tiga pengertian, yaitu:

  1. Dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

  2. Dalam arti luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

  3. Dalam arti paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.



Penegakan norma-norma sentral dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir atau utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat“.

Marc Ancel menyatakan, bahwa modern “criminal science” terdiri dari tiga komponen: “Criminology”, “Criminal Law” dan “Penal Policy“. Dikemukakan, bahwa “Penal Policy” mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Ketentuan UUPLH tindak pidana lingkungan hidup dapat dibedakan antara tindak pidana lingkungan hidup yang bersifat mandiri, dan tindak pidana yang terkait dengan izin. Tindak pidana yang bersifat mandiri merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu unsur kausalitas harus dibuktikan terlebih dahulu, misalnya matinya ikan, rusaknya tanaman, menimbulkan orang sakit, mati dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana yang terkait dengan ijin adalah tindak pidana yang terlebih dahulu melanggar ketentuan dalam izin usaha dan atau kegiatan.

UUPLH menyebutkan sistem pembuktian formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu “untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan adanya ketentuan yang demikian pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat dinyatakan bersalah tanpa perlu membuktikan akibat dari perbuatannya.

Dalam kenyataan praktek, tindak pidana lingkungan hidup untuk sebagian dilakukan oleh korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain maka ancaman pidana diperberat dengan sepertiga. Pidana lingkungan hidup ini juga menjatuhkan tindakan tata tertib baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

PUSTAKA

A. Mulder dalam buku Kebijakan Hukum Pidana oleh Barda Nawawi Arief, 1995.

Adamson Hoebel. 1967. The Law of Primitif Man. Cambridge Mass: Harvard University Press.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang, BP Undip, 1995.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, 1997.

Bina Mitra Polda Jateng. Strategi Pembangunan Community Police. Semarang. 2004

Fadil M. Nurdin. Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial. Bandung: Angkasa. 1990.

Francis Fukuyama. Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Yogyakarta: Qalam. 2002

Lawrence Friedman. Legal System: A Sosial Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation. 1975.

Silalahi Daud. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dengan Referensi Khusus Putusan Hakim. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 1994.

Silalahi Daud. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata). Jakarta: Mahkamah Agung RI. 1994.

Soemitro Ronny Hanutijo. Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum. Semarang: CV. Agung. 1989.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1990

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1986.

Artikel Lainnya: