KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Monday, May 25, 2009

Demokrasi

(kesimpulan) Istilah "demokrasi" berasal dan bahasa Yunani, yang terdiri atas dua pokok kata yaitu "demos" yang berarti rakyat, dan "cratos" yang berarti memerintah. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Di Athena., kata dernokrasi digunakan untuk menunjukkan pada "government by the many" (pemerintahan oleh orang banyak), sebagai lawan dan "government by the fee (pemerintahan oleh sekelompok orang).

Istilah demokrasi dalam kamus Istilah Hukum Pockema Andreae diartikan, "democratie" demokrasi, pemerintahan rakyat; bentuk pemerintahan yang memberikan hak-hak ikut berbicara kepada yang diperintah oleh yang memerintah, pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dilakukan oleh wakil rakyat yang dipilih. Sementara itu dalam kamus Dictionary Webters pengertian demokrasi adalah, pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas.

Hal senadapun disampaikan Jimly Assiddiqie yang menyatakan bahwa, dalam suatu negara demokrasi, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dari rakyat maksudnya bahwa mereka yang duduk sebagai penyelenggaraan negara atau pemerintah harus terdiri dan seluruh rakyat itu sendiri atau yang disetujui atau didukung oleh rakyat. Oleh rakyat maksudnya bahwa penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan dijalankan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat atau yang mewakili rakyat. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Arend Lijphard, bahwa untuk rakyat maksudnya pemerintahan dijalankan atau berjalan sesuai dengan kehendak rakyat (government in accordance with the people's preferences).

Demokrasi berakar pada teori kedaulatan rakyat yang dapat dirumuskan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara adalah rakyat. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama atas dasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Jadi, sangat tepat kiranya demokrasi diberikan rumusan yang singkat, padat, dan populer sebagai "a government of the people, by the people, for the people”. Robert A. Dahl, dalam hal ini mengemukakan bahwa dengan demokrasi akan memberikan kesempatan-kesempatan untuk: pertama, partisipasi yang efektif, kedua, persamaan dalam memberikan suara, ketiga, mendapatkan pemahaman yang jernih, keempat, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; kelima, pencakupan orang dewasa.

Dari pemahaman di atas, kiranya dapat diberikan pemahaman terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi yaitu, pertama, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kedua, orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Ketiga, kekuasaan untuk mengatur dalam bentak aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian warga negara dewasa dari suatu negara. Berdasarkan pada tiga ciri-ciri tersebut, maka suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakekat, proses dan tujuan dari demokrasi.

Hal itu sesuai dengan pendapat Dahlan Thaib yang menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi proses pembuatan kebijaksanaan atau keputusan politik merupakan keseimbangan dinamis antara prakarsa pemerintah (supra struktur politik) dengan partisipasi aktif rakyat (infra struktur). Keikutsertaan rakyat sebagai infra struktur dalam proses pengambilan keputusan memang hanya terdapat dalam negara yang berlandaskan sistem demokrasi.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, bahwa dalam yang berlandaskan paham demokrasi, selalu dilandasi oleh suatu sistem yang memberi jaminan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Untuk maksud tersebut C.F. Strong menyatakan "A system of government in wich the majority of the grown members of political community participate through a method of refresentation which secures that the government is ultimately responsible for its actions to that majority. In other words, the comtemporary constitutional state must be based on a system of democratic representative which guarantees the sovereignity of the people.

Suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan perkataan lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.

Dari berbagai pengertian tersebut terlihat bahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral (government or rule by the people), di mana kekuasaan pemerintahan negara atau keputusan-keputusan politik dilakukan oleh rakyat atau atas kemauan rakyat atau golongan yang memerintah dan melalui wakil yang dipilih akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada rakyat.

Demokrasi yang telah diperbicangkan selama ribuan tahun ternyata dalam praktek mengalami pergeseran-pergeseran konseptual. Pergeseran-pergeseran ini dapat mengikat konsep demokrasi sendiri seringkali bersinggungan dengan persepsi dan budaya dan setiap negara yang mempraktekan demokrasi.

Sejalan dengan pandangan ini, Sotjipto Wirosarjono mengemukakan bahwa tatkala hendak merumuskan norma demokrasi itulah ditemukan keberagaman. Dimensi tempat dan waktu memberi warna beragam antara pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di satu situasi dan kondisi dengan situasi dan kondisi sosial budaya lainnya. Demokrasi di Amerika Serikat lain normanya apabila dibandingkan dengan demokrasi di Jepang. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di India berbeda norma dan aturannya dengan yang ditemui di negara-negara Skandanavia. Walaupun demikian, tentu ada norma baku yang harus ada di mana saja dan kapan saja, supaya ia tetap mencerminkan semangat etis demokrasi yaitu pertanggungjawaban kepada rakyat (public accountability) dan kaidah contestability yaitu kesiapan untuk menjawab pertanyaan atau ujian kesahihan atas segala perbuatan konstitusionalnya. Tujuan, dasar dan landasan tindakan atas nama rakyat siap diuji, apakah ia cermin kehendak bersama, atau atas nama kepentingan lain daripada kehendak dan kesadaran etis rakyatnya.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa ada bermacam-macam atribut demokrasi yaitu; demokrasi konstitusional, demokrasi parlernenter, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Hal itu terangkum pula dan pengamatan Sri Soemantri, yang menyatakan bahwa sekarang ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak berazaskan demokrasi. Meskipun arti yang diberikan kepada demokrasi tersebut tidak sama, namun setiap negara akan selalu mengatakan bahwa negaranya berdasarkan pada azas-azas demokrasi.

Mochtar Masoed mengemukakan pendapatnya bahwa demokrasi ada dua, yakni demokrasi mayoritas (majoritarian democracy) dan demokrasi konsensus (consencus democracy). Demokrasi mayoritas adalah demokrasi yang berdasarkan pada kekuasaan politik mayoritas (concentrated and unrestricted polical power of the majority), sedangkan demokrasi konsensus adalah demokrasi yang didasarkan pada pembatasan dan pembedaan kekuasaan (power dispersion and limitation).

Sementara Afan Gaffar mengemukakan pendapat dari pandang ilmu politik tentang tipe-tipe demokrasi. Dalam Ilmu Politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi, yakni; Pertama, demokrasi normatif, artinya demokrasi hanya dipahami secara normatif; dan Kedua, demokrasi empirik, yang mengandung arti demokrasi yang didasarkan pada pemahaman secara empirik (prosedural democracy).

PUSTAKA

Anonimous, What is Democracy, United State Information Agency, 1999.

Arend Lijphard, Democracies, Yale University Press, New Haven and London, 1984.

Bangir Mana, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum UII & Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1991.

Harris G. Warren et.al. Our Democracy at work 2nd Dition, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, USA, 1967.

Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1977.

Jimly Assiddiqie, gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.

N.E. Algra, et.al. Kamus Istilah Hukum Pockema Andrear, Belanda-Indonesia, Binacipta, 1983.

Robert Dahl, Democracy, Yale University Press, USA, 1998.

Samuel P. Hutington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Asril Marjohan, (Penj.), Cetakan Kedua, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, 1995.

Sotjipto wirosardjono, Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara, dan Rakyat, Mizan, Bandung, 1995.

Artikel Lainnya: