KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Tuesday, May 12, 2009

Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

(kesimpulan) Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai landasan diideal negara. Konstitusi merupakan general agreement seluruh warga negara, sehingga kepentingan bersama dapat dilindungi melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara tersebut.

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perjuangan perlindungan hak asasi manusia selalu terkait dengan perkembangan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang merupakan ajaran konstitusionalisme. Magna Charta (1215) dan Petition of Rights (1628) adalah momentum perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan kekuasaan raja oleh kekuasaan parlemen (house of commons).

Perjuangan yang lebih nyata dalam Bill of Rights oleh Raja Willem III pada 1689 sebagai akhir dari pergolakan politik “the Glorious Revolution”, bentuk kemenangan parlemen atas raja, juga aksi kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan selama enam puluh tahun lamanya. Selanjutnya, gagasan tentang hak-hak asasi manusia banyak dipengaruhi pula oleh pemikiran-pemikiran John Locke dan Jean Jacques Rousseau.

John Locke dan Thomas Hobbes mengembangkan teori perjanjian masyarakat dengan istilah kontrak sosial (contract social). Jika teori Thomas Hobbes dengan monarki absolut, maka teori John Locke dengan monarki konstitusional. Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "homo homini lupus, bellum omnium contra omnes". Manusia tak ubahnya bagaikan binatang buas dalam legenda kuno yang disebut ‘Leviathan’. Keadaan seperti itulah menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa, sehingga pandangan Hobbes mengarah kepada pembentukan monarki absolut.

Sebaliknya, John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individu kepada penguasa. Yang diserahkan, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. John Locke membagi proses perjanjian masyarakat tersebut dalam dua macam, yang disebutnya sebagai ”Second Treaties of Civil Government”:

  1. Instansi pertama (the first treaty) adalah perjanjian antara individu dengan individu warga yang ditujukan untuk terbentuknya masyarakat politik dan negara. Instansi pertama ini sebagai “Pactum Unionis” berdasarkan anggapan: "Men by nature are all free, equal, and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power another, without his own consent, which other men to join and unite into a community for their comfortable, stafe and peaceable, living one amongst another. . . .".

  2. Instansi kedua sebagai “Pactum Subjectionis” Locke melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antar individu (pactum unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dan karena setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan yakni life, liberty serta estate, maka adalah logis jika tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada masing-masing individu.

Kemudian dalam Declaration of Independence Amerika Serikat yang pada 4 Juli 1776 disetujui Congress yang mewakili 13 negara. Kalimat kedua dari Declaration of Independence tersebut: “We hold these truth to be self evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the persuit of happiness. That, to secure these rights, government are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed”. Deklarasi yang muncul karena rakyat Amerika Serikat sebagai imigran merasa tertindas oleh pemerintahan kolonial Inggris.

Bangsa Perancis pada abad ke 17-18 yang dipimpin oleh pemerintahan raja yang bersifat absolut, menarik pemikiran Montesquieu (1748) dengan teori “Trias Politica”. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi dalam tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang harus dipisahkan baik dari segi organ maupun dari fungsi. Pemisahan sangat penting untuk mencegah bertumpuknya semua kekuasaan di tangan satu orang. Dengan terpisahnya kekuasaan negara dalam tiga badan yang mempunyai tugas masing-masing dan tidak boleh saling mencampuri tugas yang lain, maka dapatlah dicegah terjadinya pemerintahan yang absolut.

Sementara itu, Jean Jacques Rousseau menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Ketika itu, merebak ketidakpuasan kaum borjuis dan rakyat kecil terhadap raja, yang menyebabkan Raja Louis XVI memanggil Etats Generaux untuk bersidang pada 1789. Namun kaum borjuis menyatakan diri sebagai "Assemble Nationale" (Dewan Perwakilan Rakyat) yang mewakili seluruh bangsa Perancis. Pada 20 Juni 1789 mereka bersumpah untuk tidak bubar sebelum Perancis mempunyai konstitusi. Selanjutnya, Assemble Nationale tersebut menyatakan dirinya sebagai Badan Konstituante. Pada 26 Agustus 1789 ditetapkanlah "Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara" (Declaration des droit de l'homme et du citoyen), kemudian pada 13 September 1789 lahirlah Konstitusi Perancis yang pertama.

Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence Amerika Serikat, terutama jasa La Fayette yang membawa salinan naskah deklarasi tersebut. Pada waktu Perancis menyusun Declaration des droit de l'homme et du Citoyen (1789), Declaration of Independance Amerika Serikat (1776) itu banyak diadopsi. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya deklarasi tersebut banyak ditiru pula oleh negara-negara Eropa.

Naskah Declaration of Independence Amerika Serikat (1776) dan Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen Perancis (1789) sangat berpengaruh dan merupakan peletak dasar bagi perkembangan universal perjuangan hak asasi manusia. Kemudian disusul oleh The Universal Declaration of Human Rights pada 1948, yang menjadi acuan bagi negara demokrasi yang menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Kejadian lain yang juga berpengaruh yaitu kekalahan pemerintahan ditaktor dan fascist Jerman, Italia, dan Jepang pada Perang Dunia ke-II dengan kemenangan di pihak Sekutu, sehingga melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakatilah suatu Universal Declaration of Human Right di Paris pada 1948. Kemudian pada 1966, PBB melahirkan Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan Budaya) dan Covenant on Civil and Political Rights (Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik). Kedua covenant tersebut sebagai peraturan pelaksanaan atas naskah pokok Universal Declaration of Human Rights.

Sesuai dengan perkembangan hak-hak asasi manusia dalam berbagai instrumen hukum internasional yang diadopsikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa:

  1. Universal Declaration of Human Rights, 1948

  2. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948

  3. International Convention on the Eliminationof All Forms of Racial Discrimination, 1965

  4. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 1966

  5. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966

  6. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979

  7. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment, 1984

  8. Convention on the Rights of the Child, 1989.

Selain itu, ada pula beberapa instrumen hak asasi manusia yang bersifat regional seperti instrumen tambahan di negara-negara Eropa (European Human Rights Instruments) adalah:

  1. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950 beserta 13 protokol tambahan

  2. European Social Charter (1961) sebagaimana telah diubah pada tahun 1991 dan 1996, dengan protokol tambahan pada tahun 1988 dan 1995

  3. European Convention for the Prevention of Torture and Other Inhuman and Degrading Treatment (1987)

  4. Final Act of Helsinki (1975) and Follow-up Process of CSCE/OSCE with Charter of Paris for New Europe (1990)

  5. European Charter for Regional or Minority Languages (1992)

  6. Framework Convention for the Protection of National Minorities (1994)

  7. Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000).

Di benua Amerika, instrumen hak asasi manusia yang telah diadopsikan di wilayah Amerika, yaitu:

  1. American Declaration on Human Rights and Duties of Man (1948)

  2. Inter-American Commission on Human Rights (1959)

  3. American Convention on Human Rights yang diadopsikan pada tahun 1969, tetapi baru mulai diberlakukan pada tahun 1978

  4. Inter-American Court on Human Rights yang diadopsikan tahun 1979, tetapi baru mulai berlaku tahun 1984

  5. Additional Protocol on Economic, Social, and Cultural Rights (1988)

  6. Additional Protocol on the Abolition of the Death Penalty (1990)

  7. American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (1994).

Di negara-negara Afrika, juga sudah banyak instrumen hak asasi manusia yang dirumuskan adalah:

  1. African Charter on Human dan Peoples’ Rights (1981)

  2. African Commission on Human and Peoples’ Rights (1987)

  3. Protocol on the Establishment of an African Court on Human and Peopels’ Rights (1997)

  4. Protocol on the Rights of Women (sampai sekarang belum disahkan oleh African Union)

  5. African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1990).

Di kalangan negara-negara Liga Arab (Arab League) menyepakati Arab Charter on Human Rights yang disahkan oleh the Council of the League of Arab States pada 15 September 1994. Satu-satunya kawasan yang dikenal paling majemuk dan karena itu belum dapat memiliki instrumen regional hak asasi manusia yang tersendiri, yaitu kawasan benua Asia.

Pustaka

Appadorai, A. The Substance of Politics. Oxford: Oxford India Paperbacks, 2005.

Claude, Richard P. Claude. Comparative Human Rights. London: the John Hopkins University Press, 1977.

Hari Chand. Modern Jurisprudence. Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.

Saxe Coming and Robert N. Linscott (eds). Man and the state: The Political Philosophers. Modem Library, Random House, 1953.

William G. Andrews. Constitutions and Constitutionalism. 3rd edition. New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.

Wolfgang Benedek and Minna Nikolova. Understanding Human Rights: Manual on Human Rights Education. Graz, Austia: European Training and Research Center for Human Rights and Democarcy (ETC), 2003.

Wolhoff, G. J. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Djakarta: Timun Mas, 1960.

Artikel Lainnya: