KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Jumat, 01 Mei 2009

Pajak

(kesimpulan) Pengertian penerimaan negara adalah semua uang dan/atau yang bisa dinilai dengan uang yang masuk ke kas negara. Semua penerimaan sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa adalah hak negara termasuk di dalamnya adalah bunga dan/atau jasa giro atas dana negara yang disimpan pada bank sentral. Penerimaan negara terdiri dari:

  1. Penerimaan Pepajakan;
  2. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  3. Penerimaan Hibah;
  4. Penerimaan Pengembalian Belanja;
  5. Penerimaan Pembiayaan, dan;
  6. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

Penerimaan dari kementerian/lembaga/satuan kerja tidak boleh digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran jadi harus melalui kas umum negara dulu. Sehingga Pemerintah dapat mengetahui besarnya dana penerimaan secara menyeluruh untuk dibukukan secara nasional.

PENGERTIAN, FUNGSI, DAN SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki unsur-unsur:

  1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

  2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

  3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara lang¬sung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

  4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran¬pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu (a) Budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (regulerend). (b) Mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemungutan pajak oleh Pemerintah sebaiknya tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat wajib pajak. Oleh karena terdapat beberapa syarat¬syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak, antara lain:

  1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan dan pelaksanaan pemungutan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbingan Pajak.

  2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 45 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara dan warganya.

  3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

  4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil). Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

  5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan menclorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang pajak yang baru.

TATA CARA, ASAS, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Terdapat tiga stelsel yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan pajak, yaitu:

  1. Stelsel nyata (Riel Stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riel diketahui).

  2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, sebagai contah, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

  3. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

Asas-asas dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah antara lain:

  1. Asas Domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

  2. Asas Sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

  3. Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

Sistem yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak antara lain:

  1. Official Assessment System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri Official Assessment System: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

  2. Self Assessment System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

  3. With holding System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib Pajak. Cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

LANDASAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) pada masyarakat didasarkan pada 3 ketentuan yaitu UU No.16 tahun 2000 sebagai revisi dari UU No.9 Th. 1994 yang mengatur tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, Undang-undang N0.17 Tahun 2000 sebagai revisi atas UU No.10 tahun 1994 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan UU No.18 Tahun 2000 sebagai revisi dari UU No.11 Tahun 1994 yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

Ketiga UU Perpajakan tersebut dengan jelas mengatur landasan yuridis fiskal kepada masyarakat (wajib pajak) dimana secara terinci dalam UU No. 16 tahun 2000 diatur mengenai ketentuan umum hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat didalam menjalankan usaha perseroan maupun badan hukum. Demikian juga UU No. 17 Tahun 2000 Pajak penghasilan yang mengatur tentang objek sampai pada besar Pajak penghasilannya demikian juga UU No. 18 Tahun 2000 mengatur tentang Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

Dalam rangka mengoptimalkan UU Perpajakan ini yang paling fundamental adalah perubahan sistem perpajakan dari sistem lama ”Official Assessments” pada self assessment. Dalam sistem lama Official Assessment bahwa laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak harus ditetapkan besar pajaknya oleh fiskus (aparat pajak), sedangkan sistem perpajakan baru ”Self Assessment” yang mengiringi revisi UU Pajak tersebut, dimana laporan pajak tahunan dan masa, kepada Wajib Pajak diberi kepercayaan (wewenang) untuk menghitung sendiri pajaknya, menyetor sendiri dan melaporkan atas pajaknya yang terutang.

Adapun perubahan fundamental dalam sistem perpajakan dari Official Assessment ke Self Assessment semata-mata untuk mangawal suksesnya perubahan UU perpajakan yang baru juga untuk mengakomodir suara-suara negatif dari masyarakat selama ini dengan tujuan utama adalah:

  1. Untuk menyederhanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, supaya Wajib Pajak, “Operasional dan Mandiri” dalam rangka perhitungan/pelaporan pajaknya.

  2. Untuk memberi kepastian hukum terhadap Wajib Pajak dimana bahwa apa yang dilaporkan tersebut diyakini benar berdasarkan yuridis fiskal. 3. Menciptakan suasana keadilan terhadap wajib pajak dan masyarakat yang pada hakekatnya pajak yang dibayar untuk kepentingan bersama dalam satu negara.

  3. Untuk menangkal usaha-usaha penyelundupan pajak baik secara legal dan ilegal, sekaligus juga untuk mempersempit peluang-peluang kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak, dimana selama ini timbul image negatif yaitu kolusi yang sistematis.

  4. Memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.

  5. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang diarahkan untuk membiayai pembangunan nasional yang pada saatnya nanti diupayakan dapat mandiri. Ciri-ciri dari sistem self assessment yang telah dimulai tahun 1983 mencerminkan adanya perbaikan yang sangat fundamental dari sistem sebelumnya, oleh sebab itu sistem ini tetap dilanjutkan dalam perubahan Undang-undang Perpajakan terutama UU Pajak Penghasilan yang terakhir No. 17 tahun 2000.

TARIF PAJAK

Penetapan tarif pajak harus mendasarkan keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu (Mardiasmo, 2002):

  1. Tarif Pajak Sebanding/Proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

  2. Tarif tetap. Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh, besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.6.000,¬

  3. Tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Dengan memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

  1. Tarif Progresif Progresif. Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

  2. Tarif Progresif Tetap. Kenaikan persentasenya tetap.

  3. Tarif Progresif Degresif. Kenaikan persentasenya semakin keci1

  4. Tarif Degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

PENGELOMPOKAN PAJAK

Pajak dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

  1. Pajak Langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pa¬jak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dalam arti administratip pajak-pajak langsung ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu¬waktu tertentu (periodik) berdasarkan suatu Surat Ketetapan Pajak atau Kohir (yaitu tindasan Surat Ketetapan Pajak yang memuat nama dan alamat wajib pajak, hari-hari pembayaran, besarnya pajak, tahun pajak, nomor ketetapan dan sebagainya). Pen¬genaan pajak langsung ini dihubungkan dengan suatu pembentukan tatsbestand atau obyek pajak oleh suatu subyek pajak dalam suatu jangka waktu yang disebut Tahun Pajak atau Masa Pajak. Pemungutan pajak langsung sebenarnya tidak selalu meng¬gunakan Surat Ketetapan Pajak karena apabila negara yang bersangkutan telah menggunakan sistem pemungutan secara self assessment maka Surat Ketetapan Pa¬jak tersebut tidak dipergunakan lagi. Contoh dari golongan Pajak Langsung adalah Pajak Penghasilan yang harus menjadi beban orang atau badan yang bersangkutan dan tidak boleh dikalkulasikan sebagai unsur harga jual maupun sebagai biaya usaha perusahaan.

  2. Pajak Tidak Langsung. Pajak Tidak Langsung, adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. Pada pajak langsung, yang menjadi tujuan adalah langsung pada wajib pajak itu sendiri (pihak kedua), tetapi pada Pajak Tidak Langsung yang menjadi tujuan adalah pihak ketiga (konsumen) sedangkan pihak kedua yaitu produsen atau pengusaha jasa, sebagai wajib pajak berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan pihak pertama yaitu fiscus. Dengan kata lain produsen atau pengusaha jasa sebagai wajib pajak dapat menggeserkan beban pajak tersebut kepada pembeli atau konsumen, dan akhirnya konsumenlah yang harus menanggung pajak tersebut karena konsumen tidak dapat menggeserkan beban pajak tersebut kepada pihak lain. Contoh dari Pajak Tidak Langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau ditanggung oleh konsumen. Pajak Pertambahan Ni1ai yang ditambahkan pada harga barang/jasa yang dibelinya secara yuridis fiscal dapat dipaksakan. Yaitu bahwa penjual mempunyai hak mendahului atas barang milik pembeli tersebut. Namun bagi produsen atau wajib pajak lainnya dapat pula membebankan Pajak Pertambahan Nilai tersebut kepada konsumen secara diam-diam, yaitu dengan cara menekan biaya produksi seimbang dengan nilai pajaknya (dengan cara mengurangi atau menurunkan mutu hasil produksinya). Penggeseran Pajak Tidak Langsung kepada konsumen disebut penggeseran ke depan (forward shifting), Produsen sebagai wajib Pajak Tidak Langsung dapat pula menempuh jalan lain lagi, yaitu dengan penggeseran ke belakang (backward shifting) bila produsen tersebut berkesempatan untuk menekan harga beli bahan mentahnya untuk menekan biaya produksinya seimbang dengan pajak tidak langsung yang harus dibayarnya. Sifat penggeseran ini tidak juridis fiscal melainkan semata-mata ekonomis. Tetapi ada pula penggeseran kebelakang yang yuridis fiscal sekaligus ekonomis, yaitu pada pungutan Pajak Penjualan tembakau. Pembelian sebagai wajib pajak, penjual sebagai wajib bayar, secara juridis fiscal maupun ekonomis ada penggeseran dari pembeli ke penjual. Jadi dari segi ekonomis Pajak Langsung dapat digeserkan bebannya kepada pihak lain sedangkan dari segi administratip Pajak Tidak Langsung ini baru terutang jika terjadi keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak; dan pajak-pajak tersebut umumnya pemungutannya tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak atau Kohir.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

  1. Pajak Pusat/Negara. Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya dilakukan oleh KPP-KPP di daerah. Pajak-pajak yang termasuk ke dalam Pajak Pusat adalah: (a) Pajak Penghasilan (PPh). (b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN &i PPn BM). (c) Bea Meterai. (d) Pajak Bumi dan bangunan (PBB): Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908, Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordonansi Verponding tahun 1928, Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l, Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi (e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

  2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Soemitro, Rochmat, 1998, Asas dan Perpajakan, Bandung: Refika Aditama

Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset.

Munawir, HS. 2000, Dasar-Dasar Perpajakan, Yogyakarta: Liberty.

Artikel Lainnya:

Jurnal Sains