Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)

Peran dan Penegakan Hukum Lingkungan

(kesimpulan) Untuk menjamin berfungsinya hukum dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dikembangkan pula sistem yang menjamin penerapan terhadap hukum. Implikasi dari berperannya hukum dalam pembangunan berkelanjutan perlu ada evaluasi kembali terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan reorientasi teori-teori hukum terutama berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Di dalam lingkungan terdapat berbagai unsur yang saling berhubungan secara timbal balik.

Di antara unsur lingkungan, manusia merupakan unsur dominan. Dengan pemikirannya manusia dapat memanipulasi lingkungan. Sejarah peradaban manusia memberikan pelajaran bahwa degradasi mutu lingkungan terjadi karena perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya. Maka perilaku manusia inilah yang harus dikendalikan agar lingkungan hidup tidak mengalami proses degradasi. Dalam rangka pengendalian perilaku inilah dipergunakan hukum lingkungan sebagai sarana.

Hukum lingkungan adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian prinsip-prinsip hukum ini mengandung prinsip-prinsip lingkungan (prinsip-prinsip ekologis) atau mengutamakan perlindungan ekosistem.

Hukum lingkungan untuk sebagian terbesar terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif dan badan pembuat peraturan lainnya yang lebih rendah. Di samping peraturan hukum positif tersebut terdapat pula peraturan hukum adat yang secara lengkap memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggar ketentuan hukum adat tersebut.

Dilihat dari dimensi perkembangan peradaban umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan umat manusia semasa perkembangan industrialisasi dan kapitalisme. Hukum lingkungan boleh disebut sebagai hasil mutakhir peradaban hukum bangsa-bangsa yang disebut modern. Kemunculannya tampak berdiri revolusioner, yaitu dalam kualitasnya menentang praktek industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi sejak munculnya revolusi teknologi. Sejak munculnya hukum lingkungan maka praktek industrialisasi yang semula hampir tanpa tanding, lalu menghadapi pembatasan-pembatasan. Di dalam buku yang diterbitkan oleh UNEP, WWF dan IUCN yang berjudul Caring for the Earth: A Strategy for SustainabIe Living, dijelaskan tentang peranan hukum lingkungan sebagai berikut:

  1. Memberi efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan;

  2. Sebagai sarana pentaatan melalui penerapan aneka sanksi;

  3. Memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajibannya;

  4. Memberi definisi tentang hak dan kewajiban dan perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat;

  5. Memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide atau konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Dari segi praktis, penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Penegakan hukum preventif, berarti pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkret, yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum tersebut telah dilanggar. Upaya ini dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Penegakan hukum represif, dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut.

Esensi dari penegakan hukum lingkungan adalah sebagai upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Hal tersebut perlu, karena dalam proses pembangunan, dampak berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sulit dihindari.

Penegakan hukum lingkungan sesungguhnya bukan satu-satunya cara atau alat penataan (compliance tool). Penataan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrumen ekonomi, public pressure yang efektif, company's rating (mengumumkan perusahaan yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan dan yang melakukan pelanggaran), pendekatan melalui mekanisme negosiasi dan mediasi, AMDAL dan perizinan. Piranti penataan seperti ini juga merupakan strategi penataan yang dikembangkan pemerintah Indonesia.

Akan tetapi penegakan hukum lingkungan juga seringkali diartikan secara tidak tepat. Penegakan hukum lingkungan sering diartikan sebagai upaya pentaatan melalui pengadilan (litigation). Perlu ditekankan di sini bahwa upaya paksa melalui penerapan sanksi tidak harus melalui Pengadilan.

Pendayagunaan sanksi administrasi yang meliputi sanksi yang teringan, seperti teguran tertulis, peringatan, perintah administratif (administrative orders) sampai kepada penghentian sementara (suspension) atau penghentian seterusnya (closure) sebagian atau seluruh kegiatan, bahkan memiliki sifat dini dan pendayagunaannya akan lebih potensiil mencapai tingkat ketaatan.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari negara-negara industri maju maupun negara berkembang seperti halnya Indonesia menganggap penegakan hukum lingkungan sebagai hal yang penting yaitu:

  1. Efektivitas Program. Program yang menjadi tumpuan dari diundangkannya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan, yaitu melindungi setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, serta perlindungan pelestarian daya dukung lingkungan, akan berjalan efektif apabila dilaksanakan secara taat asas melalui penegakan hukum.

  2. Alasan keadilan. Sikap yang konsisten dan tegas terhadap pihak yang tingkat ketaatannya rendah, sangat penting untuk mencegah pihak- pihak tersebut mengambil keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Di sisi lain, pihak-pihak yang tingkat ketaatannya tinggi mengalami kerugian karena perlakuan diskriminatif. Sikap yang tidak konsisten dan tegas terhadap pihak pelanggar mengakibatkan timbulnya ketidak-adilan.

  3. Alasan Kredibilitas. Kredibilitas institusi pemerintah akan terjaga apabila hukum yang diundangkan dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh.

  4. Alasan Efisiensi Ekonomi. Penegakan hukum lingkungan yang konsisten merupakan langkah yang secara ekonomis sangat efisien. Timbulnya pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara potensial menjadi beban ekonomi masyarakat, negara dan juga industri pelanggar yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari tahap pentaatan (compliance) dan tahap penindakan (enforcement) dan meliputi aspek hukum administrasi. hukum perdata dan aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum internasional. Maka penyelesaian kasus-kasus lingkungan cenderung memberikan peluang untuk mempersoalkan aspek-aspek keempat cabang hukum tersebut.

Penegakan hukum lingkungan pada tahap pemantauan ketaatan (compliance) memberikan peranan yang sangat besar pada pemerintah daerah yang memiliki aparat dari berbagai sektor. Agar peran aparat di daerah berjalan efektif tentu saja dibutuhkan kemampuan staf di daerah melalui pelatihan, pengembangan jaringan data yang memadai, serta pembentukan dana lingkungan.

PUSTAKA

Adam Podgorecki dan Cristoper J. Welan. 1987. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara.

Daud Silalahi. 1994. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Dengan Referensi Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung R.I.

Daud Silalahi. 1994. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata). Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Daud Silalahi. 1994. Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan AMDAL Dalam Pembangunan Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 1994.

Fukuyama, Francis. 1999. The Great Disruption, Human nature the Reconstruction of Social Order. London: Profile Books.

Mertokusumo, Sudikno. 1986. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Perum Perhutani. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. Jakarta.

Setia Alam. 1996. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru.

Sumardi Juanjir. 1996. Hukum Pencemaran Laut Transnasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suporahardjo. Harapan Terhadap Peran Lembaga Ekolabel Indonesia. Harian Republika. 15 Desember 1994.

Wibawa Samodra. 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.

William Chang, OFM CAP. 2000. Moral Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Kanisius.

Artikel Lainnya: