KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Senin, 04 Mei 2009

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Perusahaan

(kesimpulan) Dalam Hukum Perburuhan atau Hukum Ketenagakerjaan terdapat istilah Tenaga Kerja, Pekerja, dan Buruh. Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama. Istilah buruh sejak dulu diindentikkan dengan perkerjaan kasar, pendidikan rendah dan penghasilan yang rendah. Sedangkan kata “Pekerja” memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan perkerjaan. Istilah pekerja sepadan dengan karyawan, yakni orang yang berkarya atau berkerja, yang lebih diidentikkan pada pekerjaan nonfisik, sifat pekerjaannya halus dan tidak kotor. Istilah “Pegawai” adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintah yakni pegawai negeri. Di samping itu, ada istilah “Tenaga Kerja” yang mengandung pengertian lebih luas lagi.

Pengertian tenaga kerja sangat kompleks yaitu meliputi semua orang yang mampu dan dapat melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja maupun yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan. Di dalam undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Disamping tenaga kerja, dikenal juga istilah buruh dan pekerja. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

Secara khusus pengertian buruh/pegawai adalah:

  1. Bekerja pada atau untuk majikan/pengusaha.

  2. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan.

  3. Secara resmi terang-terangan dan kontinue mengadakan hubungan kerja dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh dan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat 6).

Pada masa Pemerintah Belanda pengertian “Perusahaan”, yang pada waktu itu membacakan “memorie van toelichting” rencana undang-undang “Wetboek van Koophandel” di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut “Perusahaan” ialah perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang perusahaan. Pada saat ini bentuk-bentuk perusahaan diatur dalam berbagai peraturan perundangan, yaitu:

  1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kitab III, Bab VIII, Pasal 1618-1652, yang mengatur mengenai Perseroan (maatschap).

  2. KUHDagang, Bab III tentang beberapa jenis Perseroan: (a) Perseroan Firma. (b) Perseroan Komanditer. (c) Perseroan Terbatas.

  3. Peraturan Perundangan di luar KUHPerdata dan KUHDagang: (a) Perusahaan Negara. (b) Perusahaan Perseroan (Persero). (c) Perusahaan Umum (Perum). (d) Perusahaan Jawatan (Perjan). (e) Koperasi.

  • Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (lex specialis) terhadap hukum perdata (KUHPerdata) yang bersifat (lex generalis), demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru.

    Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan perusahaan adalah:

    1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik Swasta maupun milik Negara.

    Sedangkan untuk pengusaha menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjabarkan pengusaha adalah:

    1. Orang, Persekutuan atau Badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

    2. Orang, Persekutuan atau Badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

    3. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

    Serangkaian ketentuan yang menyangkut prosedur pendirian PT yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995, dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Di sini pemerintah sudah meletakkan kontrol pertama terhadap PT yang akan didirikan melalui seorang pejabat umum yang namanya notaris. Dalam akta pendirian dimuat anggaran dasar dan dalam anggaran dasar harus dicantumkan secara jelas kewarga negaraan dari pendiri dan direksi sehingga dengan demikian sudah dapat diketahui apakah pendiri dan direksi PT bersangkutan Warga Negara Idonesia atau Warga Negara Asing.

    Pasal 1 huruf a Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Perusahaan.

    Pengertian Perjanjian Kerja Waktu tertentu

    Dalam Pasal 59 ayat l, pengertian Perjanjian Kerja Waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

    Dalam perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian dalam perjanjian kerja harus dipenuhi tiga unsur yaitu ada orang dibawah pimpinan orang lain, penunaian kerja, dan adanya upah.

    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.100/Men/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 menyebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Di dalam Keputusan Menteri tersebut mengatur tentang, pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada pasal 1 tentang ketentuan umum dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

    1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

    2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

    3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Kemudian dalam Pasal 2 memberikan batasan-batasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

    1. Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    2. Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.

    Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya. Dalam praktek sering terjadi penyimpangan atas hal ini. Dengan latar belakang dan alasan tertentu kadang terdapat pengusaha dengan sengaja memberlakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan yang bersifat rutin atau tetap.

    Guna mengantisipasi masalah ini Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan kategori pekerjaan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

    1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.

    2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.

    3. Pekerjaan yang bersifat musiman.

    4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan.

    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.100/MEN/VI/2004 Tanggal 21 juni 2004.

    1. Pasal 3 menyebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu yang paling lama dibuat untuk 3 (tiga) tahun. Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Pekerjaan Waktu Tertentu yang didasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselasaikan dapat dilakukan pembaharuan. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja.

    2. Pasal 4 menyebutkan pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca dan hanya dapat dilakukan untuk suatu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

    3. Pasal 8 menyebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan dan hanya dapat dilakukan untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.

    Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam 1 (satu) perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

    Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

    Sebagaimana perjanjian kerja pada umumnya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus memenuhi syarat-syarat pembuatan yang terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu syarat materiil dan syarat for-nil. Syarat materiil diatur pada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

    1. Kesepakatan kedua belah pihak.

    2. Kesepakatan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.

    3. Adanya perjanjian yang diperjanjikan.

    4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sedangkan syarat pembuatan secara formil Perkanjian Kerja Waktu Tertentu yang diatur dalam pasal 54 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perjanjian kerja Waktu Tertentu harus memuat:

    1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.

    2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.

    3. Jabatan dan jenis pekerjaan.

    4. Tempat pekerjaan.

    5. Besarnya upah dan cara pembayarannya.

    6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh.

    7. Jangka waktu mulai berlakunya Perjanjian Kerja.

    8. Tempat lokasi perjanjian kerja dibuat.

    9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

    Syarat-syarat yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh lebih rendah dari syarat-syarat kerja yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Bila ternyata kualitas isinya lebih rendah, maka syarat-syarat kerja yang berlaku adalah yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing rangkap untuk pekerja, pengusaha, dan dinas atau instansi yang membidangi ketenagakerjaan setempat. Seluruh biaya yang timbul atas pembuatan Perjanjian Kerja Waktu tertentu menjadi tanggungan pengusaha.

    Pasal 57 ayat 1 diatur bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat penafsiran antara keduanya maka yang berlaku Perjanjian Kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

    Dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur pula bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan jika ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mensyaratkan masa percobaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut batal demi hukum.

    Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu

    Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan diatas diatur dalam Pasal 59 ayat 4 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diperpanjang atau diperbarui (pilih salah satu). Diperpanjang adalah melanjutkan hubungan kerja setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir tanpa adanya pemutusan hubungan kerja, sedangkan Pembaruan adalah melakukan hubungan baru setalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pertama berakhir melalui pemutusan hubungan kerja dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh dilakukan sekali dan paling lama 2 (dua) tahun.

    Dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, secara otomatis hubungan kerja berakhir demi hukum.

    Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004, pengaturannya terdapat dalam BAB II, tentang PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesainnya paling lama 3 (tiga) tahun terdapat dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

    1. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

    2. PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

    3. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.

    4. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainnya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

    5. Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

    6. Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

    7. Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

    8. Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 yang dituangkan dalam perjanjian.

    Kemudian pada BAB VII tentang Perubahan PKWT Menjadi PKWTT yang diatur dalam pasal 15 menyatakan bahwa:

    1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

    2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, atau pasal 5 ayat 2, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

    3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, maka PKWT berubah menjadi PKWT sejak dilakukan penyimpangan.

    4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebgaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

    5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWT.

    Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

    F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

    Djumadi, Hukum Perburuhan Bidang Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

    C.S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum Dalam Ekonomi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

    F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

    Imam Supomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan Jakarta, 1987.

    Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 2003.

    Sunarto, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial, Semarang, Jurusan Hukum administrasi Negara FH Undip, 1998.

    Artikel Lainnya:

  • Jurnal Sains