Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Teori Negara Hukum

(kesimpulan) Keberadaan tentang konsepsi negara hukum sudah ada semenjak berkembangnya pemikiran cita negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya monumentalnya yakni Politicos. Plato dalarn buku ini sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjutkan tatkala Plato mencapai usia lanjut dengan memberikan perhatian yang tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Cita Plato dalam nomoi ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. la menyatakan: ”Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum”. Oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.

Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu ”negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Pemikiran ini terus berkembang seiring dengan dialektika pemikiran para filosof. Seiring dengan ini pula, maka banyak pendapat yang mengemukakan di seputar pemikiran negara hukum. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai Nachtwakerstaat atau Nachtwachterstaat (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (free fight), laisez faire, laisez ealler, siapa yang kuat dia yang menang. Paham liberalisme diinspirasikan oleh aliran ekonorni liberal Adam Smith yang menolak keras campur tangan negara dalam kehidupan negara ekonomi.

Pemikiran Immanuel Kant pada gilirannya mernberi inspirasi dan mengilhami F.J. Stahl dengan lebih memantapkan prinsip liberalisme bersamaan dengan lahirnya kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yang memberi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat Undang¬-Undang (the making of law) dan pelaksana Undang-Undang (the executing of law).

Konsepsi negara hukum Immanuel Kant berkembang menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F.J. Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. (2) negara didasarkan pada teori trias politica. (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang¬-undang (wetmatig bestuur). dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas mnangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Konsepsi negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-tmdang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip laiesez faire laiesizealler.

Kedua, negara hukum dalam arti materiil (luas modem) ialah negara yang terkenal dengan istilah welfare state (walvaar staat), (wehlfarstaat), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (social security) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

Di negara-negara Eropa Kontinental, konsep negara hukum tersebut, selanjutnya dikembangkan oleh Immanuel Kant, Friederich Julius Stahl, Fichte, Laband, Buys dan lain-lainnya, yang terkenal dengan istilah konsep rechtsstaat, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon lahirlah konsep yang semacam, yang terkenal dengan konsep ”rule of law”.

Di Inggris ide negara hukum sudah terlihat dalam pemikiran John Locke, yang membagi kekuasaan dalam negara ke dalam tiga kekuasaan, antara lain dibedakan antara penguasa pembentuk undang-undang dan pelaksana undang-undang, dan berkait erat dengan konsep rule of law yang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris dikaitkan dengan tugas-tugas hakim dalam rangka menegakkan rule of law.

Dalam kepustakaan, seringkali dibedakan antara konsep negara hukum Anglo Saxon dengan Eropa Kontinental. Dalam konsep atau sistem Anglo Saxon mempunyai tiga makna atau unsur: (1) Adanya supremasi hukum (The ahsolut supremacy or predominance of regular law), (2) Persamaan di muka hukum (Equality before the law), (3) Konstitusi yang bersandarkan pada hak-hak perseorangan (The law of the constitution... the consequence of the right of individuals, ... ).

Paul Scholten salah seorang jurist yang terbesar dalam abad XX di Nederland, menulis tentang Negara Hukum (over den rechtsstaat). Scholten menyebut dua ciri daripada negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis tersebut adalah:

  1. Kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara (er is recht tegenover den staat), individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi: a) manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar kewenangan negara; b) pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang dengan peraturan-peraturan umum.

  2. Negara hukum ada pemisahan kekuasaan (er is scheiding van machten).

Dalam padangan ahli hukum semestinya konsep of law ini dijadikan sebagai suatu konsep yang dapat diidentifikasi, di mana titik beratnya pada prosedur dan pengaturan pernbentukan serta penegakkan hukum. Di dalam konsep rule of law sendiri dikenal kewenangan diskresi yang pada hakekatnya tidak konsisten dengan ide rule of law. Oleh karena itu, kewenangan diskresi seharusnya dapat diuji dan dipandu oleh prinsip-prinsip hukum secara umum.

Perbedaan pokok antara rechtssiaal dengan rule of law ditemukan pada unsur peradilan administrasi. Di dalam unsur rule of law telah ditemukan adanya unsur peradilan administrasi, sebab di negara-negara Anglo Saxon penekanan terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum (equality here the law) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Prinsip equality before the law menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara, harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintah atau rakyat harus sama-sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya dihadapan hukum.

Berbeda dengan negara Eropa Kontinental yang memasukkan unsur peradilan administrasi sebagai salah satu unsur rechtsstaat. Dimasukkannya unsur peradilan administrasi ke dalam unsur rechtsstaat, maksudnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara. Kecuali itu kehadiran peradilan administrasi akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada administrasi negara yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Dalam negara hukum harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada warga dan pejabat administrasi negara.

Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopang perbedaan antara konsep ”rechtsstaat” dengan konsep ”the rule of law” meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya. Karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem hukum sendiri.

Konsep “rechtsstaat” lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner sebaliknya konsep ”the rule of law” berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria rechtsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut “civil lava” atau “modern Roman Law” sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut “common law”. Karakteristik “civil law” adalah “administratif” sedangkan karakteristik “common law” adalah “judicial”.

Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zarnan Romawi, kekuasaan yang menonjol dan raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan Administrasi Negara sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut “droit administratif” yaitu hubungan antara administrasi negara dengan rakyat.

Dalam perkembangannya negara hukum, unsur-unsur yang dikemukakan oleh F.J. Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut:

  1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;

  2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;

  3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);

  4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

  5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

  6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;

  7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran negara.

Perunusan tentang konsep negara hukum juga pernah dilakukan oleh International Commission of Jurist, yakni organisasi ahli hukum internasional pada tahun 1965 di Bangkok. Organisasi ini merumuskan tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum/pemerintah yang demokratis yang diperkenal ulang oleh Dablan Thaib, yakni: 1) Adanya proteksi konstitusional, 2) Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 3) Pemilihan umum yang bebas, 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, 5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan oposisi, 6) Pendidikan kewarganegaraan

PUSTAKA

A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, McMilian Education Ltd, London, Teth Edition, 1959.

Abdoerraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum, Jakarta Bulan Bintang, 1970.

Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, Jakarta: UI Press, 1995.

Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Joseph Schacht & C.E. Bosworth, The Legacy of Islam, Second Edition, Malbourne: Oxford University Press, 1979.

Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta Bulan Bintang, 1992.

Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia, 2004.

Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

P.S Atiyah, Law & Modern Society, Second Edition, Kuala Lumpur: Opus, 1995.

Padmo Wahjono, Ilmu Negara, Diktat Kuliah FH UI, Dihimpun oleh Amir Hamzah, Jakarta, 1980.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Pertama, 1987.

Ridwan H.R. Hukum administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, Yogyakarta: UII Press, 2001.

S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Sumaryati Hartono, apakah The Rule of Law itu?, Bandung: alumni, 1969.


Artikel Lainnya: