KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Monday, June 8, 2009

Konsep Negara Hukum dari Paradigma Kontinental

(kesimpulan) Konsep negara hukum dari paradigma kontinental muncul sebagai konsekuensi dari eksistensi sistem hukum kontinental yang dikenal dengan civil law. Konsep negara hukum dart paradigma kontinental ini diistilahkan dengan rechtsstaat. Menurut Moh. Mahfud MD dikatakan bahwa istilah rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Istilah rechtsstaat adalah suatu istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya.

Namum, konsepsi negara sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dan penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu pada mulanya, sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapatkan dorongan yang kuat dari renaissance serta reformasi. Menurut M.C. Burkens, ide dasar rechtsstaat didasarkan pada syarat-syarat rechtsstaat, yang terdiri dari:

  1. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan penmdangundangan (wettelijke grondslag). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

  2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

  3. Hak-hak dasar (grondrechten), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukurn bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.

  4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pernerintahan (rechtmatigheids toeising).

Konsep Rechtsstaat ini titikberatnya pada adminstrasi dengan mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi reckmatigheid. Konsep rechtsstaat menggariskan:

  1. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

  2. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM

  3. pemerintah berdasarkan peraturan

  4. adanya peradilan administrasi.

PUSTAKA

Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia, Surabaya, 2004.

Jimly Asshidiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, jakarta, 1996.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Bangir Manan, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

Artikel Lainnya: