Dokumentasi Berita Sains (2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Pendekatan Satpol PP dan Warga Negara

(kesimpulan) Pendekatan kekerasan yang acap kali dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan wajah dari pemahaman pemimpin pemerintah daerah terhadap perilaku masyarakat yang dianggap melanggar peraturan. Masyarakat dan sejumlah pejabat pemerintah daerah sebenarnya memiliki jalur lain yaitu mendahulukan pendekatan dialogis dan/atau lebih memilih jalur pengadilan, ketimbang mengambil risiko dengan tindakan represif agresif yang saat ini dikritik keras oleh masyarakat luas. PKL dan pekerja sektor informal lebih dipandang sebagai musuh atau pesakitan oleh pemerintah.

Kritik pedas terhadap tindakan anggota Satpol PP ini terutama dipicu kasus di Kota Surabaya, 12 Mei 2009, yaitu tindakan kekerasan anggota Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Raya Boulevard. Dalam penertiban terhadap pedagang kali lima (PKL), pada pembersihan sebuah gerobak bakso milik seorang PKL, pedagang dan anaknya, Siti Khoiyaroh (4), tersiram kuah panas. Siti akhirnya meninggal enam hari setelah sempat dirawat intensif di rumah sakit. Atas kasus itu, Wakil Komandan Peleton Satpol PP Kota Surabaya Wahyudi kini ditahan di Kepolisian Sektor Gubeng dengan jeratan Pasal 351 jo 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka. Wahyudi diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Jika merujuk pada aturan hukum, sebenarnya Kepolisian dapat melakukan pengusutan hingga Sekretaris Daerah (Sekda).

Di satu sisi, pemerintah cenderung untuk gampang memberikan label berbagai masalah perkotaan sebagai sesuatu yang liar dan anarki. Sisi lainnya, pendekatan hukum dengan membawa sengketa ke persidangan dinilai efektif menghindarkan bentrokan di lapangan. Dengan demikian, penanganan Satpol PP sebagai penegak Perda menjadi lebih manusiawi. Apa pun alasannya, kekerasan fisik oleh Satpol PP tidak bisa dibenarkan jika melanggar kemanusiaan. Para pedagang kaki lima, pekerja sektor informal, bahkan pekerja seks komersial (PSK) adalah warga negara dengan segala hak yang mendasar. Konsep Negara kesejahteraan (walfare state) bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan.

Tiga hal esensial kedudukan negara terhadap kesejahteraan adalah: Pertama, negara harus menjamin tiap warga negara untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika warga negara ada dalam situasi rawan/rentan sehingga dapat menghadapi social contigencies, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar.

Berbagai kasus kekerasan yang melibatkan Satpol PP dengan masyarakat sektor informal dapat ditarik dua bentuk pengingkaran kewajiban yang harus dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, yaitu: Pertama, negara telah mengabaikan hajat kesejahteraan warga negaranya bahkan kebutuhan yang paling hakiki yaitu lapangan pekerjaan yang layak. Kedua, negara telah merampas usaha-usaha yang dilakukan warga negaranya yang bahkan tidak berniat merecoki negara. Suatu bentuk-bentuk paling kongkrit praktek devaluasi kedudukan warga negara. Tidak ada warga negara yang bercita-cita hidup di jalanan menjadi PKL, selain sebagai akibat dari kesalahan urus kebijakan publik kesejahteraan yang diperbuat negara dan pemerintahnya. Pemerintah selama ini lebih fokus dalam usaha pelarangan terhadap aktivitas masyarakat yang dianggap tidak layak dibandingkan dengan fokus usaha pemberian fasilitas dan pelayanan aktivitas yang layak. Satpol PP diposisikan sebagai pencuci piring setelah pesta yang dilakukan oleh bupati/walikota bersama ketua sekda.

Pendekatan yang digunakan oleh Satpol PP dalam melaksanakan peran, tugas, dan wewenang tentu saja harus didasarkan pada regulasi hukum. Sebelum mengubah pendekatan Satpol PP, yang lebih penting bagi pemerintah adalah mengubah Perda yang harus ditegakkan oleh Satpol PP. Pemerintah Daerah cenderung menetapkan Perda tentang PKL, di dalamnya justru melarang PKL berdagang di lokasi-lokasi tertentu disertai sanksi. Lebih tepat jika Perda itu mengatur tentang lokasi PKL yang diperbolehkan untuk berdagang, disertai sanksi yang bersifat administratif. Namun begitu, Satpol PP adalah kepanjangan tangan dari eksekutif sehingga tidak akan dapat memasuki wilayah yudikatif, kecuali dengan menegakkan Trias Politica (di mana tentu akan membuat over laping dengan peran kepolisian).

Cara paling efektif untuk mencegah bentrokan adalah menertibkan pelanggaran sedini mungkin ketika penjual di trotoar, misalnya baru seorang dan belum membangun tempat permanen. Satu bentuk penjagaan ketenteraman dan ketertiban (tramtib) yang murah karena cukup operasi rutin patroli. Prosedur Tetap Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembinaan PKL, camat setempatlah yang wajib membina PKL dan harus melakukan upaya persuasi sedini mungkin. Tindakan dengan menggunakan pentungan dan tameng telah terjadi di hampir semua daerah dan menjadi cara utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ingin serba gampang, cepat selesai, instan, dan sehari selesai.

Berbagai sorotan terhadap cara-cara atau pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP terkait dengan paradigma bahwa PKL, pekerja sektor nonformal, bahkan pekerja seks komersial (PKS) adalah liar dan sampah masyarakat yang harus diberantas tanpa solusi. Sebuah label kepada warga negara yang “dianggap bukan warga negara” dengan kriminalisasi atas dasar aturan yang dibuat untuk institusi non-yudikatif. Kesalahpahaman cara pandang dalam pendekatan Satpol PP dalam melakukan operasi ini perlu dilakukan evaluasi serta re-kedudukan, re-tugas, dan re-peran lebih lanjut agar tidak menimbulkan keresahan sosial yang semakin tinggi di masa datang.



Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5 (c)

Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat sebagai Polisi Pamong Praja

  1. Pegawai Negeri Sipil

  2. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (IIa)

  3. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan

  4. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun

  5. Sehat jasmani dan rohani

  6. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja

Pasal 148

  1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja

  2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah


Pasal 149

  1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Beberapa Catatan Konflik Satpol PP Dengan Warga Negara

16 Januari 2008. Penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung. Sempat terjadi perlawanan, tetapi tidak berakhir dengan bentrokan.

17 Januari 2008. Penggusuran bangunan liar di kawasan Stasiun Angke, Tambora, Jakarta Barat. Satu petugas Satpol PP terluka.

10 Februari 2008. Penertiban kios keramik dan permukiman di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta. Terjadi perang batu antara warga dan petugas serta terjadi kebakaran besar menyusul penggusuran.

14 Maret 2008. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan Satpol PP di Balaikota Kendari, Sulawesi Tenggara, saat terjadi unjuk rasa ratusan PKL yang menolak penggusuran tempat mereka berjualan di Pasar Sentral Wua-Wua, Pasar Sentral Kota, dan Pasar Ondonohu.

26 Maret 2008. Satpol PP bentrok dengan para mahasiswa yang berunjuk rasa menolak pembangunan tower telepon seluler di Balaikota Medan, Sumatera Utara. Seorang mahasiswi terluka.

2 September 2008. Penertiban PKL yang dianggap melanggar perda di Taman KB Kota Semarang.

12 September 2008. Penertiban dan relokasi PKL dihalangi oleh ratusan PKL, tukang becak, dan tukang ojek di Jalan Mataram, Kota Magelang.

20 September 2008. Seorang anak jalanan dipukuli oleh petugas Satpol PP dan tiga anak lain diminta saling cukur rambut hingga botak saat penertiban anak jalanan di bawah Jembatan Kewek, kawasan Abu Bakar Ali, Yogyakarta.

8 Oktober 2008. Penertiban gubuk liar di Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengakibatkan 2 orang terluka.

4 November 2008. Penertiban PKL di Jalan Colombo, Depok, Sleman, Yogyakarta, menyebabkan dua pedagang terluka.

25 November 2008. Dua buruh terluka saat unjuk rasa menblak SKB 4 menteri yang dianggap merugikan buruh di Mojokerto.

2 Desember 2008. Pembongkaran bangunan liar di Jalan Fatmawati, Tembalang, Kota Semarang, sempat diwarnai perlawanan, tapi tidak terjadi bentrokan.

12 Januari 2008. Penggusuran warung di Jalan Ujung Gurun, Padang Beret, Kota Padang. Dua warga terluka dan sebuah warung nasi rusak.

28 Januari 2009. Penggusuran pasar di Pasar Koja Baru, Jakarta Utara. Ratusan pedagang diusir dan tiga pedagang terluka.

10 Maret 2009. Seorang warga menjadi korban salah tangkap dalam razia kependudukan Kota Surabaya meski telah menunjukkan kartu identitas.

31 Maret 2009. Penertiban PKL di Jalan Brigjen Katamso, Medan, mengakibatkan beberapa rumah warga rusak akibat petugas Satpol PP mencari pedagang yang berlindung di dalam rumah.

5 Mei 2009. Penggusuran rumah warga di Babakan Ciparay, Bandung, melukai 6 anggota Satpol PP, 8 warga, dan seorang wartawan.

7 Mei 2009. Razia lokasi penambangan pasir dan batu ilegal di desa Jimpang, Karanglewas, Banyumas.

8 Mei 2009. Dua anak jalanan menjadi korban pemukulan saat penertiban anak jalanan di kawasan Terminal Jombor, Yogyakarta.

11 Mei 2009. Seorang anak tewas akibat tersiram kuah bakso saat penertiban PKL di Jalan Jangir, Wonokromo, Surabaya.

15 Mei 2009. Belasan orang luka-luka Jaktu terjadi pembongkaran kios di Pasar Ciampea, Bogor.

(Sumber: Kompas, Senin 1 Juni 2009)

Artikel Lainnya: