Langsung ke konten utama

Judicial Review Undang-Undang No 44 Tahun 2008 (UU 44/2008) tentang Pornografi ke Mahkamah Konstitusi (MK)

loading...
bisnis online

+ Morality cannot be legislated but behaviour can be regulated
+ Pasal-pasal 1, 4, 5, 8, 20, dan 21 mengingkari Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila
+ UU Pornografi justru mengkriminalisasi tubuh perempuan dalam berpakaian
+ UU Pornografi mengingkari Deklarasi Universal HAM dan Hak Budaya
+ UU Pronografi menjadi sumir antara "melindungi" dan "mengontrol" perempuan
+ UU Pornografi adalah contoh produk legislative misbaksel

(kesimpulan) Seorang penari muda dari Sanggar Mayang Arum Bogor memeragakan tari jaipong tanpa "3G" (goyang, gitek, geyol) di depan peserta diskusi publik tentang kepentingan krusial peninjauan ulang Undang-Undang No.44 Tahun 2008 (UU 44/2008) tentang Pornografi di Kampus UI, Jakarta. Tarian tersebut manjadi "Aneh". Si penari memang masih bergoyang, tetapi kaku. Dalam diskusi memperingati 25 tahun ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) itu, pendamping penari, Mang Gian, menegaskan, jaipong tanpa "3G" akan kehilangan rohnya.

Sebelumnya, pernyataan Gubernur Jawa Barat "agar gerakan jaipong dikurangi" menyasar inti kontroversi UU No.44/2008 yang disahkan pada 30 Oktober 2008. Meski hanya imbauan, pernyataan itu juga dikhawatirkan para seniman memasung kreativitas karena bisa diterjemahkan sebagai "keharusan" oleh aparat di lapangan. Dalam diskusi publik di UI sempat terjadi silang pendapat antara Netty Prasetijani, istri Gubernur Jawa Barat, dengan Agnes Dwi Rusdiati dari Masyarakat Jawa Barat Tolak UU Pornografi. Netty mengatakan, suaminya tidak pernah menyatakan melarang "3G" dalam jaipong. Ia menyalahkan pers yang dianggap memelintir pernyataan itu. Namun, menurut Agnes, pihaknya berkali-kali, dengan surat resmi, mencoba menemui Netty untuk meminta konfirmasi tentang hal itu, tetapi selalu gagal.

Polemik jaipong diselesaikan melalui pertemuan dengan seniman, budayawan, dan para sesepuh Jawa Barat di rumah seniman pencipta tari jaipong, Gugum Gumbira Tira sonjaya, pada 9 Februari 2009. Pada saat itu, Gubernur memberikan klarifikasi bahwa dirinya tak pernah mengeluarkan pernyataan melarang "3G" dalam jaipong, tetapi ia mengatakan, menjaga moral bangsa melalui cara berpakaian adalah komitmen. Ia juga menyatakan harus ada harmonisasi antara seni dan moralitas.

Guru besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto mengatakan bahwa Pasal 1 tentang Definisi Pornografi yang sumir dan multitafsir kental dengan nuansa kontrol. Atas nama "moralitas" masyarakat, UU itu luput melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual yang jadi esensi pornografi. UU Pornografi justru mengkriminalisasi tubuh dan seksualitas perempuan melalui cara berpakaian dan gerakan.

Ahli hukum JE Sahetapy, mengutip Martin Luther King, di depan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menjadi saksi pihak yang mengajukan judicial review terhadap UU Pornografi, menyatakan bahwa "Morality cannot be legislated but behaviour can be regulated". UU itu adalah legislative misbaksel, karena tidak didahului rancangan akademis yang obyektif berdasarkan penelitian yang memenuhi kaidah pengkajian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan." Dengan rumusan lain, ahli hukum Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan hal senada. Masalah moralitas yang menjadi subyek kontroversi dalam UU Pornografi ini tampaknya tidak dipertimbangkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono, yang juga luput mengamati perbedaan antara "melindungi" dan "mengontrol".

UU tentang Pornografi telah mengingkari landasan dan prinsip-prinsip yang disepakati ketika membentuk bangsa ini, yakni Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Pelanggaran itu tergambarkan antara lain lewat Pasal-pasal 1, 4, 5, 8, 20, dan 21. Secara prosedural mekanisme pembuatannya menabrak UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Tata Tertib DPR. Prosedur pembuatannya direkayasa secara politik, mudah menyulut dan menebar racun perpecahan yang menghancurkan negara ini. Sebagai catatan, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat keras berjuang menolak RUU Pornografi.

Pakar hukum internasional Enny Suprapto mengatakan bahwa UU itu juga mengingkari Konvensi CEDAW yang disahkan melalui UU No.7/1984, bahkan mengingkari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pihak DPR menyatakan, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan UU Pornografi, kalau suatu karya kreatif (seni) hanya dipertunjukkan di kalangan masyarakat yang bisa menerima. Sri Nurherwati dari LBH-APIK mengatakan, justru UU Pornografi membatasi dan tidak menghargai kebinekaan.

Hingga kini, persidangan di MK masih tertunda karena pilpres. DPR juga menyatakan UU itu tidak diskriminatif karena tak membedakan masyarakat atas dasar apa pun. Namun, justru itu menimbulkan diskriminasi karena memang harus ada perlakuan khusus pada kelompok masyarakat yang dianggap berbeda (Kompas, Kontroversi UU Pronografi, Jumat 14 Agustus 2009)



bisnis online
Ikuti sains dan teknologi terkini di: Laporan Penelitian. Update via: Google+ Twitter Facebook Pinterest YouTube
Kesimpulan.com menerima konten tentang teknologi, sains, lingkungan dan bisnis dari siapa saja. Kami siap untuk publikasi dan press release. Informasi lanjut kunjungi laman ini.