KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Sabtu, 29 Agustus 2009

Terorisme Bukan Disebabkan Oleh Ketidakadilan dan Kemiskinan

(kesimpulan) Bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juni 2009 telah ditanggapi secara serius oleh berbagai kalangan. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa hukum terorisme dan bunuh diri adalah haram. Polisi mendesak pihak lain, termasuk organisasi masyarakat dan partai politik, ikut bertanggung jawab memberantas terorisme. Kalangan intelijen mendesak diberikannya kewenangan yang lebih luas untuk mengantisipasi dan mencegah aksi teror, sementara kalangan TNI mendesak untuk mengaktifkan desk antiteror.

Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memandang perlunya pelibatan TNI dalam mencegah dan memberantas terorisme. Intinya, hampir semua pihak mengajukan penguatan peran represi untuk mengatasi terorisme. Yang jadi pertanyaan, meskipun diakui penting, apakah represi saja cukup untuk memberantas terorisme? Sebagai alternatif terhadap pendekatan represi, sejumlah kalangan ulama mengajukan argumen ketidakadilan dan kemiskinan: ketidakadilan terhadap dunia Islam terutama di Timur Tengah dan kemiskinan di pedesaan Indonesia disebut sebagai pendukung munculnya benih terorisme.

Meski terasa baik, argumen bahwa teroris muncul sebagai respons atas ketidakadilan jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara etis maupun secara hukum. Alasannya:

  1. Argumen ini secara tidak langsung menempatkan teroris sebagai pejuang keadilan universal dan mempahlawankannya.

  2. Argumen itu sama sekali tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa kebanyakan sasaran dan korban teroris justru adalah mereka yang tidak bersalah.

  3. Menyangkut ketidakadilan, tidak ada satu pun tempat di muka bumi ini yang betul-betul adil. Ketidakadilan terjadi tidak hanya di dunia-dunia Islam, tapi juga terjadi di dunia-dunia lain yang bukan Islam. Artinya tetap kita tidak bisa membenarkan cara-cara teroris mengatasi dunia yang tidak adil tersebut.

  4. Lebih jauh lagi, menyangkut argumen kemiskinan sebagai pemicu terorisme, jika dilihat dari motif pribadi, pelaku sama sekali tidak mendapatkan keuntungan ekonomis dari aksi yang dilakukannya. Terlebih jika ditimbang dari modal yang dikeluarkan dalam aksi teror yang tidak sedikit dan tidak membawa keuntungan pada kelompok teroris tersebut.

  5. Begitu pula asumsi terorisme yang disebabkan oleh buruknya penegakan hukum. Kelompok teroris sama sekali tidak mengincar pihak-pihak yang terlibat masalah hukum. Mereka dengan jelas menyatakan diri melakukan jihad penegakan ideologi dengan pihak Barat sebagai target operasi.

Dengan demikian jelaslah bahwa terorisme memang suatu gerakan yang berdiri di atas topangan pandangan ideologi kemurnian dan kebencian. Dengan demikian, sebagai ideologi dan gerakan, ancaman terorisme bukanlah hanya berasal dari pelaku bom bunuh diri, tapi juga dari penggagas, pemikir, serta lingkungan dan ajaran-ajaran yang berkembang dalam suatu lingkungan yang meyakini dan membenarkan kebenaran ideologi tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman dan beberapa penelitian membuktikan bahwa ideologi dan gerakan terorisme tidak mendapatkan hambatan yang cukup berarti di Indonesia. Dan beberapa kasus diketahui bahwa perekrutan anggota untuk melakukan bom bunuh diri dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat, hanya satu sampai tiga tahun.

Pertanyaannya, secepat dan semudah itukah penanaman ideologi? Tentu saja tidak! Namun, pelaku teror dapat dibentuk secara singkat oleh berbagai faktor yang kompleks, misalnya pengalaman dan latar belakang keterlibatan dalam konflik di berbagai daerah di Indonesia. Tapi, di luar itu semua, yang menjadi faktor utama adalah kemiripan nilai terorisme dengan nilai yang dipahaminya sebelum direkrut. Adanya aspirasi yang selaras antara si penganjur teror dan pelaku dengan masyarakatnya.

Ekonom dan pemikir kemanusiaan, Amartya Sen, mengungkapkan bahwa kekerasan terjadi karena manusia memahami dirinya semata-mata sebagai individu dengan identitas tunggal. Manusia terlampau memegang teguh satu identitas dan mengabaikan identitasnya yang lain. Ketertutupan dalam identitas tunggal ini yang kemuclian menjadi ilusi dan mendasari cara pandangnya terhadap keberadaan yang lain: antagonisme muslim-kafir; agamis-sekuler, dan lain sebagainya.

Dalam kerangka ini, terorisme yang berkembang di Indonesia juga bisa dimengerti dari kondisi masyarakat yang semakin terfragmentasi berdasarkan kepentingannya masing-masing. Sikap irasional, tak peduli, intoleran, dan pembiaran terhadap intoleransi serta penyebaran kebencian dan kekerasan terhadap golongan agama lain semakin menguat dan dibiarkan. Kepentingan bersama terasa alot untuk kembali dinegosiasikan demi kebaikan bersama.

Pihak yang merasa mayoritas sebisa mungkin menekan yang lemah. Sementara kepentingan dan mobilitas politik serta ekonomi juga berjalan bukan dibasiskan pada kapabilitas dan kemampuan individu dalam memperjuangkan kemaslahatan umum, namun terlebih diberikan pada identitas partikular dan religiositasnya. Situasi inilah yang kemudian memperkuat prasangka, yang memberikan lingkungan yang hangat bagi berbiaknya terorisme. Masyarakat kita berkembang dan makin hidup dalam buaian fanatisme, primordialisme, dan intoleransi. Inilah kiranya yang memberikan basis bagi berkembangnya terorisme.

Karena itu, pada akhirnya, selain penanganan yang bersifat represif, guna mencegah berulangnya terorisme di masa depan, perlu mengintegrasikan beberapa upaya, yaitu:

  1. Perlu meningkatkan kerja intelijen, baik intelijen kepolisian maupun intelijen negara.

  2. Harus makin membangun masyarakat terbuka yang toleran melalui mencegah dan memberantas gejala, aktivitas intoleransi, menghukum penyebaran kebencian dan pelaku kekerasan terhadap suatu golongan. Untuk itu perlu menerapkan hukum yang kuat.

  3. Pemerintah harus mencabut segala jenis hukum dan peraturan, baik di tingkat nasional maupun peraturan daerah, yang menjadi selubung bagi fanatisme, intoleransi, dan disintegrasi.

Pada akhirnya perlu merevitalisasi pendidikan kewargaan. Pembentukan sikap warga untuk mengutamakan dan mewujudkan kemaslahatan umum secara paralel dapat meningkatkan sikap toleransi dalam masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui media massa maupun elektronik, baik secara eksplisit maupun implisit. Evaluasi pada sistem pendidikan juga diperlukan guna merumuskan sistem pendidikan yang menghasilkan manusia beradab (Rizki Setiawan, Memutus akar Sosial Terorisme, Rabu 26 Agustus 2009)


Artikel Lainnya:

Jurnal Sains