Skip to main content

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Kontroversi Keberagaman yang Ingin Diseragamkan

loading...
Tinuku

(kesimpulan) Ada perubahan yang mencolok dalam penampilan tari Jaipong. Bukan hanya gerak yang berubah, kostum tari pun tampak berbeda: kebaya lengan panjang. Perubahan itu mengingatkan pada kontroversi Februari 2009 seputar imbauan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Meski mengatakan tidak melarang jaipong, Heryawan dalam pertemuan dengan seniman tari Jawa Barat mengakui sebelumnya pernah mengatakan pentingnya keseimbangan moralitas dan nilai masyarakat dalam tampilan seni di Jabar, seperti lebih baik menggunakan baju lengan panjang ketika menari.

Imbauan tersebut menuai protes dari Komunitas Peduli Jaipongan Jawa Barat. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar Herdiawan mengatakan, Gubernur hanya mengimbau para penari mengenakan pakaian lebih tertutup. Dikhawatirkan, bila disajikan dengan pakaian terlalu terbuka akan menimbulkan polemik tentang pornografi di kalangan masyarakat. Imbauan tersebut menambah kontroversi seputar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Mengaitkan busana dan nilai moral dengan pornografi adalah salah satu kekhawatiran masyarakat tentang pelaksanaan undang-undang itu.

Prof Soetandyo Wignyosubroto MPA dalam diskusi di Universitas Indonesia awal Agustus 2009, mengatakan bahwa kebudayaan majemuk adalah hal tak terhindarkan di Indonesia dan nilai moral atau norma sosial dalam faktanya amat berbeda-beda dalam keragaman cukup besar. Karena alasan keberagaman yang besar di daerah-daerah Indonesia, maka memaksakan keseragaman, nilai, norma, atau konsep berdasarkan kekuatan undang-undang dengan mekanisme yang sentral hanya akan melahirkan kontroversi. Penyeragaman tentang kenyataan budaya yang sebetulnya relatif, antara lain konsep pornografi, adalah tindakan yang terkesan otokratik dan sentralistik serta tidak menghormati hak budaya masyarakat.

Kepantasan berpakaian adalah konsensus masyarakat dan merupakan hak kebebasan individu yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Adalah kenyataan cara berpakaian dan apa yang disebut pantas memiliki perbedaan besar dari daerah ke daerah di Indonesia. Prof Benny H Hoed dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI menyebutkan, fungsi sosial budaya ditentukan masyarakat dan kebudayaan. Secara umum alat genital tidak dapat diperlihatkan di depan umum meski untuk bagian tubuh lain berbeda antara satu kebudayaan dan kebudayaan lain.

Fungsi sosial busana dari sisi kepantasan, lebih banyak dikenakan pada perempuan dan lebih banyak ditinjau dari sudut pandang laki-laki. Perempuan diatur cara berpakaiannya karena sering kali dikaitkan dengan penimbulan birahi pada laki-laki. Mitos yang muncul dalam sejarah manusia ini juga tampak dalam Undang-Undang Pornografi. Saat ini, UU Pornografi tidak lagi dilihat sebagai teks, tetapi sebagai artefak budaya atau tanda yang diberi makna.

Makna yang berkembang bagi yang mendukung UU ini adalah melindungi masyarakat dari kerusakan moral, melindungi perempuan dan anak. Adapun yang menentang melihat UU ini menjadikan perempuan sebagai obyek utama sehingga menjadi korban undang-undang. UU Pornografi sebagai patron yang ditaruh pada aras negara memiliki kekuatan sangat besar dan menimbulkan sanksi pidana. Di sini terjadi pertarungan kekuasaan karena, yang berkuasa yang menentukan makna.

Seno Gumira Ajidarma, seorang wartawan, berpendapat, kebudayaan adalah situs perjuangan ideologis tempat kelompok terbawah di masyarakat melawan beban makna dari kelompok dominan dan kelompok dominan harus terus-menerus menegosiasi wacana kelompok bawah. Dalam hubungannya dengan media, Seno meyakini meskipun media mencoba menggiring penonton (audience), penonton adalah sosok yang berpikir, mengolah informasi yang mereka terima berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Karena itu, penonton akan melakukan perlawanan.

UU yang dibuat melalui konsensus akan memiliki efektivitas tinggi, sementara UU yang menimbulkan kontroversi akan menimbulkan pembangkangan sipil sehingga UU tidak efektif. Dan, kontroversi dalam pembentukan UU akan selalu terjadi ketika isinya menyangkut moral (Kompas, Keebragaman Yang Ingin Diseragamkan, Jumat 14 Agustus 2009)



Kesimpulan.com menerima konten tentang teknologi, sains, lingkungan dan bisnis dari siapa saja. Kami siap untuk publikasi dan press release. Informasi lanjut kunjungi laman ini.