Laporan Korupsi Tahun 2009 Lembaga Transparansi Internasional Tempatkan Denmark Negara Paling Bebas Korupsi

(KeSimpulan) Lembaga Transparansi Internasional mengumumkan bahwa Denmark merupakan negara paling bersih dari korupsi. Kesimpulan berdasarkan laporan tahunan organisasi nonpemerintah tersebut yang giat memerangi korupsi setelah menggelar survei di 180 negara. Ini adalah tahun kedua secara berturut-turut Denmark menyandang predikat bebas koruptor. Menurut data statistik pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI), selain Denmark, Swedia dan Selandia Baru merupakan negara yang pantas menyandang predikat "bebas korupsi" 2009. Sementara Denmark berada di peringkat teratas (paling bersih).

Somalia berada di peringkat terbawah (paling korup) dari 180 negara yang disurvei. Selain Somalia, cap paling korup dialamatkan kepada Afganistan, Haiti, Irak, dan Burma. Laporan Transparansi Internasional juga mencatat bahwa selama tahun 2008 ada sekitar 17 kasus suap internasional di Denmark. Salah satunya adalah kasus suap pada program minyak untuk pangan (oil for food) di Irak, yang melibatkan tujuh perusahaan asal Denmark. Masih menurut lembaga yang lahir di Jerman ini, penyuapan, kartel-kartel yang menerapkan monopoli harga, dan kebijakan publik yang tak semestinya menciptakan kompetensi bisnis yang tidak adil.

Korupsi merugikan perekonomian global hingga miliaran dolar setiap tahun. Laporan terbaru itu juga menyebut konsumen di seluruh dunia membayar harga yang mahal sekitar US$ 300 miliar di hampir 300 kartel swasta internasional pada rentang tahun 1990-2005. Sekitar 20 persen perusahaan mengatakan mengalami kekalahan karena perusahaan pesaing mereka memberi uang suap. Skala dan cakupan suap dalam bisnis kian mengejutkan. Kalau ditotal, setiap tahun, di sejumlah negara berkembang, politikus dan pejabat yang korup menerima upeti US$20 miliar hingga US$40 miliar. Belum lagi korupsi di dalam tubuh perusahaan, yang berujung pada ancaman performa dan akuntabilitas perusahaan tersebut. Transparansi mengaitkan hal ini dengan kolapsnya Wall Street.

Pakar manajemen dari Universitas Melbourne, Howard Dick, memperingatkan, "Perusahaan-perusahaan yang mengabaikan korupsi dan etika tak hanya akan kehilangan uang, tapi juga reputasi. Uang bisa diganti, tapi nama baik sulit dipulihkan kembali. Sejak 1999 Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan menyerukan kampanye konvensi antikorupsi. Organisasi itu berharap konvensi antikorupsi bisa mencegah suap di kalangan pejabat-pejabat manakala terlibat negosiasi bisnis dengan perusahaan asing. Kasus skandal Al-Yamamah pada tahun 2006 saat terjadi transaksi senjata militer miliaran dolar antara Arab Saudi dan Inggris yang berujung pada penyelidikan dugaan korupsi.

Berdasarkan penelusuran Transparansi, terdapat 103 kasus suap yang melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, lebih dari 40 kasus di perusahaan Jerman, serta 19 kasus di perusahaan Prancis dan satu perusahaan Inggris. Adapun perusahaan-perusahaan India, Cina, dan Brasil, menurut Transparansi, adalah yang paling korup saat negosiasi bisnis di luar negeri (tempointeraktif)