Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (UU MKG) Disahkan

Tinuku

(KeSimpulan) Rapat paripurna DPR-RI secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) menjadi undang-undang. Ketua DPR RI, Agung Laksono yang memimpin rapat paripurna saat mengesahkan UU MKG di Jakarta, bahwa Indonesia memang membutuhkan Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Rapat Paripurna pengesahan RUU MKG sebelumnya berjalan mulus. Kendati hanya dihadiri oleh 210-an anggota, sepuluh fraksi DPR-RI secara bulat mendukung dibentuknya UU MKG. Pembahasan telah dilakukan antara pemerintah dan Komisi V DPR-RI. Mewakili pemerintah, Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal ketika menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah atas RUU MKG mengatakan, UU MKG dibutuhkan untuk peningkatan kualitas SDM agar memenuhi standar nasional dan international.

Hadirnya UU ini, telah mengakomodasi kewajiban pemerintah dalam kerangka penyelenggaraan, pelayanan dan penyiaran bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika ke publik. UU ini lanjut Jusman, juga telah menampung hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan membantu menyebarluaskan informasi. Kepala BMKG Sri Woro B. Harijono mengatakan, dalam UU ini telah diatur pula mengenai sanksi administratif sebagai materi baru yang diletakan pada akhir bab.

Masyarakat atau intitusi yang mengetahui ada potensi alam yang membahayakan tetapi tidak menyebarkan pada pihak lain bisa diberikan sanksi. BMKG praktis menjadi badan koordinasi dan pengawas mengenai pelaksanaan MKG di Indonesia. Alhasil, untuk informasi ke publik, dianut sistem satu pintu. Intitusi yang berhak menginformasikan hanya BMKG. "Intitusi lain termasuk swasta masih berhak melakukan penelitian, namun penyebaran informasinya hanya bersifat internal," kata Sri.

Berkenaan dengan aturan tuntutan class action sendainya prediksi BMKG yang terlanjur disampaikan ke publik salah, tuntutan hukum yang dilakukan masyarakat tidak boleh terkait dengan prediksi cuaca. Disamping itu, sebagai intitusi, BMKG tidak boleh diberikan sanksi.

Tinuku Store