Dewan Pers: Polri Menerapkan Gaya Orde Baru

Tinuku

(KeSimpulan) Menanggapi pemanggilan dua pimpinan media cetak Harian Kompas dan Seputar Indonesia, Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara berharap cara seperti itu tidak terulang lagi.

"Tidak sepatutnya Kepolisian memanggil pimpinan media seperti itu. Cara seperti ini pernah dilakukan waktu zaman Orde Baru. Tujuannya untuk menakut-nakuti insan pers soal pemberitaan,” kata Leo.

Leo mendapat kabar pembatalan itu secara lisan dari salah seorang kerabatnya. Leo mengharapkan mekanisme pemanggilan seperti itu jangan ada lagi di era reformasi seperti sekarang. Mabes Polri memanggil dua pemimpin redaksi media cetak yaitu Kompas dan Seputar Indonesia. Pemanggilan tersebut terkait dengan transkrip rekaman hasil penyadapan telepon Anggodo Widjojo yang diputar di Mahkamah Konstitusi pada 3 November lalu.

Surat pemanggilan ditandatangani Direktur II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Besar Raja Erizman. Kepolisian meminta harian Kompas dan Seputar Indonesia menunjuk wartawannya yang mengetahui pemberitaan transkrip tersebut. Pemimpin redaksi Kompas dan Seputar Indonesia diminta menghadap penyidik Mabes Polri bernama Ajun Komisaris Besar Golkar Pangarso.

Dalam surat itu disebutkan, dasar pemanggilan adalah surat Direktur Ekonomi Khusus bernomor R/637/XI/2009/Pid Dit II Eksus bertanggal 18 November 2009 dan laporan polisi bertanggal 30 Oktober 2009 serta 2 November 2009. Laporan pertama berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, pencemaran nama baik, dan fitnah. Adapun laporan kedua berhubungan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyadapan melalui media elektronik (www.tempointeraktif.com / Dewan Pers: Pemanggilan Pemimpin Media Jangan Terulang Lagi / Jum'at, 20 November 2009)

Tinuku Store