Langsung ke konten utama

Hikmahanto: Polri Memang Keras Kepala

loading...
bisnis online

(KeSimpulan) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Hikmahanto Juwana, membenarkan langkah pengunduran dirinya sebagai anggota Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan).

Hikmahanto menyatakan telah menyerahkan surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan dirinya sebagai anggota Tim Delapan "Sejak mengeluarkan tiga rekomendasi kemarin, kami bertanya-tanya, aparat penegak hukum sepertinya tidak punya rasa krisis dan urgensi apalagi paham keberadaan kami (Tim Delapan) ini justru dibentuk terutama untuk menurunkan suhu dan kemarahan masyarakat?" kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengaku kecewa, dari tiga rekomendasi tersebut hanya satu yang langsung dijalankan kepolisian, menangguhkan penahanan terhadap dua Wakil Ketua KPK (non-aktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Padahal itu pun, baru dilakukan setelah Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution sendiri yang langsung mendatangi Markas Besar Kepolisian RI (Polri) untuk memastikan rekomendasi tadi benar-benar dan segera dilakukan oleh kepolisian. Namun terkait dua rekomendasi lain, penahanan Anggodo dan tuntutan menonaktifkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, Tim Delapan menilai hal itu tidak segera dilakukan oleh kepolisian yang mencoba mengulur-ulur waktu. Kalau pun belakangan dijalankan, hal itu terjadi setelah kemarahan masyarakat kembali memuncak.

Malah lucunya, pihak Polri meminta bantuan Tim Delapan untuk mencari pasal hukum yang tepat dan bisa dipakai untuk menahan Anggodo. "Padahal itu bukan urusan kami. Perilaku Polri macam itu aneh di mata masyarakat. Bagaimana bisa mereka, dalam kasus Bibit dan Chandra bisa dengan cepat mencari-cari pasal untuk dikenakan namun untuk kasus Anggodo kok seperti kebingungan?" kata Hikmahanto. Hikmahanto mempertanyakan, bagaimana bisa bahkan dalam kondisi seperti sekarang saat kemarahan masyarakat sudah sedemikian memuncak, Polri dan juga Kejaksaan Agung seperti tidak peduli dan menanggapi biasa-biasa saja.

Hikmahanto memutuskan tidak melanjutkan keberadaannya di Tim Delapan karena dia tidak mau menjadi sekadar boneka atau bahkan seperti pemadam kebakaran setiap kali perilaku aparat penegak hukum memicu kemarahan masyarakat. Keterlibatan dirinya dalam Tim Delapan, pada awalnya sebagai bentuk tanggung jawab atas usulan yang dilontarkannya kepada pemerintah untuk membentuk sebuah tim independen, yang di dalamnya juga melibatkan perwakilan masyarakat sipil.

Memang perkembangannya Susno dinonaktifkan dan Anggodo ditahan. Akan tetapi hal itu terjadi setelah kemarahan masyarakat kembali memuncak dan menyoroti kelakuan mereka sebelumnya. "Apa mereka tidak paham," kelakar Hikmahanto. Selama ini Polri justru hanya bersikap keras kepala dan terus berusaha membela korps dan langkah yang mereka ambil selama ini dengan mencoba bermain-main di tataran formal legalistik. Namun sayang dengan perilaku macam itu, Polri justru menjadi institusi yang sangat tidak peka terhadap krisis yang terjadi dan telah memicu kemarahan masyarakat.

Tidak cuma itu, tidak ada jaminan di masa mendatang Polri tidak mengulangi lagi perilaku mereka. "Kredibilitas saya sekarang ini tengah dipertaruhkan. Saya memutuskan untuk mengembalikan mandat yang kemarin diberikan ke saya. Namun demi menghormati rekan-rekan lainnya di Tim Delapan, saya coba ikuti saran mereka untuk bertahan sampai Sabtu sampai gelar perkara dilakukan oleh Polri," ujar Hikmahanto.

(nasional.kompas.com / Hikmahanto: Keppres Pengangkatan Sudah Saya Kembalikan / Kamis 5 November 2009)

bisnis online
Ikuti sains dan teknologi terkini di: Laporan Penelitian. Update via: Google+ Twitter Facebook Pinterest YouTube
Kesimpulan.com menerima konten tentang teknologi, sains, lingkungan dan bisnis dari siapa saja. Kami siap untuk publikasi dan press release. Informasi lanjut kunjungi laman ini.