KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Selasa, 03 November 2009

Kejaksaan dan Polri Harus Direformasi Total Untuk Memutus Jaringan Mafia Peradilan

(KeSimpulan) Untuk kesekian kalinya fakta-fakta bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia telah berbentuk sistem hukum mafia yang selama ini menjadi pembuktian hipotesis yaitu "Jaringan Mafia Peradilan" yang berjalan sistemik dan terstruktur, error institution. Dalam tataran teknis maka Kapolri dan Jaksa Agung layak untuk segera mengundurkan diri.

Terungkapnya kembali jaringan mafia penegakan hukum melalui rekaman yang diputar dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), pada hari Selasa 2 November 2009, hari yang dinaggap sebagai terungkapnya skandal kebusukan jajaran aparatur penegak hukum di Indonesia, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk segera mengelindingkan reformasi hukum di Indonesia.

Salah satu anggota tim kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Taufik Basari, mengatakan bahwa rekaman menunjukkan skandal besar dalam penegakan hukum di Indonesia. "Ini momentum yang tepat untuk menyatakan perang kepada mafia peradilan. Kalau kita mau percaya terhadap instansi hukum, di sinilah momen yang tepat membangun fondasi hukum," kata Taufik di Gedung MK, seperti dikutip untuk Kompas.com. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pemenuhan keadilan tidak hanya selesai ketika kasus Bibit dan Chandra dibebaskan. Harus ada aksi lanjutan terus-menerus untuk melakukan reformasi hukum dan membangun institusi hukum yang bebas dari mafia peradilan.

Kuasa hukum lainnya, Ahmad Rifai, menilai bahwa reformasi hukum pun harus diikuti dengan pertanggungjawaban moral dari para penegak hukum jika gagal dalam menghadirkan lingkungan penegakan hukum yang bersih dan adil. Salah satunya, dengan menyatakan mundur. Ini berlaku untuk Kapolri dan Jaksa Agung. "Kita minta aparat penegak hukum memiliki rasa malu dengan adanya rekayasa seperti ini. Harus ditanamkan sebagai pertanggungjawaban moral, mereka harus berani menyatakan diri untuk mengundurkan diri," tegas Rifai.

Kriminalisasi terhadap badan pemberantasan korupsi dianggap oleh beberapa kalangan merupakan salah satu dari sekian banyak bukti-bukti praktek mafia peradilan di Indonesia yang selama ini juara dunia di bidang korupsi. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Edy Prasetyono mengatakan bahwa sudah saatnya kalangan sipil mendorong upaya reformasi total terhadap institusi Polri.


nasional.kompas.com, Minggu, 1 November 2009
nasional.kompas.com Selasa, 3 November 2009
http://www.kesimpulan.com/2009/11/kisruh-polri-dan-kpk-menjadi-momen-yang.html
http://www.kesimpulan.com/2009/10/gerakan-1000000-facebookers-dukung.html

Artikel Lainnya:

Jurnal Sains