Langsung ke konten utama

Kisruh Polri dan KPK Menjadi Momen yang Tepat untuk Menuntut Reformasi Total di Tubuh Polri

loading...
bisnis online

(KeSimpulan) Seluruh elemen masyarakat sipil diminta segera bertindak dan memanfaatkan momen kisruh antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang terjadi sebagai kesempatan emas mendesak upaya reformasi dan perbaikan total di tubuh Kepolisian RI. Langkah ini perlu segera dilakukan mengingat keberadaan Polri, yang selama ini berdiri sendiri dan langsung berada di bawah Presiden, ditambah berbagai kewenangan yang relatif tanpa kontrol dan seolah badan super (superbody).

Selain arogan juga mudah dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan di luar dirinya, termasuk oleh para pelaku korupsi. Polri dinilai sangat arogan dengan menahan dua Wakil Ketua KPK (nonaktif), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah yang memicu kontroversi dan kecaman. Penahanan Bibit dan Chandra hanya salah satu dari banyak kasus serupa, yang memang selama ini sering dialami masyarakat. "Dengan mengatasnamakan kewenangan diskresinya, polisi bisa dengan sewenang-wenang melakukan penahanan. Kami selama ini banyak mendapat pengaduan tentang itu dari banyak daerah," kata Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) seperti dikutip untuk kompas.com.

Langkah penahanan terhadap Bibit dan Chandra menjadi sangat ironis ketika dilakukan bersamaan dengan berkumpulnya 217 perwira Polri di Puncak, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu untuk membahas upaya reformasi internal di tubuh institusi tersebut.
Namun, di dalam tubuh internal Polri sendiri sekarang telah terjadi perpecahan pendapat menyikapi penahanan Bibit dan Chandra. Banyak dari kalangan perwira Polri, tidak setuju terhadap pernahanan tersebut karena diyakini hanya akan merusak berbagai upaya positif yang selama ini telah dicapai.

"Dari beberapa masukan yang saya dapat, banyak perwira yang saat itu sedang berkumpul di Puncak membahas upaya reformasi kepolisian merasa kecewa dengan keputusan penahanan yang diambil segelintir atasan mereka di Jakarta, yang selama ini dikenal memang tidak reformis," kata Neta. Para perwira reformis tersebut menilai apa yang terjadi di Jakarta sangat ironis jika dibandingkan dengan niat Polri mereformasi diri. Namun, kenyataannya sampai sekarang belum muncul keberanian di kalangan para perwira reformis untuk mengungkap penolakan mereka. Mereka tidak berdaya dan merasa khawatir akan dianggap melawan perintah atasan. Apalagi dalam tubuh Polri sendiri masih mengenal yang namanya ketaatan pada sabda pandito ratu, yaitu perintah seorang raja atau pimpinan haram untuk dilanggar, apalagi ditentang.

Kebencian yang muncul di masyarakat terhadap perilaku negatif Polri selama ini berdampak memunculkan keyakinan kalau kewenangan dan kemandirian yang selama ini dimiliki institusi itu adalah sebuah kesalahan. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Edy Prasetyono mengatakan, sudah saatnya kalangan sipil mendorong upaya reformasi total terhadap institusi Polri seperti juga selama ini telah dijalankan dengan baik oleh internal Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. "Jangan lagi Polri mau berkelit, posisi mereka selama ini langsung berada di bawah presiden adalah tuntutan atau mengatasnamakan supremasi hukum. Yang terpenting adalah karakter dari sistemnya. Kita jelas tidak akan mungkin mentolerir yang namanya supremasi hukum jika hal itu dilakukan di atau oleh sebuah negara yang otoriter." (Sumber: nasional.kompas.com, Minggu, 1 November 2009)

bisnis online
Ikuti sains dan teknologi terkini di: Laporan Penelitian. Update via: Google+ Twitter Facebook Pinterest YouTube
Kesimpulan.com menerima konten tentang teknologi, sains, lingkungan dan bisnis dari siapa saja. Kami siap untuk publikasi dan press release. Informasi lanjut kunjungi laman ini.