KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Monday, November 23, 2009

Mafia Peradilan dan Makelar Kasus Mendarah Daging dalam Sistem Peradilan

(KeSimpulan) Mafia peradilan menjadi gambaran karut-marutnya dunia hukum di Indonesia yang terjadi di semua tempat dan berbagai tingkatan. Mulai pola yang sederhana hingga rumit, melibatkan uang recehan hingga miliaran rupiah. Tujuannya, keuntungan bagi pemain di dalamnya, bahkan pemerasahan menjadi umum dilakukan oleh aparat untuk mengubah status tersangka menjadi saksi.

Advokat Petrus Selestinus mengungkapkan, praktik-praktik semacam itu lazim terjadi di dunia penegakan hukum Indonesia. Bahkan, ada juga oknum pengacara yang dekat dengan jaksa dan polisi sehingga seolah-olah menjadi ”rekanan” penegak hukum. Tersangka atau saksi yang diperiksa di kejaksaan atau kepolisian disarankan memakai jasa pengacara itu.

Sebaliknya, oknum pengacara itu melakukan lobi-lobi kasus, menawarkan ataupun diperalat oleh penegak hukum untuk mengatur uang dari klien. Model-model tawaran bantuan yang diberikan bermacam-macam. Ada paket menghentikan status tetap sebagai saksi dan tidak menjadi tersangka, tersangka tetapi tidak ditahan, upaya agar kasus tidak sampai ke penuntutan, dan sebagainya. Tarifnya beragam, tergantung dari kemampuan orang yang terkena masalah hukum, mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan miliar rupiah.

Menurut Petrus Selestinus, makelar kasus ini beroperasi hampir di semua lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan, maupun komisi hukum DPR. ”Bahkan, jangan lupakan juga di Badan Pemeriksa Keuangan terkait penerbitan hasil audit tentang ada tidaknya kerugian negara,” kata Petrus.

Satjipto Rahardjo, guru besar emiritus sosiologi hukum Diponegoro, Semarang, menyebutkan, salah satu peluang terciptanya mafia peradilan adalah banyaknya telinga di sekitar pengambil putusan dan proses pengambilan putusan. Misalnya, saat munculnya advis, yang bisa menunjukkan arah putusan, sesudah majelis hakim berunding tentang putusan. Para pemilik telinga, antara lain asisten, juru tulis, termasuk hakim sendiri, dapat menawarkan advis itu ke pihak yang berkepentingan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy pada hari Jumat 20 November 2009, mengakui bahwa ada banyak cara yang digunakan makelar kasus untuk memengaruhi proses penanganan perkara, misalnya agar proses penyidikan diperlama.

Tidak bisa dibantah kalau praktik mafia peradilan di Tanah Air sudah merasuk hingga ke semua lini dalam struktur aparat peradilan itu sendiri. Inilah pola-pola dalam praktik mafia peradilan:

KEPOLISIAN


A. Tahap Penyelidikan
  • Permintaan uang jasa (Laporan ditindaklanjuti setelah menyerahkan uang jasa).

  • Penggelapan perkara (Penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang kepada polisi).


B. Tahap Penyidikan
  • Negosiasi Perkara (Tawar menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan imbalan uang yang berbeda-beda; Menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan).

  • Pemerasan oleh Polisi (Tersangka dianiaya lebih dulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang; Mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai).


C. Pengaturan Ruang Tahanan

Penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar.

KEJAKSAAN
  • Pemerasan (Penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai; Surat panggilan sengaja tanpa status "saksi" atau "tersangka", pada ujungnya saat pemeriksaan dimintai uang agar statusnya tidak menjadi "tersangka").

  • Negosiasi Status (Perubahan status tahanan seorang tersangka juga jadi alat tawar-menawar).

  • Pelepasan Tersangka (Melalui surat perintah penghentian penyidikan, SP3 atau sengaja membuat dakwaan yang kabur, obscuur libel, sehingga terdakwa divonis bebas.

  • Penggelapan Perkara (Berkas perkara dapat dihentikan jika memberikan sejumlah uang; Saat dilimpahkan ke kejaksaan, polisi menyebutkan "sudah ada yang mengurus" sehingga tidak tercatat dalam register).

  • Negosiasi perkara (Proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menghubungi jaksa; Dapat melibatkan calo, antara lain dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara rekanan jaksa; Berat atau kecilnya dakwaan menjadi alat tawar-menawar).

  • Pengurangan tuntutan (Tuntutan dapat dikurangi apabila tersangka memberikan uang; Berita acara pemeriksaan dibocorkan saat penyidikan; Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan).


PERSIDANGAN
  • Permintaan uang jasa (Pengacara harus menyiapkan uang ekstra untuk bagian registrasi pengadilan).

  • Penentuan Majelis Hakim (Dapat dilakukan sendiri, atau menggunakan jasa penitera pengadilan).

  • Negosiasi putusan (Sudah ada koordinasi sebelumnya mengenai tuntutan jaksa yang berujung pada vonis hakim; Tawar menawar antara hakim, jaksa dan pengacara mengenai besarnya hukuman serta uang yang harus dibayarkan).


TAHAP BANDING PERKARA
  • Negosiasi putusan (Pengacara menghubungi hakim yang mengadili, lalu tawar-menawar hukuman).

  • Penundaan eksekusi (Pelaksanaan putusan dapat ditunda dengan membayar sejumlah uang kepada jaksa melalui calo perkara atau pelaksana eksekusi).


LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pungutan bagi pengunjung; Uang cuti; Menggunakan orang lain yang identitasnya disesuaikan dengan identitas terpidana; Perlakuan istimewa.

(nasional.kompas.com / Mafia Peradilan, dari Recehan Sampai Miliaran.... / Inilah Pola-pola dalam Praktik Mafia Peradilan / Senin, 23 November 2009)


Artikel Lainnya: