KeSimpulan.com Dokumentasi Berita Sains
(2008-2013)
HOME - ARSIP - PENCARIAN

Selasa, 30 Juni 2009

Prototipe Pesawat Terbang Tenaga Surya HB-SIA Siap Menerbangkan Bertrand Piccard

(kesimpulan) Ilmuwan sekaligus petualang dan pilot, Bertrand Piccard, mengumumkan secara resmi desain protetipe pesawat terbang tenaga surya Solar Impulse HB-SIA di Duebendorf, dekat Zurich, Swiss, Jumat 26 Juni 2009. Piccard berencana melakukan serangkaian terbang hingga mengelilingi dunia dengan menggunakan pesawat bertenaga surya tersebut.

Prototipe HB-SIA memiliki rentang sayap 61 meter atau hampir sama dengan pesawat jumbo jet, namun memiliki berat hanya sebanding dengan sebuah mobil keluarga. Baling-baling yang menempel di kedua sayap pesawat, memperoleh tenaga dari motor listrik yang didesain untuk mampu terbang siang dan malam hari. Baterai berkapasitas tinggi yang digunakan dapat menyimpan energi dari panel surya. Total terdapat 24 ribu sel panel surya yang dipasang di permukaan atas kedua sayap.

Proyek yang dimulai pada tahun 2005 dan menghasilkan prototipe HB-SIA merupakan hasil kerja keras 50 insinyur dan teknisi dari Solar Impulse. Pesawat tersebut mengkombinasikan fitur aerodinamik inovatif, material ringan namun cukup kuat menahan tekanan di ketinggian, serta teknologi energi surya.

Uji coba terbang protetipe pesawat energi surya HB-SIA akan dilakukan pada akhir tahun 2009 dan dilanjutkan dengan penerbangan saat malam hari untuk pertama kali pada tahun 2010 di atas udara Swiss. Para pilot akan menghabiskan waktu 36 jam dalam kokpit pesawat dalam penerbangan perdana untuk mengetes kemampuan terbang sepanjang malamnya.

Bila penerbangan uji coba tersebut sukses, Piccard akan membuat pesawat tenaga surya yang lebih besar yaitu BB-SIB untuk mengangkut dirinya dan pilot Solar Impulse, Andre Borschberg, terbang mengelilingi dunia. Mereka berencana terbang mengikuti jalur yang pernah ditempuh oleh Piccard pada satu dekade yang lalu saat berkeliling dunia non stop menggunakan balon udara panas Orbiter 3.

Pesawat BB-SIB direncanakan akan terbang melintasi Samudra Atlantik dan Amerika Serikat serta diproyeksikan mulai berlangsung pada tahun 2012. Penerbangan mengelilingi dunia akan dilakukan dalam lima tahap, yang masing-masing berlangsung selama beberapa hari. Piccard dan Borschberg akan bergantian tidur selama 15 menit setiap dua sampai empat jam serta memakai teknik istirahat, seperti auto-hypnosis dan meditasi, untuk mencegah kelelahan.

"Melalui proyek ini, kami akan memproklamasikan bahwa penggabungan semangat pionir dan visi politik dapat mengubah masyarakat dan mengakhiri ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, kata Piccard.




Keanekaragaman Hayati Bambu Endemik Indonesia Terancam Punah Pada 2019

(kesimpulan) Sebanyak 30-40 persen dari 88 jenis bambu endemik Indonesia terancam mengalami kepunahan. Ada tiga penyebab utama kepunahan bambu di Indonesia yaitu:

  1. Alih tata guna lahan
  2. Pengambilan secara berlebihan
  3. Penyelundupan ke luar negeri.

Pakar bambu dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Elizabeth Widjaja, dalam Seminar Nasional "Bamboo for Modern Life" di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat, mengatakan bahwa saat ini di Indonesia tumbuh sekitar 159 jenis bambu dan sebanyak 88 jenis di antaranya endemis, jika dibiarkan, kepunahan kemungkinan besar akan terjadi pada tahun 2019-2025. Pengaruh terbesar ancaman kepunahan bambu disebabkan alih guna lahan di habitatnya yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan perkebunan.

Bambu Buluh Regen di Sumatera Utara dan bambu Kuring di Jambi, keduanya sering digunakan masyarakat sebagai bahan bangunan. Dendrochalamus Buar yang banyak terdapat di Siberut, Sumatera Barat; Fimbribambusa di Makassar, Sulawesi Selatan; dan Dendrochalamus Hait di Lampung. Bambu-bambu tersebut sering digunakan sebagai bahan bangunan dan kerajinan tradisional. Ancaman kepunahan akibat pengambilan bambu tanpa penanaman kembali menjadi penyebab lain.

Di Jawa, keberadaan bambu Eul-eul yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan pengobatan. Bambu ini semula banyak ditemui di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Namun, akibat ditebang sembarangan, bambu Eul-eul semakin sulit, ditemui. Bambu Fimbribambusa di Meru Betiri, Jawa Timur, dan Schizotachyum di Kalimantan Barat. Keduanya banyak diambil sebagai bahan kerajinan dan bahan bangunan.

Selain alih fungsi (guna) lahan yang menyebabkan bambu semakin berkurang dengan cepat adalah maraknya penyelundupan ke luar negeri. Ada modus sindikasi penyelundupan bambu ke luar negeri dari Yogyakarta ke Amerika Serikat. Di negara tersebut bambu dikembangbiakkan dan dijual 1.000 dollar AS per batang.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, karena belum banyak kelebihan bambu endemik tersebut yang masih belum diketahui masyarakat. Selama ini bambu hanya digunakan sebagai bahan bangunan yang dipandang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi.
Padahal jika diolah dengan alat tertentu secara benar, bambu bisa dijadikan sebagai bahan pakaian, papan bambu, atau bambu lapis.

Pemerintah diharapkan memerhatikan hal tersebut karena bila terus dibiarkan, keanekaragaman hayati bambu di Indonesia akan semakin berkurang. Pemerintah dianggap belum tertarik melindungi bambu sebagai kekayaan alam, hal itu akan menjadi pukulan besar bagi upaya perlindungan kekayaan alam yang dimiliki indonesia Indonesia. Hingga kini belum melihat ada usaha serius oleh pemerintah, terlihat dari minusnya dana penelitian pengembangan dan inovasi di bidang bambu.

Bambu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berpotensi untuk dikembangkan baik sebagai tanaman hias maupun bahan baku produk. Kepala Laboratorium Teknik Struktur Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Morisco, mengatakan bahwa kegunaan bambu Indonesia belum dimanfaatkan maksimal. Arsitektur dan konstruksi bambu masih dianggap kuno meski kekuatannya tidak kalah jika dibandingkan dengan baja. Akibatnya, perlindungan terhadap jenis bambu diabaikan. Padahal, bila dilakukan rekayasa dengan benar, bambu bisa menjadi andalan berbagai bahan bangunan pengganti kayu yang semakin sulit didapatkan.

Kompas, ”Bambu Endemik Kini Terancam Punah”, Senin 29 Juni 2009.
Koran Tempo, ”Bambu Indonesia Terancam Punah”, Senin 29 Juni 2009.



Minggu, 28 Juni 2009

Adakah Jalur Kewenangan Hukum BPKP Mengaudit KPK?

(kesimpulan) Kepala Badan Pengawaasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Didi Widayadi bersikap keras untuk melakukan audit terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menimbulkan perdebatan dan dianggap sulit dimengerti. Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa negera ada aturannya dan dijalankan dengan kewenangan. Kewenangan tersebut harus ada dasarnya. Ada tiga teori kewenangan, yaitu:

  1. Atribusi, kewenangan melalui amanah UU/UUD kepada lembaga pemerintah/negara.

  2. Delegasi, kewenangan melalui amanat perundang-undangan kepada peraturan di bawahnya.

  3. Mandat, pelimpahan kewenangan dalam hubungan rutin atasan-bawahan.

Sedangkan BPKP tidak termasuk dalam ketiganya. Alasan Kepala BPKP Didi Widayadi yang berkeras menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tidak dapat diterima, karena BPKP hanya berwenang mengaudit lembaga pemerintahan di bawah Presiden. Di dalam PP 60/2008, yang dimaksud lembaga pemerintahan adalah LPND (Lembaga Pemerintah Non-Departemen) seperti LAPAN, BATAN, dan semua yang berada di bawah wewenang Presiden.

Dalam hal ini perlu dipahami secara betul antara executive agency dan independent agency. Secara konstitusional instansi yang bisa diaudit BPKP, adalah executive agency di bawah Presiden. Adapun KPK, termasuk independent agency, bukan lembaga yang berada di bawah Presiden. Sama halnya BPKP juga tidak bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut Zainal mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mencopot Kepala BPKP yaitu Didi Widayadi, terkait pengakuannya bahwa niat mengaudit KPK atas perintah presiden.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra bahwa pengakuan BPKP merupakan kebohongan publik sehingga presiden sebagai kepala pemerintahan bisa mencopot Didi Widayadi selaku Kepala BPKP. Presiden bisa langsung mengganti Didi dengan menyampaikan ke Komisi III DPR. BPKP harus menjelaskan mendapat perintah baik langsung atau tidak langsung dan dari siapa. Kalau tidak dapat dijelaskan berarti Didi Widayadi mempunyai agenda lain dan harus diklarifikasi.

Anggota Komisi DPR Nursyahbani Katjasungkana menyatakan bahwa DPR bisa meminta klarifikasi Didi Widayadi, namun saat pemilu situasi politik sedang memanas. Ada khawatir masalah tersebut dipolitisasi.

Peneliti dari ICW, Febri Diansyah menilai, KPK semakin dikepung berbagai pihak yang bertujuan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu yang menonjol adalah pernyataan Presiden Yudhoyono pada hari Kamis 25 Juni 2009, yang menyebut KPK sebagai lembaga superbody dan punya kekuasaan yang terlalu besar tanpa kontrol yang memadai.

Perlu dipahami bahwa selama ini publik menjadi saksi adanya beragam serangan yang tertuju pada KPK, diantaranya:

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu undang-undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam salah satu putusan MK menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK adalah inkonstitusional. Padahal pasal tersebut menjadi dasar keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Meskipun kemudian MK memberikan waktu 3 tahun bagi pembentuk Undang-undang untuk mengesahkan UU khusus untuk Pengadilan Tipikor, akan tetapi ternyata komitmen Presiden dan DPR sangat meragukan.

  2. Upaya menggembosi KPK dari kalangan anggota DPR. Hal ini ditunjukkan berbagai pernyataan dan manuver politik yang dilakukan oleh sejumlah angggota DPR yang terus menerus berupaya mendelegitimasi KPK.

Kedatangan kepala BPKP ke KPK yang mengatasnamakan perintah Presiden untuk melakukan audit terhadap KPK oleh banyak kalangan dipertanyakan. BPKP dalam menjalankan kerja harus menghormati dan tidak melanggar hukum. Pasal 3 UU KPK menyatakan secara tegas, KPK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Terkait dengan jalur pertanggungjawaban KPK, UU 30 tahun 2002 telah mengatur di Pasal 20, bahwa KPK bertanggungjawab pada publik. Posisi Presiden hanyalah sebagai pihak yang menerima laporan.

Namun, Kepala BPKP Didi Widayadi berpendapat lain yang menyatakan bahwa pertimbangan melakukan rencana audit operasional KPK didasarkan atas:

  1. UUD 1945 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD.

  2. UU 17/2003 Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Pasal 6 Ayat (2) huruf b bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada kementerian/lembaga.

  3. UU 1/2004 Pasal 58 yang menegaskan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

  4. PP Nomor 60/2008 tentang sistem pengendalilan intern pemerintah (SPIP).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Didi Widayadi mengatakan bahwa BPKP tidak berniat akan mengaudit kinerja lembaga negaranya (komisioner) karena BPKP tidak dalam kapasitas untuk menilai legalitas, kredibilitas, dan integritas institusi KPK yang direpresentasikan oleh ketua dan wakil ketua. Fokus BPKP adalah akuntabilitas keuangan negara yang harus disampaikan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sesuai UU (Suara Merdeka, ”Tak Ada Jalur Kewenangan BPKP Audit KPK”, Minggu 28 Juni 2009).


Sabtu, 27 Juni 2009

Kebijakan 3 Opsi Dari British Airways Kepada Pekerjanya Dalam Atasi Kesulitan Keuangan

(kesimpulan) Akibat krisis perekonomian global terus menghantam perusahaan-perusahaan besar dunia. Kondisi yang parah juga terjadi pada industri penerbangan, selain didera dampak krisis global, sektor penerbangan juga harus menanggung akibat secara langsung merebaknya wabah virus flu Babi (H1N1). Salah satu maskapai penerbangan terkemuka yaitu British Airways (BA) harus melakukan penghematan keuangan.

Ratusan pekerja maskapai penerbangan British Airways (BA) setuju untuk bekerja tanpa dibayar selama satu hingga empat minggu. Sikap itu muncul setelah pada bulan Mei 2009, British Airways melaporkan telah merugi hingga GBP400 juta atau sekitar Rp6,748 triliun dan menyatakan tidak sanggup lagi membayar seluruh pegawainya. Kerugian tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah perusahaan yang telah diswastakan oleh pemerintah Inggris.

Pihak manajemen British Airways memberikan tiga opsi penawaran berkaitan dengan status pegawainya, yaitu:

  1. Cuti di luar tanggungan
  2. Berpindah menjadi pekerja paro waktu
  3. Tetap bekerja tapi tidak dibayar hingga 4 minggu

Dari sekitar 40.000 karyawan total yang dimiliki British Airways, sebanyak 6.940 karyawan diberi kebijakan untuk memilih salah satu di antara tiga opsi yang diberikan tersebut. Berdasarkan kebijakan pada 6.940 pekerja mendapatkan keputusan:

  1. Memilih cuti di luar tanggungan sebanyak 4.000 pekerja
  2. Memilih menjadi pekerja paro waktu sebanyak 1.400 pekerja
  3. Memilih bekerja tanpa dibayar selama empat minggu sebanyak 800 pekerja

Sisanya sebanyak 740 pekerja yang berada di luar Inggris belum memberikan sikap secara pasti. Kebijakan pemberlakuan ketiga opsi tersebut mulai berlaku per 24 Juni 2009. atas keputusan tersebut maka British Airways dapat menyelamatkan keuangan perusahaan hingga GBP10 juta atau sekitar Rp 168,826 miliar.

Buruknya kondisi keuangan British Airways disebabkan oleh perekonomian dunia yang terus memburuk. Juga merebaknya virus flu H1N1 yang menurunkan jumlah penumpang pesawat hingga tingkat terendah. Penurunan itu juga dirasakan bahkan hingga penerbangan kelas termurah. Hal lain yang memperparah adalah rencana kenaikan biaya bahan bakar hingga mencapai GBP3 miliar atau Rp50,597 triliun. Penyampaian tiga opsi disampaikan kepada seluruh karyawan via e-mail pada 16 Juni 2009. (Jawa Pos, ”Ratusan Staff British Airways Siap Kerja Tanpa Gaji”, Sabtu 27 Juni 2009)




Rekayasa Genetika Udang Vaname Nusantara I Dipersiapkan Untuk Atasi Wabah Virus

(kesimpulan) Produksi udang nasional terus menurun sejak awal tahun 2009 akibat serangan virus, data Shrimp Club Indonesia menunjukkan, virus tersebut menurunkan produksi udang di Lampung dan Jawa Timur hingga 40 persen. Virus yang mematikan benur I dan induk udang meliputi White Spot Syndrome Virus (WSSV), Infectious Myo Necrotic Virus (IMNV), dan Taura Syndrome Virus (TSV). Selain itu juga diserang berbagai virus baru yaitu noda virus yang juga berdampak mematikan, serta Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) yang mengerdilkan pertumbuhan udang.

Menurunnya pasokan udang nasional menjadi pemicu harga udang Indonesia tidak kompetitif dan sulit bersaing dengan produk Thailand. Harga udang Indonesia saat ini berkisar 7,3 dollar AS per kg untuk isi 50 ekor. Harga Lebih tinggi dari harga udang dari Thailand yaitu 6,3 dollar AS per kg berisi 50 ekor.

Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Shidiq Moeslim mengatakan bahwa pemerintah perlu belajar dari kasus wabah penyakit yang menyerang udang pada tahun 2003 secara serius dan konsisten dengan melakukan serangkaian penelitian udang. Pada tahun 2002, Indonesia mencapai kejayaan produksi udang vaname. Produksi udang digambarkan "serba 70". Harga benur Rp 70 per ekor dengan kemampuan menghasilkan udang ukuran 70 per kg dalam 70 hari. Namun, puncak produksi udang tidak diikuti upaya mempertahankan mutu induk, perbaikan kualitas tambak, dan daya dukung lingkungan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Made L Nurdjana mengemukakan bahwa berbagai serangan virus yang menyebabkan produksi udang terus menurun menuntut pihak Departemen Kelautan dan Perikanan agar berkomitmen mengembangkan penelitian guna mengantisipasi penyakit udang. Penelitian akan diprioritaskan pada rekayasa genetika udang dengan dasar bahwa penyebaran virus yang mematikan udang sulit diobati. Sementara itu, virus dan penyakit udang terus berkembang.

Penelitian difokuskan pada upaya antisipasi penyakit udang, antara lain, memperbarui varietas induk udang yang lebih tahan penyakit serta pengembangan teknologi budidaya. Pada Mei 2009, pemerintah meluncurkan induk unggul udang Vaname Nusantara I, hasil persilangan induk vaname asal Florida, Amerika Serikat, dan induk lokal. Benih dari induk udang ini tahan hidup rata-rata 83 persen.

Penelitian udang harus terus dilanjutkan untuk menghasilkan varietas baru yang resisten terhadap virus. Varietas baru, Vaname Nusantara II, ditargetkan tercapai pada tahun 2012. Anggaran pemerintah untuk riset rekayasa genetika udang pada tahun 2009 sebesar Rp5 miliar dari total anggaran operasional penelitian Rp110 miliar. Teknologi lain yang juga dikembangkan meliputi teknik airasi (penambahan oksigen), filtrasi (penyaringan), dan sterilisasi pada air tambak. Kondisi yang paling membahayakan industri udang saat ini adalah kematian massal akibat serangan virus (Kompas, ”Rekayasa Genetika Udang Ditingkatkan”, Kamis 25 Juni 2009)




Farallon Capital Management LLC Jual Sahamnya di PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

(kesimpulan) Perusahaan investasi asal Amerika Serikat, Farallon Capital Management LLC menjual 4,05 persen atau setara dengan 986 juta lembar saham yang dimilikinya di PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Dow Jones menyebutkan bahwa, penjualan tersebut bernilai USD 328,6 juta atau sekitar Rp3,2 triliun. Farallon Capital Management LLC menunjuk Credit Suisse sebagai pihak yang mengatur proses penjualan. Sedangkan book building penjualan saham BCA tersebut dilakukan mulai hari Kamis 25 Juni 2009.

Nilai saham penjualan tersebut terdiskon 9,5 persen dari penutupan Rp3.550 per saham atau turun hingga Rp275. Penurunan saham BCA ini mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari itu ditutup melemah 3978 poin (0,19 persen) ke level 2.040,193. Merosotnya saham BCA membuat pelemahan di sektor perbankan mencapai minus 6,16 poin (2,47 persen), meskipun saham perbankan lain masih positif, tetapi karena porsi BCA di sektor perbankan cukup besar sehingga mempengaruhi sektor perbankan.

Pada tahun 2002, Farallon Capital Management LLC bersama Djarum Group membentuk Farindo (Konsorsium Farallon-Djarum) membeli saham BCA. Farallon Capital yang berbasiskan di San Fransisco telah mengantongi untung yang cukup besar setelah tujuh tahun menggemgam saham bank ritel terbesar di Indonesia tersebut. Nilai saham BCA telah naik hampir delapan kali lipat sejak Farallon dan Djarum Group membeli saham BCA sebesar 51,76 persen dengan nilai USD540 juta. Dengan penjualan itu maka, Djarum Grup yang merupakan perusahaan swasta terbesar di Indonesia, masih menggenggam 47,7 persen saham di BCA.

Belum diketahui motivasi Farallon menjual sahamnya di BCA, sebab kinerja BCA selama ini berjalan dengan baik. Sampai triwulan pertama 2009, berhasil membukukan laba bersih Rp1,6 triliun atau meningkat 41,8 persen. Peningkatan laba bersih didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan fee based income yang signifikan serta penurunan tarif pajak penghasilan. Fee based income tumbuh 31,9 persen YoY menjadi Rp1,0 triliun terutama didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang berasal dari jasa layanan rekening dan aktivitas transaksi serta pendapatan dari transaksi valuta asing.

Bank BCA Tbk berhasil meraih dana yang ditempatkan oleh mayarakat hingga kuartal pertama 2009 mencapai Rp98 triliun atau naik 13 persen dibanding kuartal pertama 2008 yang hanya sebesar Rp87 triliun. Hingga Maret 2009, BCA telah mengucurkan kredit Rp107,27 triliun atau naik 27 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya Rp84,14 triliun. Namun, penyaluran kredit ini turun dibandingkan tahun 2008 yang menembus Rp112,78 triliun. (Jawa Pos, ”Farallon Jual Saham BCA”, Sabtu 27 Juni 2009)

Jumat, 26 Juni 2009

Pemasangan Atap dan Lampu Baru All England Club Untuk Jaga Tradisi

(kesimpulan) Atap baru All England Club, arena tenis Wimbledon, yang selesai dipasang awal tahun 2009 menjadi tonggak sejarah bagi grand slam lapangan rumput yang kali pertama diselenggarakan pada 1877. Atap tersebut diharapkan akan menjamin even Wimbledon bisa dihelat 13 hari pas. Ketika banyak even olahraga berhemat diterpa krisis, wimbledon malah sukses melakukan perombakan. All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) atau yang lebih Bering disebut All England Club, sebagai arena kompetisi tenis. Dana yang dibelanjakan cukup fantastis, mencapai 80 juta pounds atau sekitar Rp1,3 triliun.

Dana itu dibelanjakan untuk meningkatkan kapasitas tempat duduk Court Center dari 13.500 menjadi 15 ribu, memasang peranti elektronik pendukung pelaksanaan pertandingan, serta memasang atap. Pembuatan dan pemasangan atap menyedot paling banyak biaya. Atap transparan yang bisa dibuka dan ditutup dalam waktu sepuluh menit tersebut memiliki berat 70 ton dan lebar mencapai 75 meter. Hujan selama ini menjadi masalah utama kini bisa diatasi. Instalasi 120 lampu di stadion membuat lapangan tetap terang meski langit mendung pekat. Lapangan juga dilengkapi pengatur udara untuk menjaga kelembapan lapangan rumput agar tidak menjadi licin. Penundaan jadwal pertandingan pun tidak akan terjadi lagi.

Keberadaan atap baru dan lampu, sebenamya even Wimbledon bisa lebih leluasa menyusun jadwal pertandingan pada malam hari agar tayangan langsung di televisi bisa lebih menguntungkan dari segi penjualan hak siar. Namun, segala fasilitas baru yang dimiliki saat ini tidak membuat larut untuk melanggar tradisi yaitu siang hari mulai pukul 12.00 sampai 16.00 saat musim panas. Berbeda dari Australia Terbuka dan AS Terbuka yang sudah memainkan pertandingan malam. Wimbledon memang berbeda jika dibandingkan dengan grand slam lain untuk memastikan seluruh pertandingan dilaksanakan siang hari. Hal itu dimungkinkan oleh banyaknya lapangan yang dipakai untuk menyelenggarakan pertandingan. Ada 20 lapangan yang bisa dipakai bersamaan.

Selain itu jadwal yang menjadi tradisi besar di Wimbledon adalah adanya jeda di Minggu pertengahan tumamen. Wimbledon terselenggara dalam dua pekan penuh. Dengan libur hari Minggu yang disebut sebagai People's Sunday, turnamen efektif berjalan dalam 13 hari. Sejak dimulai pada 1877, barru tercatat tiga kali turnamen terpaksa menyelenggarakan laga di People's Sunday tersebut, yang semuanya terjadi di era modern, yaitu terjadi pada tahun 1991, disebabkan banyaknya pertandingan tertunda karena cuaca buruk. Dan 240 laga di Kamis pertama, hanya 52 di antaranya yang berhasil tuntas. Terpaksa, tradisi tersebut ditabrak untuk kali pertama. Hal yang sama terjadi pada tahun 1997. Penyebab lain terjadi pada tahun 2004, kali ini berdasar permintaan penonton, karena yang bermain adalah jagoan tuan rumah, Tim Henmann, jumlah penonton membludak membuat panitia tidak siap. Terjadi keributan di jadwal asli pertarungan Henmann, Sabtu. Kebijakan untuk mengundurkan pertarungan ke Minggu pun diambil.

Secara tradisional, lima kategori di kelompok dewasa, yaitu tunggal pria, tunggal wanita, ganda pria, ganda wanita, dan ganda campuran, berlangsung sejak pekan pertama. Sedangkan kelompok junior berlangsung di pekan terakhir. Waktu pelaksanaan Wimbledon pun sudah digariskan dimulai Senin di antara tanggal 20 hingga 26 Juni tiap tahunnya. Dengan segala aturan ketat mengenai jadwal maka dampak atap baru yang dibangun di arena Wimbledon akan membuat Wimbledon sebagai grand slam yang bisa menjaga keunikan dan tradisinya. (Jawa Pos, ”Atap Baru Agar Pertandingan Tetap Siang dan Libur Minggu”, Kamis 25 Juni 2009)




Kamis, 25 Juni 2009

Membangun Basis 14 Subsektor Ekonomi dan Industri Kreatif

(kesimpulan) Ekonomi kreatif dan industri kreatif kini menjadi primadona yang disebut-sebut menjadi peluang dan inspirasi perkembangan ekonomi Indonesia ke depan. Indonesia memiliki banyak potensi produk kreatif yang dapat dikembangkan. Munculah ikhtiar untuk mengedepankan produk budaya dan berbasis teknologi kepada masyarakat banyak melalui pameran, sekaligus memberi inspirasi masa depan ekonomi negara. Saat ini industri kreatif menyumbang 6,3 persen dari produk domestik bruto, menyerap 5,4 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 9 persen dari total nilai ekspor nasional. Upaya yang lebih kongkret dilakukan Pemerintah dengan mencanangkan tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif.

14 Subsektor

Ada 14 subsektor yang menjadi tumpuan ekonomi kreatif, yaitu periklanan, penerbitan dan percetakan, TV dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, fesyen, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan peranti lunak serta penelitian dan pengembangan. Ke-14 industri kreatif ini diharapkan dapat menjadi alternatif sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia selain yang selama ini sudah dikenal, seperti pertanian, minyak dan gas, atau manufaktur.

Industri kreatif unggulan tersebut diharapkan mampu mengairahkan perekonomian Indonesia, menghasilkan pendapatan dalam orde ratusan triliun rupiah per tahun. Pemikiran tersebut masuk akal, didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif. Komparatif, ibarat bak sumber daya alam, tradisi membatik atau seni kriya telah lama menjadi bagian dari budaya. Kompetitif, dunia kini berada dalam equal playing field akibat globalisasi dan proliferasi Teknologi-Informasi-Komunikasi (TIK)

Dua Prasyarat Utama

Ekonomi inovasi merupakan perjumpaan antara ekonomi, demokrasi, perdagangan, dan teknologi. Negara yang menguasai sinergi tersebut akan menguasai kepemimpinan dunia, produktivitas bisnis, dan kesejahteraan individu. Satu era masyarakat yang berbasis pengetahuan, ekonomi inovasi, dan seni budaya. Untuk mencapai dibutuhkan dua aspek prasyarat utama yaitu:

  1. Tingkat Literasi Masyarakat Mengakses Teknologi-Informasi-Komunikasi (TIK). Keadaan di Indonesia belum sepenuhnya menggembirakan. Kesenjangan digital yang ditandai rasio kepemilikan PC/laptop dibandingkan jumlah penduduk hanya 10 persen, dan penetrasi akses internet baru 15 persen. Teknologi mobile/seluler yang sekarang sekitar 125 juta, namun tren memperlihatkan perlengkapan canggih tersebut lebih banyak digunakan masyarakat bukan untuk pengetahuan dan kegiatan yang produktif.

  2. Kebebasan Berfikir, Kebebasan Pasar, dan Kebebasan Berusaha. China yang rakyatnya masih terbelenggu dengan ideologi komunis, ternyata dapat menciptakan inovasi industri. Mungkin dalam konteks ini terjadi misslanding, bahwa sebenarnya kebebasan industri kreatif tidak berkaitan dengan ideologi. Namun kebebesan berfikir, pasar, dan berusaha lebih terletak pada kultur produktif. Hal ini terlihat pada kemampuan inovasi yang rendah pada negara-negara Timur Tengah atau di sepanjang kultur Arab. India memberi teladan yang secara reliabel menunjukkan produktivitas inovasi semakin mendekati negara-negara berteknologi maju.

Peran Sekolah Kejuruan

Dibandingkan masa-masa sebelumnya, apa yang bisa dihasilkan generasi sekarang cukup mencengangkan. Sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dulu dikenal hanya sekolah teknik menengah (STM) atau sekolah menengah ekonomi atas (SMEA). Dewasa ini, lulusan sekolah menengah kejuruan sudah memiliki kemampuan layaknya seorang engineer, seperti membuat laptop atau merakit kendaraan sendiri. Belum lagi desain, peranti lunak (software), animasi dan lain-lain.

Dilihat dari rasio peminat ke SMK di Indonesia memiliki kecenderungan semakin naik, rasio saat ini 50:50 dengan jumlah SMK 7.719 sekolah. Pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah siswa SMK Negeri dan Swasta sebanyak 2.231.927 siswa, tahun ajaran 2006/2007 (2.401.732), 2007/2008 (2.738.962), 2008/2009 (3.300.000).

Karakter generasi muda adalah tidak takut mengekpresikan diri dan mengeluti aktivitas-aktivitas kreatif, justru permasalahan datang dari para orang tua yang takut dan cenderung berfikir sudut pandang tradisional bahwa lulusan sekolah kejuruan dianggap sulit untuk mencapai sukses setinggi-tingginya

Apresiasi

Untuk mendorong ekonomi kreatif, ada sejumlah agenda yang harus dilakukan yaitu:

  1. Pengembangan di sektor pendidikan, produksi, dan pemasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kreatif.

  2. Terciptanya iklim perundang-undangan yang mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI) mengingat ekonomi kreatif akan melahirkan ciptaan, paten, dan merek.

  3. Perbankan dan kredit, baik menggunakan skema-skema yang sudah ada atau menciptakan skema tertentu yang lebih menarik untuk menumbuhkan industri kreatif.

  4. Sedangkan dari sisi pendidikan menciptakan anak-anak didik yang siap menjadi insan-insan kreatif dalam jumlah dan kualitas yang banyak.

  5. Ketersediaan ruang publik untuk memamerkan atau mempertontonkan kreativitas, contohnya musik jazz di New Orleans, Amerika Serikat. Orang dapat menikmati musik jazz di mana-mana dan pada gilirannya hal itu juga menggerakkan aktivitas ekonomi.

Provinsi DIY yang telah lama melancarkan program industri kreatif, terkenal dengan kerajinan dan kesenian, menetapkan diri sebagai e-government melalui visi Cyber-Province.

Pustaka

Mudrajat Kuncoro, Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030?, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2007.

Kompas, Mendorong Ekonomi dengan Produk Kreatif, Kamis, 24 Juni 2009.

Kompas, Jejak Naga Silikon dan Masa Depan Ekstrem, Senin 22 Juni 2009.

Kompas, Peminat Ke SMK Naik, Senin 22 Juni 2009.

Kompas, Kami Masih Muda Apa Yang Ditakuti? Minggu 21 Juni 2009.


Sinar Mas Forestry atau SMF Bangun Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu atau GSK-BB

(kesimpulan) Sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terluas di dunia, Indonesia dihadapkan pada tiga hal penting: Pertama, bagaimana potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri kehutanan dapat dioptimalisasikan hingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian serta kesejahteraan bangsa. Kedua, bagaimana keanekaragaman hayati yang begitu kaya pada setiap jengkal hutan yang ada dapat terus terlestarikan. Ketiga, bagaimana menciptakan sinergi dan harmoni antara sisi industri dengan pelestarian lingkungan tersebut.

Bagi masyarakat agraris, harmonisasi antara manusia dengan beragam kebutuhannya serta lingkungan sekitar, pada dasarnya telah menjadi bagian keseharian yang telah ada sejak lama. Salah satu pendekatan yang telah ada sebelumnya dan sedang menjadi percontohan, ketika industri kehutanan melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Di antaranya Sinar Mas, sebuah institusi bisnis melalui Sinar Mas Forestry (SMF) yang selama ini bertugas sebagai pemasok bahan baku utama Asia Pulp & Paper (APP), mengembangkan sebuah cagar biosfer (biosphere reserve) di Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB).

Beberapa manfaat dari adanya cagar biosfer sebagai konsep wahana pengelolaan lansekap (bentang alam) yaitu: Fungsi konservasi, Fungsi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat setempat secara berkelanjutan, dan Fungsi pendukung logistik yang dibutuhkan dalam pengembangan beragam proyek percontohan, pendidikan dan latihan, berikut penelitian di bidang konservasi.

Manakala ketiga fungsi tersebut berjalan dengan selaras, maka diyakini akan mampu membangun dan memelihara harmoni antara manusia dan lingkungannya. Pengembangan cagar biosfer di Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) digagas bersama para pemangku kepentingan terkait, mulai dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Departemen Kehutanan, pemerintah provinsi dan kabupaten serta kalangan akademik seperti Universitas Riau hingga Universitas Kyoto, Jepang. Konsep Man and the Biospehere (MAB) UNESCO dijadikan pedoman pengembangan.

Munculnya kebutuhan akan kelestarian alam harus didukung adanya manajemen pengelolaan kawasan secara kolaboratif dan terintegrasi, sehingga pelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem mampu ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penasihat Manajemen Lingkungan SMF, Canecio P. Munoz, mengatakan bahwa kebutuhan bagi industri kehutanan, keberlanjutan usaha dapat terbangun melalui sinergi aspek produksi yang ramah lingkungan serta pelestarian lingkungan. Untuk dapat terus berproduksi industri kehutanan harus senantiasa melakukan penanaman berikut memelihara lansekap ekosistem sekitar sesuai konsep pengelolaan hutan tanaman secara lestari. Inilah yang mendorong Sinar Mas Forestry (SMF) mengajukan usulan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) berawal ketika pada tahun 2004, SMF bersama mitra kerjanya dengan dukungan APP menyisihkan areal hutan produksi seluas 72.255 hektar sebagai koridor ekologis, sehingga hutan rawa gambut Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 84.967 hektar dan Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas 21.500 hektar yang merupakan bagian dari eco-region hutan Sumatera dapat tergabung menjadi sebuah kawasan konservasi dengan areal inti cagar biosfer seluas 178.722 hektar. Kedua kawasan Suaka margasatwa tersebut, sebelumnya telah teridentifikasi oleh LIPI sebagai sebuah areal yang didiami ratusan jenis flora dan fauna yang langka dan dilindungi. Sebagian besar dari zona penyangga seluas 222.425 hektar disekitar cagar biosfer terdiri atas hutan tanaman yang menjadi kunci efektivitas perlindungan area inti, karena selalu mendapatkan pengelolaan dan pengawasan yang baik. Pada bulan September 2008, usulan (nomination form) cagar biosfer berikut rencana pengelolaannya diajukan ke UNESCO Paris melalui Komite Nasional Program Man and the Biosphere Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2008, Departemen Kehutanan RI melakukan peninjauan kesiapan di lapangan pasca pengajuan usulan. Sementara gelaran UN Climate Change Conference di Bali tahun 2007 menjadi tempat pertama usulan diperkenalkan kepada masyarakat international.

Keberadaan Cagar Biosfer GSK-BB sebagai satu dari 553 cagar biosfer yang tersebar di 124 negara anggota UNESCO's World Network of Biosphere Reserves (WNBR) menjadi begitu penting dan berharga bagi Indonesia, mengingat dengan luas wilayah berikut keunikan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia telah menanti sepanjang 27 tahun untuk memiliki lagi sebuah cagar biosfer melengkapi enam cagar yang telah ada sebelumnya. Terasa lebih istimewa karena cagar biosfer GSK-BB adalah untuk pertama kalinya diinisiasi oleh sektor industri. Prof. Dr. Endang Sukara, Ketua Komite Nasional Man and the Biosphere Indonesia yang juga Deputi Ilmu Pengetahuan mengatakan bahwa usulan pembangunan cagar biosfer yang diajukan Sinar Mas ini adalah pertama kalinya di dunia datang dari sektor industri. Jika dapat terus berjalan dengan konsisten sekaligus menjadi contoh awal yang baik bagi kalangan industri untuk selalu peduli pada pelestarian keanekaragaman hayati. Lingkungan yang lestari adalah kepentingan seluruh pihak, termasuk pula sektor industri.

Pengesahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dalam 21st Session of the International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme UNESCO, pada 26 Mei 2009 di Pulau Jeju, Korea bukanlah sebuah puncak dan akhir, melainkan sebuah awal dari begitu banyak hal yang harus dilakukan seputar pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, kehadirannya menunjukkan apresiasi dunia atas komitmen, determinasi dan inovasi dari kalangan industri yang akan selalu dinantikan dalam melestarikan lingkungan. (Kompas, ”Komitmen dan Inovasi Tanpa Henti Industri Kehutanan Melestarikan Lingkungan”, Senin 22 Juni 2009).


Target Penjualan Produsen Pakaian Dalam GT Man menargetkan Naik 10 Persen Pada 2009

(kesimpulan) PT Ricky Putra Globalindo Tbk mentargetkan penjualannya tahun 2009 naik menjadi Rp.539,86 miliar dari dari tahun 2008 yaitu sebesar Rp.490,78 miliar. Produsen pakaian dalam bermerek GT Man tersebut yakin bahwa pada paruh kedua 2009, perekonomian global mulai membaik.

Direktur Ricky Putra, Victor Franziscus mengatakan target penjualan naik 10 persen, sehingga manajemen bisa beroperasi secara normal kembali. Pada tahun 2008, perseroan merugi Rp.9,21 miliar akibat krisis flnansial global yang menurunkan daya beli konsumen, sedangkan harga kapas, bahan baku utama produk Ricky Putra, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sangat fluktuatif.

Meskipu memasang target pertumbuhan pendapatan 10 persen, perusahaan tersebut berani mematok laba bersih yang bisa diraup. Pada tahun 2008, GT Man mencatatkan kenaikan pendapatan, tapi merugi dari selisih kurs. Terkait dengan belanja modal pada tahun 2009, PT Ricky Putra menganggarkan Rp.10 miliar dan kas internal. Dana tersebut akan digunakan untuk perawatan dan penggantian mesin yang rutin dilakukan perseroan setiap tahun (Koran Tempo, ”Target Penjualan Produsen GT Man Naik 10 Persen”, Selasa 23 Juni 2009).

Rabu, 24 Juni 2009

Perdebatan Penggunaan Teknologi Tinggi Pada Pakaian Renang

(kesimpulan) Isu penerapan teknologi untuk pakaian renang kembali memunculkan perdebatan. Setelah menyita perhatian publik pada tahun 2008, isu tersebut muncul lagi pada tahun 2009, ketika Federasi Renang Amatir Internasional atau FINA, berusaha mengumumkan daftar pakaian renang yang dinyatakan sah. Pada Februari 2008, produsen pakaian renang Speedo meluncurkan produk berteknologi tinggi, LZR, mengadopsi teknologi yang dimiliki badan antariksa nasional Amerika Serikat, NASA. Pakaian renang LZR kemudian memicu persaingan teknologi antar produsen baju renang.

Persaingan berdampak luar biasa pada tingkat riil, sejak Februari 2008, sebanyak 120 rekor dunia berhasil dipecahkan. Situasi itu menimbulkan kegelisahan, beberapa kalangan menggugat, sejauhmana teknologi pakaian renang bisa dikembangkan tanpa membuat olahraga itu menjadi bertumpu sepenuhnya kepada teknologi.

Federasi Renang Amatir Internasional (FINA) sebagai otoritas resmi turun tangan dan berusaha untuk menuntaskan isu teknologi pakaian renang, pada bulan Juli 2009, FINA melarang sejumlah model pakaian renang yang dinilai terlalu menguntungkan perenang. Pada Senin 22 Juni 2009, FINA mengeluarkan lagi daftar pakaian renang yang dinyatakan legal. Di dalam daftar tersebut terdapat pakaian renang yang sebelumnya dilarang. Pakaian-pakaian ini boleh dipakai dalam kejuaraan dunia atau sepanjang tahun 2009 karena pihak produsen sudah memodifikasinya.

Sebanyak 100 lebih merek pakaian renang yang disahkan FINA untuk dipakai dalam kejuaraan dunia. Organisasi induk olahraga akuatik menyatakan, produsen yang pakaiannya disahkan sudah melakukan modifikasi. Pakaian mereka sudah tidak lagi membuat efek "jebakan udara" yang bisa meningkatkan kecepatan.

Di antara pakaian yang mendapat persetujuan itu adalah Jaked 01 yang dipakai perenang Perancis, Frederick Bousquet, saat memecahkan rekor dunia 50 meter gaya bebas putra, pada April 2009 yang hingga akhir Juli, rekor Bousquet belum disetujui karena menunggu hasil uji doping. Berbeda dengan nasib Bousquet yang tidak terganjal persoalan pakaian renang, atlet Perancis lainnya, Alain Bernard, mengalami kendala dengan baju renang. Saat memecahkan rekor dunia 100 meter gaya bebas, Bernard memakai Arena X-Glide, pakaian renang yang belum disahkan FINA. Rekor Bernard pun ditolak.

Bernard memperbarui rekor dunia 100 meter gaya bebas menjadi 46,94 detik, tercatat sebagai manusia pertama sepanjang sejarah yang berenang sejauh 100 meter dalam tempo kurang dari 47 detik. Rekor dunia 100 meter gaya bebas yang masih diakui FINA adalah 47,05 detik, yang dihasilkan oleh Eamon Sullivan asal Australia pada semifinal Olimpiade 2008. Penyesalan atas keputusan FINA juga disampaikan Federasi Renang Jepang. Rekor dunia 200 meter gaya punggung yang dihasilkan Ryosuke Irie pada Mei 2009 dinyatakan tidak sah. Saat itu Irie memakai baju buatan produsen Jepang, Descante. (Kompas, ”Isu Baju Renang Memanas”, Rabu 24 Juni 2009).




Senin, 22 Juni 2009

Pendekatan Keterbukaan Dalam Penanganan Narkoba

(kesimpulan) Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang jumlah penduduknya berkembang dengan pesat. Daerah yang relatif cepat mengalami peningkatan jumlah penduduk terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Semarang, Solo, Pekalongan, dan Tegal. Mudahnya akses transportasi, usaha, dan kemajuan perekonomian merupakan beberapa alasan yang menyebabkan suatu daerah menarik bagi pendatang untuk memperbaiki nasib.

Namun, seiring bertambahnya warga di suatu daerah, beberapa permasalah sosial mulai mengemuka. Semakin padatnya hunian warga, terjadi peralihan fungsi lahan, pengangguran, dan kriminalitas merupakan beberapa contoh yang sering terlihat. Salah satu bentuk kriminalitas yang semakin berkembang adalah meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang. Pendatang baru dari daerah bila tidak berhati-hati dalam bergaul bisa menjadi pangsa pasar yang potensial bagi para pengedar. Pasalnya, rasa ingin tahu dan disertai bujukan dari teman-teman dalam satu komunitas itulah awal seseorang terjerumus dalam lembah dunia narkotika.

Bila sesekali mencoba, tidak menutup kemungkinan para korban narkoba akan mengulangnya untuk aktivitas sosial atau bersenang-senang dengan rekannya. Jika aktivitas ini sering dilakukan, besar kemungkinan sang korban akan memakainya sendirian untuk menghilangkan perasaan tertentu. Bila pada tahap ini sang korban tidak segera berhenti maka akan terjerumus pada penyalahgunaan narkoba dan berujung pada ketergantungan (Kompas, ”Narkoba, Umumnya Bermula Dari Coba-Coba”, Edisi Jawa Tengah Senin 22 Juni 2009).

Pengguna Narkoba Adalah Korban

Pengguna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya lebih baik segera berusaha berhenti mengonsumsi narkoba dan melaporkan diri ke pihak berwenang. Dengan demikian, pengguna narkoba tersebut akan diperlakukan sebagai korban dan langsung menjalani rehabilitasi. Sekretaris Badan Narkotika Kota (BNK) Semarang M Sudirman mengatakan bahwa BNK akan menjamin pengguna narkoba tersebut mendapat perawatan semestinya di panti rehabilitasi dan tidak diperlakukan sebagai orang kriminal. Pengguna narkoba dapat menghubungi BNK atau panti rehabilitasi yang ada.

Namun, seorang pengguna narkoba akan mendapat hukuman maksimal jika tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba. Dalam setiap razia narkoba, BNK Semarang menggunakan prinsip tersebut. Sikap keterbukaan masyarakat inilah yang sedang BNK upayakan karena disadari bahwa para pengguna narkoba pasti takut bersikap terbuka. BNK Semarang sedang menyosialisasikan keterbukaan sikap pengguna narkoba tersebut dengan berbagai penyuluhan seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah Kota Semarang.

Meskipun begitu, pengguna dan pengedar narkoba tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Alex Bambang Riatmodjo mengatakan bahwa keluarga korban juga dapat dijerat ancaman hukuman jika terbukti menyembunyikan anggota keluarganya yang menjadi pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini dilakukan, jika pengguna melaporkan diri namun ternyata masih menggunakan narkoba, pengguna tersebut bisa dihukum juga. Artinya, pengguna itu akan ditindak tegas sesuai hukum karena tertangkap tangan masih menggunakan narkoba, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sosiolog dari Universitas Katolik Soegijapranata Hermawan Pancasiwi menyambut baik upaya BNK Semarang untuk menumbuhkan keterbukaan masyarakat mengenai narkoba. Namun perlu diperhatikan bahwa persoalan narkoba ada tiga unsur yang terlibat, yaitu pengguna, pengedar, dan aparat hukum (Kompas, ”Pengguna Narkoba Korban”, Edisi Jawa Tengah Senin 22 Juni 2009).

Stadium Perilaku Pemakaian Zat Napza

Pemakaian Coba-Coba. Hanya ingin mencoba memenuhi rasa ingin. Sebagian pemakai berhenti menggunakannya dan sebagian lain meneruskan.

Pemakai Sosial. Hanya untuk bersenang-senang (saat rekreasi atau santai). Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini, tetapi sebagian lagi menignkat ke tahap selanjutnya.

Pemakaian Situasional. Pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu (ketegangan, kesedihan, kekecewaan) dengan maksud menghilangkan perasaan tersebut.

Penyalahgunaan. Pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologis/klinis (menyimpang), minimal satu bulan lamanya, dan telah terjadi gangguan fungsi sosial dan pekerjaan.

Ketergantungan. Pemakaian yang telah menjadi rutinitas karena telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, bila pemakaian zat dihentikan atau dikurangi atau tidak ditambah dosisnya. (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam Kompas Edisi Jawa Tengah, Senin 22 Juni 2009).

Peringkat Kasus Nerkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif) di Indonesia Tahun 2008

Metro Jaya (7.485 kasus), Jawa Timur (3.573), Sumatera Utara (2.366), Jawa Barat (1.086), Riau (880), Kalimantan Selatan (875), NAD (753), Sumatera Selatan (726), Jawa Tengah (645), Bali (622), Kalimantan Timur (519), Kepulauan Riau (451), Sulawesi Selatan (359), DIY (326), Sumatera Barat (281), Jambi (233), Lampung (224), Kalimantan Barat (164), Kalimantan Tengah (162), Mabes Polri (161), Banten (133), Sulawesi Tengah (128), Nusa Tengara Barat (102), Bengkulu (88), Sulawesi Utara (79), Bangka Beluting (78), Papua (47), Nusa Tenggara Timur (32), Maluku (26), Sulawesi Tenggara (13), Gorontalo (8), Maluku Utara (6). (Dit IV Narkoba dan KT Bareskrim Polri 2008, dalam Kompas Edisi Jawa Tengah, Senin 22 Juni 2009).


Kebiasaan Minum Susu Botol Picu Streptococcus mutans dan sobrinus Terhadap Karies Gigi Balita

(kesimpulan) Masalah gigi berlubang atau karies dialami oleh sekitar 85 persen anak usia di bawah lima tahun di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan minum susu botol pada usia akhir balita. Demikian kesimpulan oleh dokter spesialis kesehatan gigi anak, Mochamad Fahlevi Rizal, saat mempertahankan disertasi untuk meraih gelar doktor dengan tema “Pengaruh kebiasaan Minum Susu Botol terhadap Potensi Karies Gigi pada Usia 3-5 Tahun.

Karies gigi masih jadi masalah kesehatan anak, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2003 menyatakan, angka kejadian karies pada anak sebesar 60-90 persen. Karies gigi adalah daerah yang membusuk di dalam gigi yang terjadi akibat proses yang secara bertahap melarutkan email (permukaan gigi sebelah luar yang keras) dan terus berkembang ke bagian dalam gigi.

Masalah karies pada anak atau dikenal sebagai sindroma karies botol (SKB), sering ditemukan pada anak usia akhir balita. Penyebabnya adalah gula yang terdapat dalam susu dan sari buah yang kadang diminumkan saat anak menjelang tidur. Bakteri pada plak gigi lalu mengubah gula tersebut jadi asam yang merusak hingga menimbulkan kebusukan dan kehancuran gigi.

Dari pengamatan pada tiga rumah sakit di Jakarta menunjukkan, proporsi pasien anak yang datang dan menderita penyakit infeksi ini mencapai 95 persen. Penelitian pendahuluan menunjukkan, prevalensi karies akan lebih tinggi 1,3 kali pada anak yang mempunyai kebiasaan minum susu botol daripada anak yang tidak terbiasa minum susu botol. Untuk menemukan masalah utama sindroma ini dapat ditelusuri dari aspek mikrobiologi, seperti peran bakteri penyebab karies terutama Streptococcus mutans dan Streptococcus sobrinus.

Streptococcus mutans dibedakan atas 4 serotipe (c, e, f dan k) dan Streptococcus sobrinus diidentifikasi sebagai serotipe d dan g. Sebagai bakteri utama penyebab karies, Streptococcus mutans bisa membentuk koloni dan melekat pada permukaan gigi. Sejumlah protein di permukaan sel Streptococcus mutans memungkinkan bakteri tersebut membentuk biofilm di permukaan gigi sehingga bertahan hidup di dalam mulut.

Studi pada anak-anak usia 3-5 tahun sebagai subjek penelitian, menjadikan susu botol sebagai pengantar tidur meningkatkan risiko SKB 1,03 kali lebih besar daripada yang tidak menjadikannya sebagai pengantar tidur. Frekuensi minum susu botol dua kali atau lebih per hari juga akan meningkatkan risiko kejadian SKB 2,27 kali. Sementara itu, minum air susu ibu (ASI) ternyata memberi perlindungan dari sindroma tersebut. (Kompas, ”Kebiasaan Minum Susu Botol Picu Karies Gigi”, Senin 22 Juni 2009)


Rekayasa Genetika Bakteri Saccharophagus degradans Mampu Penghasilkan Gula

(kesimpulan) Bakteri Saccharophagus degradans yang telah dimodifikasi secara genetik dalam pengujiannya pada skala komersial mampu mengubah 1 ton selulosa menjadi galu dalam waktu 72 jam. Hasil penelitian menunjukkan organisme Saccharophagus degradans berpotensi menghasilkan etanol yang murah dan efisien dalam skala industri.

Jasad renik yang diambil dari Teluk Chesapeake di Maryland, AS, tersebut direkayasa oleh Steve Hutcheson, profesor biologi sel dan genetika molekuler dari Universitas Maryland. Pada tahun 2006, Zymetis, perusahaan start up, mengembangkannya untuk skala komersial. (Kompas, “Bakteri Penghasil Gula”, Senin 22 Juni 2009).


Minggu, 21 Juni 2009

BrainPort Alat Bantu Penglihatan Seperti Orang Yang Normal

(kesimpulan) Orang-orang yang kehilangan penglihatan akan dapat mewujudkan hidup selayaknya orang normal, bisa punya mata "normal" lagi. Kopral Marinir Mike Jernigan adalah pria asal McLean, Virginia, AS, yang kehilangan kedua penglihatan atau buta akibat terkena bom di Iraq pada tahun 2004. Ledakan bom di jalan tersebut hampir merenggut nyawanya.

Mike Jernigan menyatakan telah melihat sebuah garis. Garis horizontal. Bagi Jernigan, kemampuan mengidentifikasi bentuk dan sejenisnya termasuk prestasi sempurna. Memakai kaca mata hitam, Kopral Jernigan saat itu mengarahkan kepala ke sebuah garis putih di atas papan tulis berwarna hitam. Setelah mempelajari gambar selama beberapa detik, dia segera mengenali.

Dia mampu mengidentifikasi garis tersebut dengan bantuan BrainPort yaitu perangkat yang menangkap gambar melalui kamera digital yang dipasang pada kaca mata. Kemudian, kamera tersebut mengubah gambar menjadi sinyal listrik dan selanjutnya mengirimkan pesan ke sensor yang dimasukkan dalam lidah.

Selama demonstrasi di the Louis J. Fox Center for Vision Restoration, South Oakland, Jernigan berhasil mengidentifikasi garis, lingkaran, dan anak panah tanpa kesalahan sedikit pun. Teknologi itu tergolong baru, namun para peneliti di the Fox Center akan mulai mempelajari BrainPort. Proyek tersebut akan didanai Louis J. Fox, alumnus University of Pittsburgh yang juga pensiunan pialang komoditas yang mengalami kerusakan penglihatan akibat penggumpalan darah pada pusat pembuluh retina.

Kebutaan yang dialami oleh Louis J. Fox terjadi pada saat terbangun dari tidur. Tiba-tiba tidak mampu melihat lagi. Begitu dokter memberi tahu bahwa dirinya mengalami stroke pada mata, Fox mulai berupaya mencari penyembuhan. Selama ini peristiwa yang paling ditakutkan orang setelah kematian adalah kehilangan penglihatan.

Brain Port diciptakan dan dikembangkan Wicab Inc. yang berpusat di Wisconsin. Peralatan tersebut nantinya tidak akan dijual komersial. University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) bertekad mewujudkan sumbangan Fox. Mereka ingin penemuan tersebut memberikan harapan bagi orang buta maupun yang mengalami kerusakan penglihatan (Jawa Pos, ”Bisa Melihat Lagi Berkat BrainPort, Sabtu 20 Juni 2009).




Omzet Waralaba Rp 4,1 Triliun Per Bulan

(kesimpulan) Pertumbuhan usaha dengan sistem waralaba di Indonesia sangat pesat. Setiap tahun mencapai tiga persen. Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu, mengatakan selain peningkatan jumlah gerai maupun jenis waralaba, omzet di sektor usaha ini terus meningkat, hingga saat ini mencapai Rp 4,1 triliun per bulan.

Kondisi tersebut, akan semakin mendorong minat pengusaha pemula maupun perusahaan waralaba untuk terus mengembangkan konsepnya di Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk mendorong pelebaran pasar di tingkat regional maupun internsional, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah No.42/2007 dan Permendag No.31/M-DAG/PER/8/2008, sebagai dorongan pertumbuhan, pembinaan serta pengawasan waralaba asing dan nasional. Hingga bulan Juni 2009, jumlah gerai waralaba di Indonesia mencapai 42.900 gerai dan telah menyerap 819.200 tenaga kerja.

Hal ini dianggap penting karena waralaba sebagai alternatif usaha telah terbukti memberikan kontribusi bagi perekonomian, khususnya dari segi penyerapan tenaga kerja, peluang kesempatan kerja serta mempercepat proses alih teknologi. Bisnis waralaba menjadi alternatif usaha di tengah masa krisis ekonomi dunia, di samping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, laporan terakhir menyebutkan waralaba lokal terus bisa menyaingi dominasi waralaba asing.

Ke depan perlu diupayakan pengembangan usaha dan akses pasar untuk distribusi produk secara efisien. Di samping akses pasar domestik, juga akses ke pasar internasional. Waralaba lokal yang telah melebarkan sayap ke mancanegara diantaranya Es Teller 77 dan Auto Bridal yang telah memiliki jaringan usaha di Malaysia. Waralaba merupakan salah satu alternatif bisnis bagi perusahaan untuk mengembangkan kegiatan usaha melalui pengembangan akses pasar untuk mendistribusikan produk secara efektif dan efisien.

Departemen Perdagangan juga mencatat dalam periode yang sama telah terdata 1.010 usaha waralaba di seluruh Indonesia dengan komposisi waralaba asing sebanyak 260 unit usaha dan lokal sebanyak 750 unit usaha. Usaha waralaba di masa mendatang akan semakin banyak diminati karena memberikan banyak manfaat dari sisi pemberi dan penerima serta membuka lapangan kerja di Indonesia.

Data waralaba di Indonesia:

  1. 42.900 gerai
  2. 810.200 tenaga kerja
  3. 750 waralaba lokal
  4. 260 waralaba asing
  5. Rp.4,1 triliun omzet per bulan.


(Republika, “Omzet Waralaba Rp.4,1 Triliun”, Sabtu 20 Juni 2009: Jawa Pos, ”Omzet Waralaba Rp4,1 T Per Bulan”, Sabtu 20 Juni 2009).

Konsumsi Susu Masyarakat Indonesia Sangat Rendah

(kesimpulan) Di negara-negara yang memiliki angka HDI (Human Development Index) tinggi, mambiasakan konsumsi susu juga tinggi pula, seperti di Skandinavia konsumsi susunya 200 liter per orang/tahun. Sedangkan konsumsi susu di Indonesia masih sangat rendah yaitu 9 liter per orang/tahun. Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal (Ditjen) PPHP Departemen Pertanian Ananto Sata mengatakan bahwa konsumsi susu di Indonesia masih kalah dengan negara yang baru merdeka seperti Vietnam yang sudah mencapai 12 liter per orang/tahun.

Dosen Peternakan UGM Dr H Tridjoko Wisnu Murti menyebutkan bahwa hasil penelitian dari Departemen Kesehatan ditemukan bahwa laki-laki Indonesia yang terkena anemia, produktivitasnya turun 20 persen. Setelah ditelusuri laki-laki yang terkena anemia tersebut ternyata waktu kecilnya tidak pernah minum susu. Sementara itu belanja untuk orang sakit di Indonesia sekitar Rp23 trilyun per tahun, dan Rp 11,6 trilyun-nya untuk biaya orang sakit yang karena kurang gizi. Penelitian di Inggris membuktikan bahwa dari investasi susu yang dilakukan oleh pemerintah tingkat produktivitas masyarakat naik 30 persen

Tingkat konsumsi minum susu:

  1. Indonesia 9 liter per orang/tahun.
  2. China 14 liter per orang/tahun.
  3. Thailand sekitar 22 liter per orang/tahun.
  4. India 67 liter per orang/tahun.
  5. Jepang 75 liter per orang/tahun.
  6. Skandinavia konsumsi susunya 200 liter per orang/tahun
  7. Australia 226 liter per orang/tahun.
  8. Amerika Serikat 256 liter per orang/tahun.



(Republika, ”Kurang Minum Susu Gampang Kena Anemia”, Sabtu 20 Juni 2009)

Survei Kisara PKBI Bali Menyatakan 40 Persen Remaja SMP dan SMA Pernah Berhubungan Badan

(kesimpulan) Kisara Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali merilis hasil survei bahwa lebih dari 40 persen remaja di Denpasar mengaku pernah berhubungan badan layaknya suami-istri. Responden survei tersebut adalah pelajar SMP dan SMA. Di antara persentase tersebut, remaja yang menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom hanya 20 persen. Angka tersebut dipastikan bertambah. Sebab, proses tabulasi di dua wilayah, yakni Badung dan Gianyar, belum selesai.

Selain itu, lewat survei tersebut, berhasil dihimpun fakta bahwa 10 persen remaja di Bali menikah pada usia 15-19 tahun. Hal itu berada jauh di bawah angka nasional yang ditetapkan 21,7 tahun. Akibat pernikahan dini tersebut, angka kematian ibu saat melahirkan ikut meningkat. Sebab, wanita remaja yang menikah pada kisaran umur 15-19 tahun memiliki potensi 2-4 kali lebih besar meninggal. Belum lagi angka aborsi yang mencapai 2,3 juta, sebanyak 30 persennya terjadi pada usia remaja.

Selama ini, remaja hanya divonis sebagai pelaku. Mereka sangat jarang dilihat sebagai korban. Entah perubahan era, kemiskinan informasi, pengaburan esensi, dan korban mitos. Selain membeberkan fakta tersebut, survei di Denpasar, Badung, dan Gianyar menegaskan bahwa keberadaan klinik remaja semakin diperlukan. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dalam bentuk kurikulum wajib menjadi sebuah kebutuhan bagi para remaja yang selama ini masih dibutakan oleh mitos.

Kecenderungan persepsi para remaja yang menilai bahwa membeli kondom merupakan hal yang memalukan. Dan hasil survei, persepsi tersebut mencapai 69,33 persen. Sejauh ini pendidikan kesehatan reproduksi hanya terintegrasi pada salah satu mata pelajaran tertentu. Padahal, hasil survei menunjukkan, 52 persen remaja setuju pendidikan itu dimasukkan dalam kurikulum wajib (Jawa Pos, ”Lebih dari 40 Persen Pernah Bercinta”, Sabtu 20 Juni 2009).


Sabtu, 20 Juni 2009

Angkutan Massal Tidak Kelar Membawa Lalulintas Jakarta Macet Total Pada 2011

(kesimpulan) Warga di Tangerang Selatan menyatakan bahwa bekerja di Jakarta, tetapi pola berangkat kerjanya seperti petani di desa. Meninggalkan rumah sebelum pukul 06.00 agar dapat sampai di kantor sebelum pukul 08.00. Jika berangkat sesudah pukul 06.20, maka butuh waktu tiga jam untuk menempuh perjalanan 27 kilometer ke kantor.

Sampai pertengahan tahun 2009, kemacetan di Jakarta semakin parah dan waktu tempuh butuh 10-30 menit untuk jarak tempuh 5 kilometer. Kemacetan terjadi sejak dari pinggiran kota sampai ke tengah kota. Waktu kemacetan, yang semula hanya terjadi pada jam puncak pagi dan sore hari, kini sudah bertambah pada siang dan malam hari. Pemicunya masalah klasik, pertambahan jalan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta 2008 menunjukkan:

  1. Pertambahan jumlah sepeda motor sekitar 1.500 unit per hari dan jumlah mobil bertambah 250 unit per hari.

  2. Sekitar 650.000 kendaraan berbagai jenis dari Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang berjejal masuk ke Jakarta

  3. Total jumlah kendaraan yang melaju di jalanan mencapai sekitar 5 juta unit per hari.

  4. Total panjang jalan di DKI Jakarta mencapai 5.621,5 kilometer dan hanya bertambah 0,01 persen per tahun.

Ketidakseimbangan jumlah pertambahan kendaraan dan panjang jalan tersebut, Jakarta akan mencapai kondisi macet total. Beberapa pengamat transportasi memperkirakan, semua kendaraan di Jakarta akan terjebak kemacetan sesaat setelah keluar dari rumah pada tahun 2014. Ahli transportasi Universitas Trisakti, Fransiskus Trisbiantara, memperkirakan kemacetan total dapat terjadi pada 2011-tahun 2012 jika tidak ada langkah berarti dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penciptaan angkutan massal yang cepat dan nyaman serta pembatasan angkutan pribadi akan menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Saat menyadari solusi itu, Pemprov DKI menyusun konsep pola transportasi makro. Angkutan massal dengan sistem mass rapid transit (MRT), bus rapid transit (BRT), angkutan air, dan kereta api disiapkan. MRT sudah mendapatkan pendanaan dan mulai disiapkan infrastruktur penunjangnya. Namun, Sayangnya, target operasi pada awal 2016 diperkirakan sulit tercapai. BRT diwujudkan dengan bus transjakarta yang sudah beroperasi 7,5 koridor. Angkutan air sudah pernah beroperasi, tetapi tidak berlanjut.

Angkutan massal yang dapat menjadi tumpuan harapan untuk mengatasi kemacetan adalah bus transjakarta yang dapat mengangkut sampai 210.000 penumpang setiap hari. Namun, pengelola bus transjakarta belum dapat memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke BRT tersebut. Belum idealnya jumlah bus di setiap koridor menjadi akar semua masalah. Tidak seimbangnya jumlah bus dan penumpang membuat kondisi halte dan bus penuh dan tidak nyaman. Tanpa kenyamanan, pengguna kendaraan pribadi tidak akan pindah ke bus transjakarta. Selain itu, waktu kedatangan antarbus yang sering terlambat 15 menit membuat penumpang harus menunggu lama, sehingga warga yang butuh kecepatan tetap memilih kendaraan pribadi. Ketiadaan tempat parkir bagi pengendara kendaraan pribadi yang ingin beralih ke bus transjakarta dan angkutan pengumpan yang memadai untuk menuju dan meninggalkan halte juga menjadi masalah.

Harapan angkutan massal lainnya pada kereta api (KA) Jabotabek, diharapkan mampu memindahkan pengendara kendaraan pribadi dari kawasan pinggiran yang masuk ke Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bersama PT KA yang kemudian mendirikan PT KM Commuter Jabodetabek mewujudkan jaringan KA lingkar luar (loop line) yang melayani jaringan rel listrik 150 kilometer, yang menghubungkan rute Jakarta-Bogor, Jakarta-Bekasi, Jakarta-Tangerang, dan Jakarta-Serpong. Jalur lingkar dapat dibangun di dalam kota, dengan jalur Jatinegara-Manggarai-Tanah Abang-Duri-Kampung Bandan-Pasar Senen-Jatinegara. Namun, realisasi masih terhambat oleh permukiman ilegal, jalur rel yang kurang terawat, rawan banjir, persimpangan sebidang dengan jalan raya, dan belum terintegrasinya stasiun dengan moda angkutan lainnya dan tata kota.

Sambil menunggu pembenahan bus transjakarta, jalur lingkar KA, dan MRT, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi angkutan umum yang ada sekarang, semua pengusaha angkutan umum meremajakan armada yang lebih baik untuk meningkatkan kenyamanan. Di sisi lain, kedisiplinan awak angkutan umum juga harus ditingkatkan. Bus kota dan mikrolet harus diatur agar memiliki tempat perhentian khusus, agar tidak menjadi penyebab kemacetan di jalan. Jika ada yang tidak disiplin, petugas harus langsung menilang. Di bagian lain, jumlah angkutan umum berupa mikrolet dan metromini berkembang pesat melebihi kebutuhan sebenarnya. Hal ini terjadi karena jumlah mikrolet bertambah, sementara mikrolet lama tidak dipensiunkan (Kompas, ”Angkutan Massal Belum Final, Jakarta Mengarah Pada Kemacetan Total”, Jumat 19 Juni 2009)


Jepang Akan Operasikan Generasi Terbaru Kereta Api Peluru atau Bullet Train Tipe E5

(kesimpulan) Jaringan kereta api East Japan Railway pada hari Rabu 17 Juni 2009 memperkenalkan kereta api peluru (bullet train) generasi mendatang yaitu tipe E5 di laboratorium pusat di Rifu, Perfektur Miyagi, Jepang bagian utara.

Kereta berbentuk mirip ujung peluru tersebut akan dipakai melayani rute Tokyo-Shin Aomori, di Jepang utara di ujung Pulau Honshu, mulai tahun 2011 dengan waktu tempuh 3 jam dan 5 menit saat tempuh berkurang 54 menit dibandingkan dengan sekarang.

Kecepatan maksimum kereta tersebut mencapai 320 kilometer per jam. Panjang hidung kereta api E5 tersebut mencapai 15 meter. Hidung kereta api berbentuk oval tersebut akan mengurangi hambatan udara (resistansi) dan mengurangi kebisingan saat melaju di terowongan. (Kompas, ”Kereta Api Peluru Generasi Terbaru”, Jumat 19 Juni 2009)


Belanja Iklan Kampanye Pemilihan Presiden Tembus Rp 3 Triliun

(kesimpulan) Dewan Pers memperkirakan pendapatan iklan kampanye pemilihan presiden yang diterima media massa nasional hingga pekan ketiga Juni 2009, sudah mencapai Rp3 triliun. Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, mengatakan bahwa hitungan kasar omzet iklan sudah mencapai Rp3 triliun, merupakan penerimaan media elektronik seperti televisi dan media cetak nasional. Perkiraan pendapatan iklan tersebut diperkirakan akan terus berlipat ganda bila pemilihan berlangsung hingga dua putaran.

Bagi media massa tentu saja akan lebih besar lagi keuntungkan yang diperoleh bila pilpres berlangsung dua putaran. Putaran pertama berlangsung pada tanggal 8 Juni 2009. Posisi media massa di masyarakat kini semakin dominan, sebab lebih dari 80 persen penduduk Indonesia menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media yang ditawarkan. Penyebaran media massa pun semakin merata, kalau 10 tahun silam masih terfokus di daerah perkotaan, saat ini masyarakat desa terpencil pun sudah menikmati siaran televisi atau membaca surat kabar.

Di sisi lain dengan peningkatan pendapatan iklan tersebut, tetaplah media harus mengedepankan independensi. IkIan tetap akan namun netralitas dalam pemberitaan harus tetap dijunjung tinggi sebagaimana isi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sementara itu, media massa di Indonesia ternyata dituduh masih jauh dari kesan netral. Hal itu dibuktikan oleh Director Strategy Public Relation, Ali Nurdin, dalam penelitian yang dilakukan tentang Pilpres dan Netralitas yang menunjukkan rendahnya pemberitaan terhadap pasangan non penguasa, Mega-Prabowo. Rata-rata porsi pemberitaan terhadap Mega-Prabowo paling rendah dibandingkan dua pasangan lain. Hal tersebut menunjukkan pemberitaan sebagian besar media massa nasional terhadap ketiga capres ini tidak berimbang.

Hampir semua media massa nasional, baik cetak, online, maupun televisi sangat intens dalam memberitakan pasangan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Penyebabnya, mungkin karena pasangan Mega-Prabowo sama sekali tidak terlibat dalam pemerintahan. Penelitian Strategy Consulting dilakukan pada 10-16 Juni 2009 pada enam buah harian nasional, yakni Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika, Rakyat Merdeka, dan Suara Pembaruan. Tiga portal berita, yakni Detik.com, Antaranews.com, dan Inilah.com. Sementara empat stasiun televisi adalah TVOne, Metro TV, RCTI, dan SCTV.

Kategorisasi dilakukan berdasarkan judul berita, kepala berita, dan sumber berita. Sementara, kategori berita netral adalah apabila menyebut lebih dari satu nama capres/cawapres pada judul, kepala berita, dan sumber berita (Republika, ”Iklan Kampanye Mancapai Rp.3 Triliun”, Sabtu 20 Juni 2009)

Kanker Usus Besar pada Kaum Muda Naik 1,5 hingga 1,6 persen per tahun

(kesimpulan) Kanker usus besar menjadi penyebab kematian terbesar di dunia Barat. Menurut riset yang dilakukan peneliti dari American Cancer Society yang dipimpin oleh Rebecca L Siegel dan dimuat dalam Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, jumlah kanker kolon secara umum menurun di AS sejak pertengahan tahun 1980-an, yaitu 2,2 hingga 2,8 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya diagnostik atau deteksi dini, pada individu yang berusia 50 tahun ke atas, sehingga dilakukan tindakan cepat sebelum stadium lanjut.

Namun, kasus ini naik pada dewasa muda di bawah 50 tahun, yang tidak mendapat rekomendasi pemeriksaan rutin. Kenaikannya 1,5 hingga 1,6 persen per tahun, bahkan lebih tinggi pada kelompok usia muda, 20 sampai 29 tahun, yaitu 5,2 hingga 5,6 persen per tahun. Kenaikan tersebut berkaitan dengan peningkatan kasus obesitas, perubahan pola makan.

Diketahui antara akhir 1970-an hingga medio 1990-an konsumsi makanan cepat saji yang umumnya berupa daging ”merah” di AS meningkat lima kali lipat pada anak-anak dan tiga kali pada dewasa. Tingginya konsumsi daging merah ini dibarengi dengan berkurangnya minum susu atau konsumsi kalsium. Padahal, asupan kalsium diketahui memberi efek perlindungan terhadap kanker. (Kompas, “ Kanker Usus Besar Terbanyak pada Kaum Muda,” Jumat 19 Juni 2009).

Jumat, 19 Juni 2009

Teruslah Menulis Apa Saja

(kesimpulan) Sejarahwan Asvi Warman Adam mengatakan agar masyarakat untuk terus menulis dan ungkaplah hal-hal yang patut dibaca dan disebarluaskan untuk mengungkap fakta, selama tulisan tersebut bukan untuk mengganggu ketertiban masyarakat. Pendapat tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan, apakah masyarakat perlu lebih hati-hati menulis buku, terutama berkaitan dengan sejumlah buku yang sedang diteliti Intelijen Kejaksaan Agung. Dalam hal ini, justru Kejaksaan yang harus lebih hati-hati melakukan pekerjaannya.

Jaksa Agung pada rapat kerja dengan Komisi III DPR, 11 Mei 2009, menyebutkan bahwa Bagian Intelijen Kejagung telah dan sedang membahas sejumlah buku karya tulis. Pembahasan dilakukan oleh bidang Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan, dalam proses ”clearing house”. Ada lima buku yang dibahas, yaitu:

  1. “Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, ditulis John Roosa, diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.

  2. “Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Hants Diakhiri”, ditulis oleh Socratez Sofyan Yoman, diterbitkan Reza Enterprise.

  3. “Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harlan Rakyat 1950-1965”, ditulis Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, diterbitkan Merakesumba Lukamu Sakitku.

  4. “Enam Jalan Menuju Tuhan”, ditulis Darmawan, diterbitkan Hikayat Dunia.

  5. ”Mengungkap Misteri Keragaman Agama”, ditulis Syahruddin Ahmad, diterbitkan Yayasan Kajian Alquran Siranindi.

Penulis buku ”Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harlan Rakyat 1950-1965”, Rhoma Dwi Aria saat ini mengatakan tahu jika bukunya diteliti Kejagung justru dari rekannya. Ia juga tidak tahu bagian mana di dalam bukunya yang dipersoalkan kejaksaan sehingga harus dibahas di clearing house. Selama ini dirinya tidak pernah diberi tahu kejaksaan soal pemeriksaan buku tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan, berkaitan dengan soal pengawasan media dan barang cetakan menyebutkan, kewenangan tersebut masih ada pada jaksa. Pertimbangannya bahwa, jangan sampai ada buku atau media cetak yang mengganggu ”ipoleksosbudhankam”.

Menurut Jasman, jaksa tidak sembarangan menggunakan kewenangan tersebut. Ipoleksosbudhankam adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Langkah Kejagung mengawasi barang cetakan berdasarkan pada:

  1. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

  2. UU Nomor 4/Pnps/1963 tentang Pengamanan Barang yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Memang, kejaksaan punya hak dan tugas mengawasi barang cetakan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Persoalannya adalah semestinya kejaksaan dapat menentukan, apa saja yang dapat dikategorikan mengancam ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Sejarahwan Asvi mengingatkan bahwa langkah kejaksaan pada tahun 2007, yang melarang beredarnya buku sekolah yang tidak mencantumkan kata ”PKI”, pada peristiwa gerakan 30 September. Langkah kejaksaan tersebut banyak dikritik. Apakah pengungkapan fakta yang selama ini ditutupi Pemerintah Orde Baru dapat dikatakan sebagai mengganggu ketertiban umum?

Buku John Roosa bagi sejarahwan adalah penting. Buku tersebut adalah tulisan ilmiah yang menggunakan referensi tentang kepustakaan peristiwa pada tahun 1965. Buku setebal 390 halaman tersebut menyertakan wawancara lisan dengan pihak terkait dan arsip yang sahih, secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan. Buku Rhoma dan Muhidin adalah dari koran terbitan Lekra. (Kompas, ”Buku Kontraversi: Mari, Terus Saja Menulis!”, Jumat 19 Juni).


Simponi Korupsi Berjemaah di Bank Indonesia (BI)

(kesimpulan) Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 17 Juni 2009, Aulia dan Maman divonis dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara. Adapun Bunbunan dan Aslirn dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Mereka berempat, masing-masing, juga diminta membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Hukuman tersebut dijatuhkan karena majelis hakim yang diketuai Kresna Menon berpendapat, mereka berempat bersama dengan pihak lain terbukti mengambil dan menggunakan dana dari Bank Indonesia di Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia pada Mei-Desember 2003 sebesar Rp.100 miliar.

Uang terebut, antara lain, untuk membantu lima mantan petinggi BI yang sedang menjalani proses hukum, yaitu Paul Sutopo, Hendro Budiyanto, dan Hem Soepraptomo masing-masing Rp10 miliar, Iwan R Prawiranata (Rp13,5 miliar), dan J Soedradjat Djiwandono (Rp25 miliar). Dana lainnya, sebesar Rp31,5 miliar, dialirkan ke DPR dengan maksud untuk memperlancar penyelesaian politis kasus BLBI dan perubahan UU BI.

Namun, putusan ini diwarnai dengan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Kresna Menon. Menurutnya, keempat terdakwa melanggar Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang ada dalam dakwaan subsider. Hakim lain berpendapat, para terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No 31/99, seperti tercantum dalam dakwaan primer.

Atas vonis yang dijatuhkan, Aulia dan tiga rekannya mengajukan banding. Dengan vonis tersebut, berarti sudah ada tujuh orang dari unsur BI yang diproses hukum dalam perkara yang sama. Tiga lainnya adalah mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah serta dua pegawai BI, Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Diminta Terus Mengusut Kasus Korupsi di BI

Meski empat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara aliran dana dari Bank Indonesia, pengusutan kasus ini harus terus dilanjutkan karena belum selesai.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumater Barat, Saldi Isra, mengatakan bahwa pengusutan harus dilanjutkan karena uang Rp.100 miliar yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut baru kembali ke negara sekitar Rp21 miliar. Sebagian besar penerima dana itu juga belum diusut. Jika setelah vonis dijatuhkan pada Aulia, Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan pengusutan kasus ini, berarti mereka merusak logika hukum. Sebab, secara logika, selain pemberi, penerima juga harus diusut.


Pelaksana harian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto mengatakan akan mempelajari putusan terhadap Aulia Pohan dan kawan-kawan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Semua yang diduga terlibat korupsi aliran dana Bank Indonesia itu akan diproses apabila alat buktinya cukup.

Mantan Deputi Gubernur Anwar Nasution, Paskah Suzetta dan emir Moeis Luput

Dengan putusan itu, hampir semua petinggi BI yang terlibat dalam pencairan dana itu telah dijerat, kecuali bekas deputi gubernur Anwar Nasution, yang kini menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, Anwar pernah menyatakan bahwa Dewan Gubernur BI menggelar rapat dua kali untuk membahas soal diseminasi dan bantuan hukum untuk mantan anggota direksi.

Adapun dari pihak DPR, sejauh ini baru Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin yang telah dijebloskan ke penjara. Padahal sebagian besar rekan mereka di Komisi IX diduga juga menerima aliran dana dari BI. Bahkan, dalam persidangan, Hamka pernah mengaku memberikan dana dari BI Rp1 miliar ke Paskah Suzetta yang kini Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Paskah, yang telah dipanggil sebagai saksi dalam persidangan kasus tersebut, telah membantah tudingan menerima dana.

Kronologi

3 Juni dan 22 Juli 2003, Dewan Gubernur BI setuju memberikan uang Rp.31,5 miliar kepada anggota Komisi IX DPR untuk diseminasi dan Rp.68,5 miliar untuk bantuan hukum mantan petinggi BI.

Juni-Desember 2003, BI menyerahkan uang kepada Antony Zeidra Abidin (Ketua Sub-Komisi Perbankan) dan Hamka Yandhu (Ketua Sub-Komisi Keuangan). Perincian:

  1. 27 Juni 2003, sebesar Rp.2 miliar di kamar Hotel Hilton
  2. 2 Juli 2003, sebesar Rp.5,5 miliar di kamar Hotel Hilton
  3. 23 Juli 2003, sebesar Rp.7,5 di Rumah Antony
  4. 18 September 2003, sebesar Rp.10,5 miliar di kamar Hotel Hilton
  5. 4 Desember 2003, sebesar 6 miliar di rumah Antony
Dibagikan:
  1. Fraksi Golkar: 12 orang, Rp4 miliar
  2. Fraksi PDIP: 16 orang, Rp3,85 miliar
  3. Fraksi PPP: 5 orang, Rp1,5 miliar
  4. Fraksi PKB: 5 orang, Rp1,4 miliar
  5. Fraksi Reformasi: 5 orang, Rp1,25 miliar
  6. Fraksi TNI/Polri: 4 orang, Rp1 miliar
  7. Fraksi KKI: 1 orang, Rp250 juta
  8. Fraksi PKB: 1 orang, Rp300 juta (M.S Kaban membantah)
  9. Fraksi Daulat Umat: 1 orang, Rp250 juta

November 2006, Ketua BPK Anwar Nasution melaporkan dugaan korupsi di BI kepada KPK

Januari 2008, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjadi tersangka

April 2008, Antony dan Hamka menjadi tersangka

September 2008, Berkas dari KPK ditolak. Berkas tersebut berisi rincian dugaan:

  1. Hamka Yandhu: Rp.500 juta
  2. Amru al-Mu’tasyim (PKB): Rp.100 juta
  3. Aly As’ad (PKB): Rp.100 juta
  4. Golkar Komisi IX: Rp.100 juta
  5. Emir Moeis (PDIP): Rp.250 juta
Putusan Pengadilan
  1. Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI (5,5 tahun)
  2. Maman H. Soemantri, Deputi Gubernur BI (4,5 tahun)
  3. Bubbunan E.J. Hutapea, Deputi Gubernur BI (4 tahun)
  4. Aslim Tadjudin, Deputi Gubernur BI (4 tahun)
  5. Rusli simanjuntak, Kepala Biro Gubernur BI (4,5 tahun)
  6. Oey Hoey tiong, Direktur Hukum BI (3,5 tahun)
  7. Antony Zeidra Abidin, Kepala Sub-Komisi Perbankan (5 tahun)
  8. Hamka Yandhu, Kepala Sub-Komisi Keuangan (3 tahun)
  9. Aulia Pohan, Deputi Gubernur BI (4,5 tahun)
Lolos
  1. Anwar Nasution
  2. Emir Moeis
  3. Paskah Suzetta
  4. Komisi IX, kecuali Hamka dan Antony.


Sumber:

Kompas, “Lanjutkan Pengusutan: Vonis 4,5 Tahun Untuk Aulia Pohan”, Kamis 18 Juni 2009.

Koran Tempo, ”Aulia Divonis 4,5 Tahun: Anwar dan Paskah Tak Tersentuh”, Kamis 18 Juni 2009.