Sumber Konflik Masa Depan Legalitas Hukum Pemanfaatan Lahan di Bulan

Tinuku
News KeSimpulan.com - Siapa yang berhak menempati dan bahkan menambang material di Bulan? Sumber daya alam Bulan, sumber masalah baru legalitas hukum internasional.

Beberapa perusahaan sudah lama berharap kapling untuk menambang sumber daya alam Bulan yang mungkin dapat dilakukan secara legal, meskipun perusahaan mungkin tetap menunda sampai undang-undang baru memberikan mereka lisensi eksplisit untuk membongkar-bongkar setiap benda di Bulan.

Para ahli hukum ruang angkasa mengatakan bahwa the Outer Space Treaty of 1967 memberi ruang kegiatan ekplorasi Bulan dan benda langit lainnya. Tetapi ketentuan hukum tersebut tidak sepenuhnya jelas bahwa perusahaan pertambangan akan memiliki hak melakukan ekstrak. Kekaburan ini bisa menjadi masalah bagi semua perusahaan eksplorasi dimana biaya awal berjalan bisa menelan puluhan miliar dolar.

"Sejauh ini masih samar-samar. Dan dari perspektif manajemen risiko, tidak jelas berarti tidak ada," kata Timotius Nelson, pengacara ruang angkasa yang bekerja untuk Skadden di New York City, kepada Space.com.

Para ilmuwan dan pengusaha telah mulai berunding secara serius tentang pertambangan es Bulan, tidak hanya sebagai upaya menghindari dehidrasi karena air juga dapat diurai menjadi hidrogen dan oksigen, komponen utama bahan bakar roket. Mereka menyusun skema masa depan yang dipicu perdagangan, perjalanan dan eksplorasi seluruh tata surya.

Propelan dapat dihasilkan dari air Bulan dan dijual di stasiun pengisian bahan bakar di orbit rendah Bumi, memungkinkan pesawat ruang angkasa dan satelit mengisi tangki bahan bakar di ruang angkasa. Ini lebih masuk akal dan ekonomis. Gravitasi Bulan hanya seperenam dari Bumi maka peluncuran roket dari Bulan jauh lebih murah.

Beberapa perusahaan sudah menyusun rencana untuk tujuan ini, kata Bill Stone, pendiri Shackleton Energy Co (SEC), yang berharap menjual bahan bakar roket di orbit pada tahun 2020. Kabar baik SEC bahwa kegiatan pertambangan Bulan didukung hukum.

The Outer Space Treaty of 1967 (ditandatangani oleh Amerika Serikat dan negara yang menjalankan program ruang angkasa lainnya) melarang negara manapun untuk menetapkan kedaulatan teritorial atas Bulan atau benda langit lainnya. Tetapi ini tidak melarang ekstraksi sumberdaya alam, kata Wayne White, praktisi hukum ruang angkasa.

Para pengacara ruang angkasa merujuk Moon Treaty of 1979 yang berusaha untuk menetapkan regulasi bagaimana sumber daya alam Bulan digunakan. Namun perjanjian Bulan ini tetap tidak menyatakan pada satupun eksplorer. Sedangkan the Outer Space Treaty of 1967 memungkinkan penambangan karena tidak menyebut secara eksplisit pelarangan mengekstrak sumber daya alam ruang angkasa. Jika Moon Treaty of 1979 ingin mengatur pemanfaatan sumber daya alam di luar angkasa, maka harus harmoni dengan the Outer Space Treaty.

"Anda harus benar-benar memiliki lahan atas mana Anda untuk menempatkan berbagai fasilitas," kata Robert Bigelow, pendiri Bigelow Aerospace.

Bigelow Aerospace telah menyusun rencana dasar mendirikan perusahaan konstruksi yang memberi jasa lahan habitasi untuk ditempati perusahaan ruang angkasa.

The Moon Treaty of 1979 http://en.wikisource.org/wiki/Moon_Treaty
Outer Space Treaty of 1967 http://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Space_Treaty
International Institute of Space Law http://www.iislweb.org/
Tinuku Store

No comments:

Post a Comment