Keanggotaan Palestina Tempatkan UNESCO Gagal Program

Tinuku
News KeSimpulan.com - Keanggotaan Palestina menempatkan proyek-proyek PBB gagal dilakukan. Program-program ilmu pengetahuan dan kebudayaan terancam gagal.

Lembaga ilmu pengetahuan dan kebudayaan UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) kehilangan dana Amerika Serikat dan sekarang badan-badan lain juga bisa menggalaminya.

Rasa peduli berkembang dimana badan-badan PBB menghadapi krisis anggaran setelah UNESCO mengalami pemotongan anggaran secara drastis pasca pemungutan suara yang mengakui Otoritas Palestina sebagai anggota.

Pemungutan suara 31 Oktober lalu di UNESCO Paris menyebabkan AS memotong 22% kucuran dana ke UNESCO sebesar US$80 juta per tahun. Konstitusi AS melarang anggaran pemerintah diberikan ke badan PBB yang memiliki anggota tidak diakui sebagai negara secara internasional.

Setelah pemungutan suara, Irina Bokova, direktur jenderal UNESCO, pasrah dan prihatin dengan universalitas dan stabilitas keuangan Organisasi. Negara-negara seperti Kanada juga menarik kucuran dana yang banyak membantu negara berkembang.

Departemen Luar Negeri AS telah memperingatkan efek yang sama jika Otoritas Palestina juga bergabung dengan badan-badan PBB lainnya termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Roma.

"UNESCO telah menempatkan risiko dana dari pembayar pajak Amerika Serikat yang menyediakan lebih dari seperlima anggaran UNESCO," kata Nita Lowey, konggreswati dari Partai Demokrat.

Seperlima dana organisasi-organisasi ini ditanggung dana oleh AS dan akan kehilangan jika mereka menerima negara Palestina. Di UNESCO hanya 14 negara menetang keanggotaan Palestina, tetapi 107 negara menerima dengan 52 abstain.

Program UNESCO fokus untuk negara-negara miskin dan berkembang. Sebuah pilihan pahit menjadi bumerang bagi organisasi itu sendiri. Konsekuensi karena hasil pemungutan suara ini sangat menyakitkan.

Keanggotaan Palestina tidak ada manfaatnya bagi Indonesia, selain sentimen keagamaan. Indonesia banyak menerima program UNESCO termasuk pemulihan infrasturktur di Aceh maupun sistem peringatan tsunami di Samudra Hindia setelah bencana 2004.

"Pemotongan ini berdampak serius. Saya juga ingat UNESCO terhenti ketika Amerika Serikat dan Inggris memotong dana di era Reagan dan Thatcher," kata Peter Fensham, pakar pendidikan di Monash University, Melbourne, Australia.

Jens Jørgen Gaardhøje, fisikawan Niels Bohr Institute di University of Copenhagen dan anggota Komisi Nasional untuk UNESCO Denmark, mengatakan bahwa program UNESCO secara sistematis terhenti.

"Dengan penurunan anggaran sangat signifikan saya khawatir kegiatan harus dihentikan seluruhnya dan beberapa pilihan sulit harus dibuat," kata Gaardhøje.

FAO dan WHO mengatakan bahwa mereka belum menerima aplikasi dari Otoritas Palestina. Kelley Lee, direktur kesehatan global at Simon Fraser University di Burnaby, Kanada, mengatakan situasi buruk akan terjadi jika kasus UNESCO diulang di WHO.

"Keanggotaan Palestina menimbulkan risiko lebih tinggi daripada yang saya pikirkan untuk ketahanan organisasi saat ini," kata Lee.

UNESCO http://www.unesco.org/


Irina Bokova http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/director-general/
Nita Lowey http://lowey.house.gov/
Peter Fensham http://www.education.monash.edu.au/profiles/pfensham
Jens Jørgen Gaardhøje http://www.nbi.dk/~gardhoje/

Video : UNESCO's Channel http://www.youtube.com/user/unesco


Tinuku Store